Wamen HAM: Anak Akhiri Hidup, Korban Negara Abai pada Keluarga Miskin

07 Feb 2026, 16:55 WIB

Lia Hutasoit

Siswa di Ngada, NTT yang diduga mengakhiri hidup. (Dok. Kemensos)

Intinya sih...

Kasus memprihatinkan dan menusuk nurani
YBR yang diasuh ibu tunggal dengan lima anak
Hidup layak adalah HAM

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (WamenHAM) Mugiyanto menyebut kasus kematian siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni YBR (10) sebagai wake up call bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih serius hadir dalam kehidupan warga, terutama keluarga miskin ekstrem.

Menurut Mugiyanto, peristiwa tersebut menunjukkan masih lemahnya kehadiran negara hingga ke tingkat keluarga. Ia menekankan pentingnya solidaritas sosial, gotong royong, serta peran aktif pemerintah di semua level.

“Ini ‘wake up call’ bagi pemerintah dan negara untuk lebih hadir di rumah-rumah setiap warga negara,” kata Mugiyanto, dikutip Sabtu (7/2/2026).

1. Kasus memprihatinkan dan menusuk nurani

Siswa di Ngada, NTT yang diduga mengakhiri hidup. (Dok. Kemensos)

Dia mengaku kasus anak akhiri hidup ini sangat membekas secara pribadi karena memiliki kemiripan dengan pengalaman hidupnya saat kecil di kampung. Dia menilai tragedi ini sebagai tamparan nurani bangsa.

“Peristiwa ini tentu sangat memprihatinkan dan menusuk nurani kita semua sebagai sebuah bangsa,” ujarnya.

2. YBR yang diasuh ibu tunggal dengan lima anak

Tim psikologi dari Polda NTT datangi rumah anak SD di Ngada yang tewas. (Dok Humas Polda NTT)

Mugiyanto menjelaskan, keluarga korban yang diasuh ibu tunggal dengan lima anak jadi contoh nyata kemiskinan ekstrem yang masih terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan utama Presiden Prabowo menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan.

“Presiden Prabowo bekerja mati-matian, bahkan dengan bahasa ‘mewakafkan hidupnya’,” kata Mugiyanto.

3. Hidup layak adalah HAM

Polres Ngada melakukan olah TKP kasus kematian anak SD di Ngada. (Dok Polres Ngada)

Terkait penanganan kasus tersebut, Kementerian HAM melalui Kantor Wilayah NTT telah turun langsung mendampingi keluarga korban. Langkah ini dilakukan untuk memetakan persoalan di lapangan dan mencegah peristiwa serupa terulang.

“Kami akan turun bersama pemda agar mengetahui denyut nadi warga,” ujar Mugiyanto.

Dia menegaskan, akses terhadap rumah layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi negara.

"Hidup layak dengan rumah layak huni, anak-anak bisa sekolah, bila sakit bisa berobat, dan mendapatkan pekerjaan adalah HAM. Kementerian HAM ditugaskan Presiden untuk memastikan hak-hak tersebut dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah," ujarnya.

Mugiyanto memastikan Kementerian HAM akan terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak dasar warga.