Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (IDN Times/Gregorius Aryo Damar)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyentil kebiasaan pemerintah daerah (pemda) yang mengelola anggarannya tidak efektif. Hal itu terbukti dari anggaran yang diklaim dibelanjakan untuk pemberantasan stunting, tetapi mayoritas malah dimanfaatkan untuk perjalanan dinas. 

"Itu kan gak nyambung. Anggaran disebut untuk pemberantasan kemiskinan, tapi 60 persen malah banyak kegiatan seminar dan perjalanan dinas," ujar Bima di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Kamis malam (23/1/2025). 

Sehingga, kata Bima, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dikoreksi dan tepat guna.

"Jadi, kalau misalnya yang gak nyambung (anggaran dan kegiatan) tadi dikoreksi. Maka akan lebih mudah dialokasikan untuk ke hal-hal yang sifatnya fokus langsung ke kebutuhan dasar," kata dia. 

Bima memberikan contoh arahan Prabowo yang meminta bangunan sekolah dasar (SD) diperbaiki. "Jangan sampai ada dapur (penyedia) makan gratis tapi kemudian sekolahnya malah gak layak pakai," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu. 

1. KPK bakal dilibatkan mengisi materi di retreat kepala daerah

Ilustrasi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (IDN Times/Aryodamar)

Lebih lanjut, Bima membenarkan akan ada retreat di Magelang untuk kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 usai dilantik. Ia mengatakan retreat bakal berlangsung cukup lama. 

"Retreat ini agak lama lho. Jadi, mungkin (waktu retrat) lebih dari satu minggu. Jadi, sudah pasti nanti materinya salah satunya soal pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," kata dia. 

Bima mengatakan tujuan kepala daerah diundang retreat agar kebijakan pemerintah pusat dengan daerah selaras. 

2. Retreat di Magelang bakal dibagi menjadi tiga gelombang

Editorial Team

Tonton lebih seru di