Wamenko Polkam Sayangkan Kebijakan Bupati Pati yang Buat Gaduh

17 Agu 2025, 18:05 WIB

Santi Dewi

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus. (Dokumentasi Kemenko Polkam)

Intinya sih...

Kemenko Polkam akan awasi perkembangan di Kabupaten Pati
Gerindra sudah perintahkan Bupati Pati buat kebijakan yang tak bebani warga
Sudewo tolak mundur dari posisi bupati

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F. Paulus menyesalkan kebijakan yang dibuat oleh Bupati Pati, Sudewo dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan itu menyebabkan keresahan warga Pati sehingga mereka turun untuk berdemo pada 14 Agustus 2025 lalu.

Aksi demo di depan kantor Bupati Pati itu berujung ricuh. Sebanyak 64 orang mengalami luka. Wamen dari Partai Golkar itu mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah mengingatkan agar para kepala daerah membuat kebijakan yang tak menyebabkan kegaduhan.

"Sebenarnya sudah diingatkan oleh presiden sendiri, jangan mengambil kebijakan yang membuat gaduh. Tentunya, kami sangat menyayangkan itu terjadi," ujar Lodewijk di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Minggu (17/8/2025).

Ia menambahkan sebagai kepala daerah, seharusnya Bupati Sudewo menempatkan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama agar tak membuat kegaduhan di ruang publik. Kini, kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 itu dibatalkan setelah menuai protes dari banyak pihak.

Namun, tuntutan warga sudah bergeser. Mereka juga mendesak Sudewo mundur dari kursi bupati.

1. Kemenko Polkam akan awasi perkembangan di Kabupaten Pati

Suasana pusat alun-alun Pati pasca kerusuhan demo kantor bupati. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Lebih lanjut, Kemenko Polkam, kata Lodewijk akan terus mengawasi setiap perkembangan dan gejolak politik di Pati. Ia juga menghormati proses pembentukan panitia khusus mengenai hak angket untuk memakzulkan Sudewo dari kursi bupati.

"Setiap hari kami monitor dan ada bagian-bagian kedeputian di kami yang memonitor terkait hal ini," katanya.

Ia pun tak menampik sejumlah kabupaten juga meniru kebijakan yang ditempuh oleh Pemkab Pati dengan menaikan tarif PBB-P2. Namun, Kemenko Polkam juga mengingatkan pemda tersebut agar kebijakan yang ditempuh tak ikut membuat kegaduhan. Salah satu yang berencana menaikan tarif PBB adalah Pemkot Cirebon hingga 1.000 persen.

"Ada beberapa ya memang, kabupaten, kota yang mengambil kebijakan yang hampir sama. Tentunya, kami ingatkan mereka," imbuhnya.

2. Gerindra sudah perintahkan Bupati Pati buat kebijakan yang tak bebani warga

Menteri Luar Negeri Sugiono lakukan pertemuan pendahuluan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov (Dok. MFA Russia)

Teguran juga disampaikan oleh petinggi Gerindra, partai tempat Sudewo bernaung. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengaku ikut memonitor aksi unjuk rasa di Kabupaten Pati. Ia pun mengucapkan terima kasih karena situasi Pati sudah kembali kondusif usai digelar demo.

Sugiono mengatakan, telah menyampaikan pesan khusus kepada Sudewo. "Saya sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat," ujar Sugiono di dalam keterangan tertulis pada 14 Agustus 2025 lalu.

Pria yang juga menjabat Menteri Luar Negeri itu turut mengingatkan kepada semua kepala daerah yang merupakan kader Partai Gerindra agar berhati-hati sebelum membuat kebijakan. "Setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing," katanya.

"Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," imbuhnya.

3. Sudewo tolak mundur dari posisi bupati

Bupati Pati, Sudewo. (patikab.go.id)

Sementara, Bupati Pati Sudewo menolak memenuhi tuntutan demonstran untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu disampaikan Sudewo kepada wartawan di kantornya, di sela-sela aksi demonstrasi yang digelar 14 Agustus 2025 lalu.

"Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme," kata Sudewo.

Saat ditanya wartawan lagi, apakah artinya tuntutan demonstran tak bisa dipenuhi, Sudewo menjawab singkat. "Kan sudah saya sampaikan tadi," imbuhnya.