Wali Kota Depok Mengaku Belum Tahu Akan Ada Interpelasi Terkait KDS

Idris menuturkan, Pemerintah Kota Depok akan memberikan keterangan kepada DPRD terkait KDS. "Siap memberikan keterangan, memang harus kita jelaskan kok," tutur Idris.

Idris memastikan, Pemerintah Kota Depok akan transparan dalam program KDS yang telah dijalankan. Menurutnya, dalam program tersebut tidak ada yang ditutupi mulai dari alur pendaftaran hingga mekanisme lainnya dalam KDS.

"Kita transparan kok, gak ada yang ditutup-tutupi. Pendaftaran semuanya yang namanya KDS, apa sih permasalahannya, kita jelaskan nanti semuanya," ucap Idris.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PAN, Igun Sumarno mengatakan, pengajuan hak interpelasi oleh anggota DPRD telah diberikan kepada Ketua DPRD. Pengajuan tersebut karena program kesejahteraan sosial bukanlah program belas kasihan kepada warga tidak mampu, akan tetapi upaya aktif.

"Jika di dalam harkat tidak terdapat hak orang miskin, maka Pemkot Depok diduga dalam pendistribusiannya tidak transparan," ujar Igun saat sidang Paripurna di Gedung DPRD Kota Depok, hari ini.

Igun menuturkan, program KDS adalah upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kota Depok, baik program yang sudah lama berjalan maupun program yang baru akan dilakukan. Namun, enam dari tujuh manfaat KDS adalah program yang sudah berjalan.

"Dengan kata lain sebagian besar manfaat KDS bukanlah ide orisinil Wali dan Wakil Wali Kota Depok atau Idris-Imam," tutur Igun.

Atas dasar tersebut, DPRD Kota Depok memandang program KDS ditempatkan sebagai upaya untuk memaksimumkan progam kesejahteraan sosial. Pemkot Depok dapat menyediakan data valid dan terintegrasi, agar pada eranya menghasilkan distribusi keadilan yang maksimum.

"Bagi kami program KDS sebagai upaya memaksimumkan distribusi keadilan, patut diduga memiliki banyak persoalan," terang Igun.

Sementara anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, Babai Suhaimi mengatakan, penyerahan hak interpelasi anggota DPRD merupakan buntut kurang transparannya program KDS yang diluncurkan Wali dan Wakil Wali Kota Depok. Hal itu berdasarkan sejumlah fakta yang ditemukannya terkait program KDS di lapangan.

"Pemkot Depok menetapkan warga yang menerima bantuan program KDS tidak melibatkan RT, RW, dan Lurah," ujar Babai.

Babai mengungkapkan, selain tidak berkoordinasi dengan pengurus lingkungan, Pemerintah Kota Depok tidak melakukan sosialisasi kepada pengurus lingkungan. Hal itu menyebabkan banyak yang tidak tahu tentang program KDS. 

"Pemkot Depok mendata penerima KDS tidak melalui penjaringan pengurus lingkungan dan diduga penerima kartu KDS fiktif, karena tidak transparan," ungkap Babai.