Jakarta, IDN Times - Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Miftah Maulana Habiburrahman, saat ini tengah menjadi sorotan karena aksinya kepada pedagang es teh. Ternyata, Miftah belum melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Yang bersangkutan (Miftah) belum lapor,” kata anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo, Rabu (4/12/2024).
Budi mengungkapkan, Miftah bukan satu-satunya utusan khusus presiden yang belum melaporkan kekayaanya pada. KPK.
Dari 15 utusan, baru enam yang sudah membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Dan 9 lainnya belum lapor," jelas Budi.
Budi menjelaskan, ada 124 anggota Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang wajib melaporkan kekayaannya. Namun, baru 54 persen yang memenuhi kewajiban tersebut.
"Dari total 124 Wajib Lapor dari Kabinet Merah Putih, 72 sudah lapor LHKPN-nya, dan 52 belum lapor," ujarnya.
KPK mengapresiasi kepada 58 persen penyelenggara negara yang telah melaporkan kekayaannya. Budi juga berharap anggota Kabinet Merah Putih yang lain bisa segera melaporkan kekayaannya pada KPK.
“Kepatuhan LHKPN merupakan instrument penting sebagai langkah awal pencegahan korupsi, melalui transparansi harta kekayaan para penyelenggara negara,” ujar Budi.