Vaksin Gotong Royong Berbayar Dicabut, Begini Kata Anggota Komisi IX

17 Jul 2021, 05:41 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Aturan vaksin Gotong Royong mandiri atau berbayar untuk individu dicabut. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan vaksin Sinopharm yang dipesan untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong individu/mandiri tetap bakal digunakan untuk badan usaha.

Meski begitu, pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong badan usaha yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dinilai lambat. Anggota DPR Komisi IX Rahmad Handoyo berharap, target vaksinasi Gotong Royong segera tercapai.

"Nah, masukannya kepada KADIN dan teman-teman ya, karena ini masih sangat-sangat lamban dalam proses pelaksanaannya di lapangan. Targetnya kan 1,5 juta per hari, ternyata sampai sekarang pelaksanaannya di lapangan cuma sebatas 10-15 ribu per hari," kata dia, saat dihubungi IDN Times, Jumat (16/7/2021) malam.

1. Rahmad menilai pelaksanaan vaksinasi dari KADIN lambat karena birokrasi

Default Image IDN

Rahmad menjelaskan biaya vaksin Gotong Royong yang diselenggarakan KADIN dibayar perusahaan atau tidak ditanggung karyawan. Pelaksanaan vaksin ini, katanya, dilakukan untuk membantu pemerintah agar tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok dari pandemik COVID-19.

Namun, Rahmad mengatakan, dirinya menerima informasi bahwa perusahaan yang tidak bisa mendaftarkan vaksin Gotong Royong badan usaha ke KADIN. Dia menduga waiting list ini dikarenakan pengurusan vaksin Gotong Royong dari KADIN memiliki prosedur panjang.

"Nah saya berharap agar rantai birokrasinya itu bisa lebih diperpendek sehingga eksekusinya di lapangan bisa lebih mudah, sehingga capaian target vaksinasi per hari melalui vaksin Gotong Royong yang dibayarkan oleh anggota KADIN itu bisa lebih masif," ucapnya.

2. Vaksin berbayar dan KADIN sama-sama pakai Sinopharm

ilustrasi vaksin COVID-19 (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Sementara, Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk Ganti Winarno sebelumnya memastikan vaksin jenis Sinopharm yang digunakan untuk vaksinasi Gotong Royong (VGR) individu atau berbayar, sama dengan VGR Badan Usaha yang diinisiasi KADIN.

"Vaksin yang digunakan sama, yaitu vaksin Sinopharm," ujar Ganti singkat saat dihubungi IDN Times, Senin (12/7/2021).

Sebagai informasi, vaksin Gotong Royong yang diinsiasi KADIN diperuntukkan bagi badan usaha yang ingin ikut program vaksinasi. Nantinya, badan usaha yang telah ikut VGR akan menanggung seluruh biaya vaksinasi COVID-19 yang dilakukan kepada karyawannya.

3. Erick Thohir pastikan vaksin Sinopharm untuk vaksin berbayar tetap digunakan

Menteri BUMN, Erick Thohir. (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo mencabut aturan vaksin berbayar. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun menyatakan, vaksin Sinopharm yang dipesan untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong individu/mandiri berbayar tetap bakal digunakan.

Namun, penggunaannya bakal dialihkan untuk vaksinasi Gotong Royong badan usaha yang menjadi tanggung jawab para pengusaha kepada pekerjanya.

"Tetap untuk program vaksin gotong royong, tetap jalan karena mekanismenya sudah ada. Perusahaan yang bayar," ujar Erick dalam pesan singkat yang diterima IDN Times, Jumat (16/7/2021).

Sekadar informasi, PT Kimia Farma Tbk sampai saat ini telah memiliki satu juta lebih dosis vaksin Sinopharm, yang bakal digunakan untuk keperluan vaksinasi berbayar.