WANSUS: Blak-blakan Wamenkes Benny Ungkap Tugas Langsung dari Prabowo

Iya betul. Terima kasih, Mbak (sambil tersenyum).

Jadi memang, ditambah satu Wamen. Salah satu tugas utamanya adalah pengendalian penyakit. Nah, penyakit, pengendalian penyakit itu sekarang yang sedang dalam asta cita daripada Presiden Prabowo dan Mas Gibran, karena dalam bidang kesehatan yang banyak sekali.

Satu adalah makan bergizi untuk mengatasi stunting. Yang kedua, pemberantasan tuberkulosis di Indonesia. Ketiga, pembangunan ruang sakit, karena masih ada 66 kabupaten di Indonesia ini belum ada rumah sakit tipe C-nya dalam 2 tahun ini ditargetkan selesai, jadi tahun 2026 diharapkan tidak ada lagi sebuah kabupaten yang tidak mempunyai rumah sakit tipe C.

Yang berikutnya adalah Cek Kesehatan Gratis. Kenapa di Indonesia itu jarang orang datang ke rumah sakit untuk cek kesehatan? Hanya waktu mau kerja, baru cek kesehatan. Bahkan hampir enggak ada orang Indonesia, saya sudah cek, mau lapisan yang sederhana sampai orang kaya di Indonesia ini karena masalah tidak terbiasa untuk cek kesehatan.

Maka, pemerintah Pak Prabowo-Gibran dengan adanya Cek Kesehatan Gratis agar masyarakat tidak kaget, nanti kok saya tiba-tiba harus cuci darah, syok. Kaget kena stroke. Dia enggak ngerti kalau tensi tinggi bisa-bisa bikin stroke bahkan diabetesnya enggak terkontrol itu bikin darahnya menggumpal, akhirnya kena serangan jantung.

Saya dengan Pak Dante (Wamenkes), kita bagi tugas. Nah, saya diminta untuk mengurus pengendalian penyakit dan khususnya tuberkulosis.

TBC itu harus betul-betul itu dikerjakan maksimal supaya di akhir pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran 2029 ini hasilnya nyata, dampaknya jelas.

Nah, karena sedang maraknya keracunan makan bergizi, ditambahin lagi sama Presiden, saya sebagai Wamen ditugaskan untuk jadi pengawas, pengatur semua.

Jadi saya setiap pagi selalu berhubungan dengan baik Prof. Dante, maupun Wakil Kepala Badan Gizi semua, kami selalu data, saya dapat malam, pagi jam 5, jam 6 pagi saya sudah komunikasi,

"Pak, tolong diperbaiki yang ini, diperbaiki yang ini." Nah, kita lihat syukur ya hari-hari ini kasusnya mulai lebih reda, untuk izin untuk membangun SPPG juga kalau tanpa izin Dinas Kesehatan SPPG yang baru enggak boleh langsung buka, enggak boleh langsung pelayanan, harus dinilai dulu.

Jadi saya tugas utamanya memang dua, pengendalian penyakit khususnya tuberkulosis, tapi kita juga nanti penyakit lepra juga akan kita perbaiki. Pokoknya yang berhubungan dengan penyakit infeksi saya.

Nah, tapi yang sangat nyata TBC karena tuberkulosis itu Mbak Dini, kita hari ini nomor dua di dunia. Jadi bisa bayangin enggak, dari 10 pasien, satu di Indonesia. 10 persenkasus di dunia tuberkulosis ada di Indonesia. Kita mau jadi negara maju harus beresin dong.

Ya, kebetulan kan juga saya ini ahli paru. Dokter sudah 35 tahun, dokter ahli paru lebih dari 20 tahun. Jadi pasti tahu di mana hal-hal yang harus kita lakukan akselerasi. Jadi kasus TBC di Indonesia ini memang kita perlu kerja sama lintas sektoral.

Berdasarkan data tahun 2020 saat waktu COVID, diperkirakan ada 824 ribu kasus TBC di Indonesia, yang berhasil diperiksa itu ada 393 ribu. Jadi ada 48 persen yang mampu kita periksa. Artinya ada 52 persen pasien TBC (belum ditemukan) lagi jangan-jangan lagi ngobrol sama kita.

Di tahun 2021 itu COVID lagi tinggi-tingginya. Diperkirakan ada 969 ribu kasus berdasarkan analisa baik dari ahli-ahli Indonesia maupun internasionalnya yang memprediksi jumlah kasus TBC di Indonesia.

Kemudian tahun 2022 diperkirakan ada 1,6 juta kasus TBC. Nah, tahun ini (2025) diperkirakan sekitar 1,09 juta kasus TBC di Indonesia.

