Usut Kebocoran Data NPWP Jokowi, Bareskrim Gandeng BSSN

24 Sep 2024, 15:23 WIB

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyatakan tengah mengusut kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam operasinya, Dittipidsiber menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kita tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan dalam hal tersebut, dengan BSSN kita berkoordinasi karena ini adalah kolaborasi,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).

1. Bareskrim tak bisa bekerja sendiri

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Himawan menjelaskan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber. Oleh karena itu, Dittipidsiber menggandeng kementerian dan lembaga terkait.

“Itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting,” ujar dia.

2. Bareskrim masih menunggu hasil digital forensik BSSN

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen (Purn) Hinsa Siburian. (IDN Times/Misrohatun)

Dalam perkembangan penyelidikan ini, Himawan mengaku masih menunggu hasil digital forensik yang dilakukan BSSN.

“Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan,” kata dia.

3. Data Jokowi hingga Menteri Budi diduga bocor

ilustrasi hacker (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengatakan, data enam juta NPWP diduga bocor dan dijual di Breach Forum.

Di antara jutaan data tersebut, terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara. Di antaranya dua putra Presiden Jokowi, yakni Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

Data Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) juga masuk daftar data yang diduga bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.