Waktu Makin Mepet, Perludem Desak DPR Bahas Intensif Revisi UU Pemilu

06 Mar 2026, 14:36 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Waktu Makin Mepet, Perludem Desak DPR Bahas Intensif Revisi UU Pemilu

Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)

Intinya Sih

Perludem mendesak DPR segera membahas revisi UU Pemilu karena waktu menuju tahapan awal Pemilu 2029 semakin sempit dan belum ada kejelasan draf maupun naskah akademiknya.
Heroik Mutaqin menyoroti kebiasaan pengesahan RUU Pemilu yang selalu mepet dengan tahapan, berpotensi mengganggu manajemen teknis penyelenggaraan serta mempersempit ruang partisipasi publik.
Koalisi Masyarakat Sipil mengusulkan empat pendekatan dalam revisi UU Pemilu, mencakup sistem pemilu, aktor penyelenggara dan peserta, manajemen tahapan, serta penegakan hukum pemilu.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Mutaqin Pratama mendesak agar DPR segera membahas secara intensif Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Mengingat tahapan awal Pemilu 2029 akan segera dimulai.

Sejauh ini, DPR melalui Komisi II hanya sebatas mendengar rapat untuk menampung aspirasi berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), termasuk Perludem. Sayangnya pembahasan ini belum ditindaklanjuti dan mengerucut pada proses RUU Pemilu.

"Lagi-lagi tindak lanjutnya bagaimana drafnya, naskah akademiknya, usulan pasal-perpasalnya kita masih belum tahu. Sejauh mana sih sebetulnya Komisi II ataupun Badan Keahlian Dewan, menyiapkan naskah eh tersebut begitu ya, padahal ini penting," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

"Kenapa kemudian kami cukup khawatir (RUU Pemilu yang belum dibahas), kenapa kemudian sampai hari ini kok belum dibahas juga, karena kita punya keterbatasan waktu dalam pembahasan undang-undang pemilu ini," sambung dia.

1. Revisi UU Pemilu dengan dimulainya tahapan cenderung mepet

Ilustrasi pemilu (IDN Times/Agung Sedana)

Heroik mengungkap kecenderungan pemerintah dan DPR yang mengesahkan RUU Pemilu mepet dengan tahapan pemilu. Pada gelaran Pemilu 1999, jarak antara RUU Pemilu disahkan dengan tahapan hanya sekitar 4 bulan.

Kemudian Pemilu 2004, diberikan jeda waktu kurang dari satu bulan. Sementara Pemilu 2009 dan 2014 ada jeda waktu sekitar tiga bulan.

Heroik mengatakan, RUU yang saat ini berlaku, hanya punya rentang waktu sekitar 18 hari antara waktu pengesahan dengan dimulainya tahapan pemilu. Uniknya lagi, berbeda dari penyelanggaraan pemilu sebelumnya, UU Pemilu 7/2017 ini tidak direvisi dan tetap digunakan pada Pemilu 2024 kemarin.

"Kita tahu hampir di setiap pemilu ada revisi undang-undang pemilu, kecuali di Pemilu 2024," ucapnya.

2. Dampak waktu yang mepet

Simulasi pemungutan suara pemilu 2024 di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Heroik menjelaskan, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, waktu yang mepet antara pengesahan RUU Pemilu dengan tahapan berdampak pada terganggunya teknis manajemen penyelenggaraan.

"Berkaca dari pengalaman revisi undang-undang pemilu yang selalu mepet, tentu ini akan berdampak terhadap teknis manajemen tahapan penyelenggara pemilu juga. Di mana kemudian, ketergesaan atau keterburu-buruan dari penyelenggara pemilu dalam menyiapkan urusan teknis," ucapnya.

Dampak selanjutnya, semakin sempit pula celah bagi masyarakat luas untuk memberikan masukan terhadap UU Pemilu yang sudah disahkan. Terlebih UU yang dianggap tidak sejalan dengan napas UUD NRI 1945 masih bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

3. Koalisi sipil usul empat pendekatan dalam RUU Pemilu

KPU RI menggelar simulasi pengiriman logistik Pemilu 2024 di Kantor KPU Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Heroik lantas menyampaikan empat pendekatan yang menjadi masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil terhadap RUU Pemilu. Koalisi ini tergabung dari berbagai LSM.

Pertama, berkaitan dengan sistem pemilu. Kedua, terkait aktor pemilu yakni penyelenggara dan peserta. Lalu ketiga, manajemen tahapan pemilu. Terakhir keempat, aspek penegakan hukum pemilu.