Wamenkes Ungkap Baru 4.535 SPPG Punya SHLS: Prosesnya Ketat

08 Jan 2026, 14:30 WIB

Amir Faisol

Wamenkes dr. Benyamin Paulus Octavianus menjawab dampak MBG ke stunging. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Kemenkes bersyukur nihil kasus keracunan MBG
BGN akan perketat sertifikasi SPPG
Prabowo bangga MBG berjalan baik

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dr Benjamin Paulus menyebut, baru 4.535 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).

"Bersyukurlah hari ini sudah 4.535 SPPG yang sudah lulus sertifikat. Itu artinya itu termasuk pemeriksaan laboratoriumnya, segalanya itu dicek," kata Benjamin usai mengecek pelaksanaan MBG di SMKN 1 Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menambahkan, SPPG yang belum memiliki SLHS, harus kembali melakukan perbaikan. Hingga saat ini sudah lebih dari 7.000 SPPG telah mendaftar untuk mendapat SLHS. Kendati, proses mendapatkan SLHS memakan waktu panjang dan sangat ketat.

"Maka kita kan agak ketat ya. sampai mereka 'waduh kapan bisa buka kalau gini caranya. Kami dari Kemenkes ya tegas demi menjaga supaya tadi itu," kata Benny sapaan akrabnya.

1. Kemenkes bersyukur nihil kasus keracunan MBG

Siswa SMKN 1 Jakarta saat menerima MBG. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurutnya, SLHS berdampak langsung terhadap penurunan kasus kejadian luar biasa (KLB) program MBG. Ia bersyukur karena kasus keracunan massal terus berangsur turun.

"Kan kita bersyukur lah, selama bulan desember lah, yang mengalami keracunan makanan cuma 12 kejadian. Tadinya 3.000 turun 2.000, (turun) 1.000, makin hari makin bagus," ucapnya.

Benny mengungkapkan, selama 19 hari terakhir tidak ditemukan kasus keracunan MBG karena Kementerian Kesehatan ikut mengawal ketat mutu makanan yang dibagikan kepada siswa.

"Ini bahkan sudah 19 hari terakhir zero accident karena kita jagain ketat, maka kalau bilang 0, ya namanya, kita gabisa ya namanya manusia tapi kita kl apa yang terjadi hari ini, kita bersyukur turunnya angka kejadian itu sangat drastis," kata dia

2. BGN akan perketat sertifikasi SPPG

Wakil Ketua BGN Nanik S Deyang bicara pencapain MBG selama 2025. (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) bagi SPPG yang tidak mematuhi standar akan diberikan surat peringatan selama tiga kali.

Menurut dia, BGN akan menutup langsung SPPG yang tidak patuh setelah tiga kali peringatan keras. BGN, lanjut dia, tidak akan segan mengambil tindakan tegas demi meminimalisasi kasus keracunan MBG.

"Kita juga akan keluar dalam waktu dekat Juknis yang keras mengenai dapur-dapur nanti yang tidak sesuai standar, kita akan berikan peringatan satu, dua, dan ketika peringatan ketiga kita akan tutup," kata Nanik.

Lebih jauh, Nanik menambahkan, BGN akan memperketat standar kebersihan SPPG melalui penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dia mengatakan, biang kerok keracunan massal akhir tahun lalu karena penggunaan air yang mengandung E. coli pada sebagian SPPG.

BGN akan mewajibkan agar seluruh SPPG untuk menggunakan air minum dalam kemasan (AMDK) atau air bermerek sehingga dapat terjamin tingkat kebersihannya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 4.535 SPPG telah mengantongi SLHS.

"SLHS wajib. Karena kemarin banyak ditemukan E. coli di air, air sekarang harus menggunakan air galon bermerek yang maksudnya terjamin tidak ada bakterinya, bebas E. coli. Nah itu antara lain," kata dia.

3. Prabowo bangga MBG berjalan baik

Presiden Prabowo Subianto usai menggelar rapat di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026). (Dok: Setkab)

Presiden Prabowo merasa bangga dengan pencapaian BGN dalam program MBG. Dia kemudian membandingkan dengan Brazil.

"Ini sesuatu yang membanggakan juga karena negara-negara yang kita ketahui contoh Brasil, Presiden Brasil menyampaikan kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima manfaat, kita satu tahun mencapai 55 juta penerima manfaat," ujar Prabowo.

Dia mengatakan, per 6 Januari 2026, jumlah penerima program sudah mencapai 55 juta jiwa. Penerimanya meliputi siswa sekolah hingga ibu hamil.

"Kita mulai dengan 6, pada tanggal 6 Januari 2025, hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat, 55 juta, 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan tiap hari, dan termasuk ibu-ibu hamil," ucap Prabowo.