Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri
- Mendagri Tito Karnavian menolak usulan agar Polri berada di bawah Kemendagri, karena amanat reformasi menempatkan Polri di bawah Presiden.
- Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, ingin Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri karena banyaknya dugaan cawe-cawe oknum Polri dalam pemilihan umum.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengaku keberatan apabila Polri didorong untuk berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut dia, berdasarkan amanat reformasi, Polri berada di bawah Presiden.
"Saya keberatan, ya, karena dari dulu memang sudah dipisahkan (dari TNI), di bawah Presiden. Itu kehendak reformasi, sudah itu saja," ujar Tito di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).
1. Dorongan Polri di bawah Kemendagri dari PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan, pihaknya sedang mengkaji agar Polri dikembalikan di bawah kendali Panglima TNI atau berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini menindaklanjuti banyaknya dugaan cawe-cawe oknum Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam pemilihan umum.
"Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy Sitorus, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Kajian itu kemudian disetujui oleh parlemen. Dia mengatakan, dengan begitu, tugas kepolisian akan menjadi lebih sempit dan fokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Termasuk bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan sampai ke pengadilan.
2. PDIP mengingatkan Polri dipisahkan dari ABRI di era Megawati
Deddy lantas mengingatkan, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri merupakan Presiden yang mengambil kebijakan untuk memisahkan institusi Polri dari ABRI yang kini TNI.
Namun dalam perjalanannya, Polri justru menjadi menimbulkan masalah bagi demokrasi Indonesia karena ada banyak oknum-oknum yang ikut cawe-cawe dalam pemilihan umum.
3. Disebut ada berbagai masalah yang timbul di internal Polri
Menurut dia, kajian yang dilakukan oleh PDIP ini bisa menjadi refleksi yang serius bagi Korps Bhayangkara karena banyaknya masalah yang timbul di internal institusi ini. Termasuk, kasus penembakan yang melibatkan anggota.
"Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam-dalam institusi kepolisian," kata dia.
