Wamendagri: KPK Akan Dilibatkan Retreat Kepala Daerah

24 Jan 2025, 07:35 WIB

Ilustrasi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (IDN Times/Aryodamar)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengungkapkann Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dilibatkan dalam acara retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan komisi antirasuah bakal ikut diajak memberikan materi kepada kepala daerah terpilih.

"Retreat ini agak lama lho, jadi mungkin lebih dari seminggu (retreat bagi kepala daerah), kira-kira konsepnya begitu. Jadi, sudah pasti nanti salah satu materinya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," ujar Bima di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis malam (23/1/2025).

Salah satu tujuan Prabowo menggelar retreat kepala daerah terpilih supaya mereka bisa fokus bekerja, sehingga kebijakan antara pemerintah pusat dengan visi-misi kepala daerah selaras.

"Jadi, supaya kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa nyambung," tutur dia.

1. Retreat di Magelang bakal dibagi menjadi tiga gelombang

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. (IDN Times/Gregorius Aryo Damar)

Sebelumnya, Bima mengatakan retreat di Magelang bakal dibagi menjadi tiga gelombang. Pertama, untuk kepala daerah yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, untuk kepala daerah yang gugatannya ditolak MK, dan gelombang ketiga untuk kepala daerah yang memang diperintahkan MK untuk Pikada ulang.

"Tapi semuanya pasti ada pembekalan," ujar Bima di Istana Kepresidenan pada 22 Januari 2025.

Ketika ditanyakan soal rencana kepala daerah bakal memakai seragam Komcad dan diterapkan konsep semi militer, Bima mengatakan, hal itu secara teknis sedang dirumuskan dengan Lemhanas. Untuk isi subtansi retreat akan disepakati kementerian terkait.

"Jadi jangan sampai masing-masing kementerian berbeda beda. Karena ada hal hal harus ditinjau, seperti mandatory spending, kemudian isu renumerasi, ini ada waktu untuk menyamakan persepsi kemudian mengevaluasi dulu kebijakan dari pusatnya," katanya.

2. Keselarasan pemda dan pemerintah pusat dibutuhkan untuk capai pertumbuhan 8 persen

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebut kejadian mobil RI 36 yang disorot publik harus jadi warning bagi pejabat. (IDN Times/Amir Faisol)

Sementara, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mendukung retreat kepala daerah terpilih. Ia menilai inisiatif itu merupakan langkah penting sebagai momentum untuk konsolidasi memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Kebijakan pembangunan di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus seiring sejalan dan saling sinergis. Kita ingat when politic ends, administration begins. Pilpres dan Pilkada sudah selesai dan retreat adalah memastikan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan apalagi kepentingan pribadi,” ujar Eddy di dalam keterangan tertulis, kemarin.

Menurut Doktor Ilmu Politik Univeristas Indonesia ini, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah maupunn pusat.

3. Kepala daerah terpilih mulai dilantik pada 6 Februari 2025

Ilustrasi kepala daerah. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Sekitar dua jam sebelum sidang kabinet digelar, pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan penyelenggara pemilu telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah akan dimulai pada 6 Februari 2025.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Akan tetapi, kesepakatan itu berbeda dengan sejumlah putusan dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah berpandangan, pelantikan kepala daerah semestinya dilakukan serentak setelah seluruh sengketa hasil Pilkada 2024 tuntas.

Pemerintah dan mayoritas fraksi partai politik yang ada di Komisi II DPR menyepakati jadwal yang lebih cepat, dengan alasan ada keresahan di daerah mengenai ketidakpastian jadwal pelantikan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong, misalnya, mengklaim banyak aspirasi dari daerah yang berharap agar kepala daerah terpilih segera dilantik, untuk menggantikan penjabat kepala daerah.

“Kalau memilih serentak seperti putusan MK, sebagaimana yang kita saksikan jeda waktunya, berarti begitu lama. Belum lagi yang diputuskan oleh MK nanti digugat lagi," ujar Bahtra.