Wamendagri: Pelaksanaan Tahapan Pilkada Papua Tengah Sesuai Jadwal

Ribka menjelaskan Kemendagri telah menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Papua Tengah.

Rapat tersebut berlangsung di Sekretariat Desk Pilkada Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire, yang diikuti jajaran Forkopimda serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah.

Pertemuan ini, kata Ribka, salah satunya untuk memastikan tahap lanjutan Pilkada 2024 setelah pemungutan suara di Papua Tengah sesuai dengan jadwal. Secara umum, menurut dia, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua Tengah berjalan baik.

Ribka mengatakan Kemendagri mendorong penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah, memperhatikan berbagai aspek substansi dari tahap lanjutan Pilkada 2024, misalnya terkait pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara.

"Jadi, lebih pada substansi seperti itu, masing-masing bersinergi baik dari sisi keamanan, kemudian dari sisi penyelenggaraan dan juga dari sisi pemerintahan," tuturnya.

Wamendagri mengatakan Kemendagri terus mengawasi kinerja seluruh desk Pilkada di daerah, termasuk di Provinsi Papua Tengah.

Selain itu, Ribka mengimbau pemerintah daerah (pemda) maupun masyarakat agar dapat mendukung tugas KPU dan Bawaslu setempat, dalam menyelesaikan rekapitulasi suara. Dengan demikian, seluruh tahapan Pilkada 2024 berjalan sesuai jadwal.

"Kami akan sampai di titik penghitungan terakhir secara nasional pada 16 Desember 2024," katanya.

Menurut Ribka, hal itu penting karena menyangkut tujuan Pilkada Serentak 2024, yaitu untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi, titiknya kami harapkan supaya pada 16 Desember Papua Tengah sudah bisa melakukan pleno hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi sesuai dengan jadwal," ujar Wamendagri.

Diketahui, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat mengklaim banyak suara hilang di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan. PPP berusaha agar suara hilang tersebut bisa dikembalikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengajukan gugatan dengan Perkara Nomor 130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pemilihan di Papua Tengah dan Papua Pegunungan sendiri menggunakan sistem noken.