Vaksin Gotong Royong Berbayar Dicabut, Begini Kata Anggota Komisi IX
Jakarta, IDN Times - Aturan vaksin Gotong Royong mandiri atau berbayar untuk individu dicabut. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan vaksin Sinopharm yang dipesan untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong individu/mandiri tetap bakal digunakan untuk badan usaha.
Meski begitu, pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong badan usaha yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dinilai lambat. Anggota DPR Komisi IX Rahmad Handoyo berharap, target vaksinasi Gotong Royong segera tercapai.
"Nah, masukannya kepada KADIN dan teman-teman ya, karena ini masih sangat-sangat lamban dalam proses pelaksanaannya di lapangan. Targetnya kan 1,5 juta per hari, ternyata sampai sekarang pelaksanaannya di lapangan cuma sebatas 10-15 ribu per hari," kata dia, saat dihubungi IDN Times, Jumat (16/7/2021) malam.
1. Rahmad menilai pelaksanaan vaksinasi dari KADIN lambat karena birokrasi
Rahmad menjelaskan biaya vaksin Gotong Royong yang diselenggarakan KADIN dibayar perusahaan atau tidak ditanggung karyawan. Pelaksanaan vaksin ini, katanya, dilakukan untuk membantu pemerintah agar tercipta herd immunity atau kekebalan kelompok dari pandemik COVID-19.
Namun, Rahmad mengatakan, dirinya menerima informasi bahwa perusahaan yang tidak bisa mendaftarkan vaksin Gotong Royong badan usaha ke KADIN. Dia menduga waiting list ini dikarenakan pengurusan vaksin Gotong Royong dari KADIN memiliki prosedur panjang.
"Nah saya berharap agar rantai birokrasinya itu bisa lebih diperpendek sehingga eksekusinya di lapangan bisa lebih mudah, sehingga capaian target vaksinasi per hari melalui vaksin Gotong Royong yang dibayarkan oleh anggota KADIN itu bisa lebih masif," ucapnya.