Wakil Ketua DPD Kecam KKB Bakar Sekolah di Papua: Harus Diusut Tuntas

15 Okt 2025, 12:02 WIB

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai (ketiga kiri) berfoto bersama sejumlah senator DPD RI dan pihak terkait usai meninjau langsung lokasi pembangunan strategis nasional (PSN) di Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (7/12/2024). (ANTARA/Nadia Putri Rahmani.)

Intinya sih...

Yorrys mendesak kepolisian bertindak tegas
Kekerasan di Papua harus dihentikan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengatakan, fenomena kekerasan terhadap tenaga pendidik di Tanah Papua sudah terjadi berulang kali. Sejak Januari 2025, kata dia, puluhan tenaga pendidik mengalami kekerasan hingga kehilangan nyawa.

Teranyar, pada Jumat (10/10/2025), seorang guru bernama Melani Wamea, di Sekolah Jhon D. Wilson, di Distrik Holuwon, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan tewas dianiaya oleh orang tak dikenal yang diduga bagian anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pada Senin (13/10/2025), bangunan SMP Kiwirok, Pegunungan Bintang dibakar sekelompok orang yang diduga bagian dari anggota KKB.

"Kejadian ini tidak bisa ditolerir. Siapa pun pelakunya, kekerasan terhadap tenaga pendidik tidak bisa diterima atas alasan apa pun," kata Yorrys, kepada jurnalis, Rabu (15/10/2025).

1. Desak kepolisian bertindak

Politisi senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Yorrys pun mendesak pihak kepolisian menindak tegas pembakaran sekolah hingga tewasnya guru bernama Melani Wamea tersebut.

Dia juga meminta pihak kepolisian melakukan investigasi secara menyeluruh terkait fenomena yang menimpa infrastruktur pendidikan di Tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan.

Senator asal Tanah Papua itu mengatakan, infrastruktur pendidikan merupakan garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.

“Saya meminta seluruh pihak, khususnya aparat keamanan untuk melakukan tindakan tegas dan investigasi menyeluruh untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi tenaga pendidik dan bangunan sekolah di Tanah Papua," kata Ketua MPR for Papua itu.

2. Kekerasan di Papua harus dihentikan

Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma, mengatakan, kekerasan yang terus terjadi pada dunia pendidikan di Papua Pegunungan memerlukan respons serius dari semua pihak. Kekerasan di Bumi Cendrawasih harus dihentikan untuk masa depan Papua menuju tanah damai.

Dia mendesak puluhan tenaga pendidik yang menjadi korban kekerasan selama tahun 2025 harus mendapatkan perhatian serius.

"Kekerasan yang menimpa guru dan hancurnya bangunan sekolah ini sudah menyangkut masalah kemanusiaan," kata dia.

Dia mengatakan, perhatian serius terhadap Tanah Papua tidak cukup lagi dengan retorika perdamaian, apalagi sekadar persoalan KKB vs TNI/Polri.

“Bukan sekadar tentang perbedaan ideologi, tapi masa depan generasi Papua di masa yang akan datang," kata Filep.

3. Prabowo diminta tegas sikapi KKB di Papua

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Indrajaya. (Dok. Media PKB).

Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, mengecam keras aksi pembakaran gedung sekolah oleh KKB di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Dia mengatakan, membakar bangunan sekolah adalah tindakan kriminal yang sangat serius dan tidak dapat diterima.

"Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembakaran bangunan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap keamanan umum yang dapat diancam dengan hukuman penjara,” kata dia dalam keterangan terpisah.

Menurut Indrajaya, Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah-langkah tegas dan menyeluruh untuk menangani kekerasan yang dilakukan KKB, termasuk meningkatkan pengamanan di wilayah rawan, melakukan investigasi mendalam, dan memastikan para pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku.

Kemudian, perlu adanya dialog dan mediasi dengan kelompok-kelompok yang terlibat dalam kekerasan tetap dilakukan, guna mencari solusi damai dan jangka panjang bagi masyarakat Papua.

Selanjutnya, Presiden Prabowo harus melakukan peningkatan koordinasi antara petugas keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, stabil, dan kondusif bagi pembangunan di Papua.

“Presiden harus tegas memerintahkan aparat hukum untuk menindak KKB dalam kasus pembakaran ini, agar memberikan efek jera dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Pemerintah tidak boleh kalah dengan KKB,” kata Legislator Fraksi PKB itu.