Jokowi Cabut Aturan Vaksinasi Berbayar, Begini Respons Erick Thohir
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, vaksin Sinopharm yang dipesan untuk kebutuhan vaksinasi Gotong Royong individu/mandiri berbayar tetap bakal digunakan.
Namun, penggunaannya bakal dialihkan untuk vaksinasi Gotong Royong badan usaha yang menjadi tanggung jawab para pengusaha kepada pekerjanya.
"Tetap untuk program vaksin gotong royong, tetap jalan karena mekanismenya sudah ada. Perusahaan yang bayar," ujar Erick dalam pesan singkat yang diterima IDN Times, Jumat (16/7/2021).
Seperti diketahui, PT Kimia Farma Tbk sampai saat ini telah memiliki satu juta lebih dosis vaksin Sinopharm, yang bakal digunakan untuk keperluan vaksinasi berbayar.
1. Jokowi cabut ketentuan vaksinasi berbayar
Pernyataan Erick tersebut merupakan respons terhadap sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang telah secara resmi mencabut ketentuan vaksinasi berbayar.
Pembatalan vaksin berbayar itu disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.
2. Semua vaksin diberikan gratis kepada masyarakat
Menurut Pramono, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, semua vaksin harus diberikan secara gratis kepada masyarakat.
"Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," kata dia.
3. Vaksinasi Gotong Royong harus melalui perusahaan
Untuk Vaksin Gotong Royong, Pramono menegaskan, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan dibagikan secara gratis kepada karyawannya.
"Hal yang berkaitan dengan Vaksin Gotong Royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawannya, sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang Gotong Royong maupun yang sekarang, mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," jelas Pramono.
