Wagub DKI Tak Tahu Sarana Jaya Beli Lahan 70 Hektare

19 Mar 2021, 13:23 WIB

Wagub DKI Jakarta Riza Patria di lahan Sawah Abadi, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu (15/7/2020) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengaku tidak mengetahui soal pembelian lahan seluas 70 hektare oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Pembelian lahan ini menjadi sorotan usai diungkap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke publik.

Ia mengatakan tak mengetahui secara pasti kapan pembelian lahan itu dilakukan Sarana Jaya. Oleh karena itu, Riza akan mengecek keberadaan lahan yang dibeli Sarana Jaya.

"Nanti kami akan cek sendiri berapa tahun itu mencapai 70 hektare, apakah dua tahun, tiga tahun, atau apakah empat tahun ke belakang. Kami akan cek di mana dan sebagainya," kata Riza seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (18/3/2021) malam.

1.Riza akui terima laporan rutin dari BUMD

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Instagram.com/bangariza)

Meski begitu, Riza mengaku dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selalu menerima laopran rutin dari perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Sarana Jaya. Akan tetapi, ia tak bisa menghapal semua laporan yang masuk tersebut.

Adanya kasus tersebut membuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI dinilai tidak transparan dalam pembelian lahan oleh Pemprov DKI.

"Tentu ada laporan rutin, laporan ke Pemprov, laporan ke DPRD. Saya tidak hafal satu-satu, kalau semuanya dihafal tidak mungkin," kata dia.

2.PSI soroti pembelian lahan seluas 70 hektare

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Eneng Malianasari, mengungkapkan Sarana Jaya telah membeli lahan seluas 70 hektare. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI belum memberikan penjelasan rincian keberadaan dan rencana pembelian lahan tersebut kepada DPRD DKI.

"Selama ini terdapat banyak kejanggalan proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Misalnya, data tidak dibuka ke publik, data diberi H-1 atau bahkan di hari rapat sehingga tidak sempat dipelajari. Kemudian muncul anggaran ratusan miliar bahkan triliunan secara tiba-tiba," ucap Eneng secara terpisah, Kamis (18/3/2021).

Menurutnya, pembelian lahan ini terungkap saat Komisi B DPRD DKI menggelar pertemuan bersama Sarana Jaya pada Senin (15/3/2021). Rapat tersebut beragendakan evaluasi program rumah DP 0 rupiah setelah Direktur Sarana Jaya Yoory C Pinontoan terjerat kasus dugaan korupsi.

Akan tetapi, pertemuan tersebut terpaksa ditunda karena Saraa Jaya tidak bisa menjelaskan rincian keberadaan lahan. Akhirnya, DPRD DKI memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Sarana Jaya untuk mencari data terkait lahan 70 hektare tersebut.

3.Pemprov DKI diminta tidak menutupi data anggaran pengadaan tanah

Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Rabu (9/9/2020) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Menurut Eneng, kasus mafia yang saat ini disoroti publik bisa dihindari dengan adanya sistem pengadaan tanah yang transparan. Pemprov DKI pun diminta untuk terang-terangan menyampaikan data pembelian lahan, mulai dari nilai jual objek pajak (NJOP), harga penawaran dari pemilik lahan, harga yang disepakati, hingga nama penjual.

Tidak hanya itu, Eneng turut mengajak masyarakat mengawal kasus rumah DP 0 rupiah agar penegak hukum bisa membongkar kasus mafia tanah yang merugikan pemerintah, masyarakat dan negara. Kejadian ini juga diharpakan bisa menjadi momentum bagi Anies dan jajarannya membenahi proses penganggaran.

"Kasus mafia tanah seperti di Sarana Jaya, bisa dihindari apabila ada sistem pengadaan tanah yang transparan. Oleh karena itu, jual-beli tanah oleh Pemprov DKI harus dilakukan terbuka agar tidak ada celah main mata," kata dia.