Waketum PPP: Prabowo Bukan Satu-Satunya Capres yang Direstui Jokowi

09 Nov 2022, 05:00 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani ketika diwawancarai secara khusus oleh IDN Times, 8 November 2022. (IDN Times/Gilang Pandu)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengajak publik untuk memahami secara menyeluruh pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo di HUT ke-8 Perindo di INews Tower, Jakarta pada Senin, 7 November 2022. Menurutnya, justru dari pernyataan itu, Jokowi ingin menyampaikan pesan telah merestui Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilu 2024. Tetapi, bukan berarti, dukungan tersebut diberikan oleh Jokowi hanya untuk Prabowo.

"Bagi saya memahami Pak Jokowi tidak hanya berdasarkan apa yang disampaikan, tetapi juga apa yang Beliau lakukan, hingga bahasa tubuh. Kita lihat misalnya Pak Jokowi. Kami dan teman-teman di PPP juga memahami bahwa Pak Prabowo itu salah satu sosok yang juga direstui, meski gak pas untuk menjadi capres," kata Arsul ketika berbicara dalam program wawancara Ngobrol Seru bersama IDN Times di kantor DPP PPP pada Selasa, (8/11/2022).

Meski begitu, kata Arsul, Prabowo bukan satu-satunya capres yang dapat restu dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Saya sih melihat bukan satu-satunya. Jadi kita harus memahami Pak Jokowi secara lengkap, mulai dari ojo kesusu, jangan sembrono (mendeklarasikan capres), tentu kita juga harus melihat kewajaran yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden yang akan digantikan," tutur dia.

Menurutnya, mantan Wali Kota Solo itu bakal mendukung penuh capres yang akan melanjutkan warisan dan program yang telah ia rintis selama berkuasa dua periode. "Jadi, harapannya menyelesaikan yang belum selesai dan mempertahankan apa yang sudah selesai dan masih harus dijaga, kan akan seperti itu," ujarnya lagi.

Di sisi lain, Jokowi juga sempat mewanti-wanti kepada partai politik papan menengah dan bawah agar hati-hati terhadap Perindo. Sebab, berdasarkan survei Litbang Harian Kompas, elektabilitasnya telah mencapai 4,5 persen.

"Partai Perindo itu dapat gede banget lho! (Dapat) 4,5 persen. Hati-hati sudah 4,5 persen," ungkap Jokowi di HUT ke-8 Perindo.

Apa tanggapan PPP terkait wanti-wanti dari Jokowi tersebut?

1. PPP tak berkecil hati meski elektabilitas tak setinggi Perindo

DPW PPP Jatim saat Mukerwil dan Rapat Koordinasi Majelis jelang Pemilu 2024. Dok. PPP Jatim.

Arsul mengaku tidak berkecil hati meski berdasarkan survei Litbang Harian Kompas, elektabilitas PPP mengalami penurunan 0,3 persen. Per Oktober 2022, elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu mencapai 1,7 persen.

"Kalau PPP dari hasil survei ya jelas sudah tersentil-sentil terus. Jadi, mau tidak mau semua hal yang disampaikan, namanya juga partai politik, semua informasi, pandangan harus jadi atensi kita juga. Untuk menjadi bahan evaluasi di internal kami," kata pria yang juga menjabat Wakil Ketua MPR itu.

Meski begitu, ia juga diingatkan oleh seorang petinggi parpol agar tak perlu berkecil hati membaca hasil survei Litbang Harian Kompas. "Karena yang namanya survei kan potret sesaat ketika hasil survei dilakukan. Pada akhirnya, nanti akan tergantung pada kinerja nyata caleg," tutur dia.

2. PPP tak mengimani hasil survei, hanya dijadikan informasi

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani ketika diwawancarai secara khusus oleh IDN Times, 8 November 2022. (IDN Times/Gilang Pandu)

Arsul mengakui bahwa hasil survei elektabilitas PPP selama ini tak pernah tinggi. Rata-rata elektabilitas PPP sejak 2004 berdasarkan survei selalu berada di angka 1,7 persen hingga 2,5 persen.

"Tapi, capaian kami kan selalu antara 2 sampai 3 kali lipat dari survei. Maka, di kami suka ada candaan agar tak usah mengimani hasil survei. Kita lihat oke lah. Karena faktualnya apa yang menjadi hasil survei, sangat berbeda di lapangan. Sudah beberapa kali pemilu, kami sering kali mengejutkan dengan tetap lolos ke parlemen," kata pria yang juga anggota DPR dari komisi III itu.

Bahkan, partai dengan lambang Ka'bah itu masih bisa mendapat 19 kursi di pemilu 2019. Padahal, sebulan sebelum pemilu, mantan ketua umumnya, Muhammad Romahurmuziy kena tangkap tangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPP menganggap apa yang menimpa Rommy adalah sebuah musibah.

Arsul juga menyebut meski lembaga survei kerap mengklaim diri independen, tetapi pembuat survei tetap memiliki preferensi politik. "Apalagi kalau survei yang dipublikasikan dilakukan oleh lembaga survei profesional, di mana dana (untuk operasional survei) tak pernah diungkap ke publik. Random samplingnya kan bisa dibentuk," tutur dia.

3. PPP akui alami kemerosotan raihan suara di Pemilu 2019

Penyerahan surat keputusan Ketua dan Sekretaris DPW PPP Jatim. Dok. PPP.

Dalam wawancara itu, Arsul juga mengakui perolehan suara PPP pada pemilu 2019 merosot bila dibandingkan Pemilu 2014. Pada 2014, PPP berhasil meraih 8,1 juta. Sedangkan, dari perolehan kursi di DPR, pada 2019 PPP hanya meraih 19 kursi. Berbeda dibandingkan 2014 lalu yang merebut 39 kursi.

Menurut Arsul, bila dibandingkan Partai Demokrat, penurunan lebih signifikan justru dialami oleh parpol yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu. "Jadi, kalau dibandingkan absolut suara, justru lebih tinggi penurunan suara Demokrat. Tapi, kenapa kok kursi PPP di DPR justru rontok dan tinggal separuh, karena turunnya merata," tutur dia.

Maka, kursi PPP di DPR adalah kursi yang mahal. Karena harga satu kursi perlu 300 ribuan lebih suara.

Oleh sebab itu, Arsul mengatakan PPP bakal mengubah strategi agar di pemilu 2024, jumlah kursi di DPR bisa kembali bertambah 39. "Ini yang sedang kami mintakan advis ke teman-teman konsultan politik," ujarnya lagi.