Bagaimana caranya kan? Di tahun 2024 Kementerian Kesehatan, dari 1 juta kasus yang bisa ditemukan 724 ribu. Artinya masih ada 300 ribuan orang di luar yang enggak diobatin. Nah ini sudah 856 ribu

Ini bukan hanya kerja dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan kabupaten kota, teman-teman relawan TBC, namun angka keberhasilan ini jasanya banyak orang. Jasanya Menteri Dalam Negeri setiap minggu mengingatkan rapat mingguan, rapat bulanan mengingatkan dinas-dinas kesehatan di bawah Kementerian Dalam Negeri agar lebih aktif lagi bupati, gubernur, jadi naik sampai sekarang 856 ribu. Artinya, masih ada sekitar 200 ribu orang yang berkeliaran di Indonesia dengan TBC yang bisa nularin kita.

Nah, target kita harusnya ya semuanya dong, notifikasi semua orang yang TBC tercapai. Jadi sekarang sedang menyusun usulan agar bisa implementasikannya di 2026 karena juga menyangkut anggaran dan semuanya.

Berdasarkan data kasus di Provinsi Banten, dari seluruh kasus yang ada, 87 persen sudah berhasil diobati. Memang masih ada sekitar 13 persen atau sekitar 13 ribu kasus yang belum tertangani, tapi angka ini menunjukkan bahwa Banten sudah bekerja dengan baik.

Sementara itu, Jawa Barat baru mencapai 73 persen, dan DKI Jakarta sekitar 65 persen. Jadi, kalau kita lihat provinsi-provinsi besar, masih banyak PR yang harus diselesaikan. Karena itu, kami akan bekerja sama lebih erat dengan pemerintah daerah. Mereka sudah berjuang keras, tapi untuk mencapai notifikasi 100 persen, kita semua harus bekerja lebih maksimal.

Kalau ditanya, apakah tahun 2030 Indonesia bisa bebas TBC? Jawabannya, tidak semudah itu. Tapi kita sudah punya strategi yang jelas.

Salah satunya adalah skrining TBC. Artinya, kalau ada satu pasien TBC di rumah, seluruh anggota keluarganya harus diperiksa. Saat ini, cakupan pemeriksaan keluarga baru mencapai 30 persen. Ini tentu berkaitan dengan anggaran, edukasi, dan sumber daya.

Ke depan, kita akan memanfaatkan program cek kesehatan gratis untuk sekaligus melakukan skrining TBC, selain untuk diabetes dan hipertensi.

Lalu ada juga program investigasi kontak, yaitu memeriksa keluarga atau orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Kemudian dilakukan juga active case finding, atau pencarian aktif kasus baru.

Selama masih ada orang sakit TBC yang belum diobati, negara ini akan tetap berisiko tinggi karena penularannya terus berjalan.

Sebagai gambaran, suatu negara dianggap bebas TBC bila jumlah kasusnya di bawah 20 orang per 100.000 penduduk. Sedangkan di Indonesia, saat ini angkanya masih sekitar 300 sampai 400 kasus per 100.000 penduduk.

Kita tinggi banget, nomor dua di dunia. Nomor dua di dunia. Maka Pak Presiden Prabowo pernah ke Jenewa. Beliau mengerti TBC ini masalah, maka prioritas pemerintahan Pak Prabowo berantas TBC.

Jadi nanti strateginya, program skrining akan diperkuat, kita juga akan membangun desa binaan, dan ini harus dilakukan bersama Kementerian Desa. Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendir

Kemudian ada juga monitoring bersama, yang sebenarnya selama ini sudah berjalan. Ada Mendagri, Menkes, Menko PMK, dan Pak Pratikno yang luar biasa pemahamannya tentang persoalan ini.

Karena pengobatan TBC itu bukan hanya urusan medis, tapi lintas sektoral. Ada kaitannya dengan air bersih, gizi, kelayakan rumah, hingga ventilasi dan sirkulasi udara. Semuanya saling terkait, jadi tidak bisa dikerjakan hanya oleh satu piha

Nah, karena itu, kita juga sedang melakukan revisi Perpres agar penanganan TBC ini bisa diatur lebih lengkap dan terkoordinasi. Dalam skemanya, Menko PMK berperan untuk koordinasi lintas kementerian, sementara Bappenas memastikan arah perencanaan dan anggarannya.

Kementerian Kesehatan sendiri bertugas menyusun kebijakan, pedoman, standar, pengawasan, serta pemenuhan sumber daya kesehatan.

Kementerian Dalam Negeri berperan penting karena mereka yang membawahi puskesmas dan pembentukan kelurahan siaga TBC di tingkat provinsi dan kabupaten.

Kemudian, Kementerian Sosial juga berperan. Misalnya, untuk pasien TBC yang tidak mampu. Perlu diketahui, 90 persen pasien TBC yang menjalani pengobatan selama dua bulan, kumannya sudah mati. Obat memang harus diminum selama enam bulan, tapi setelah dua bulan pertama dan hasil lab-nya menunjukkan negatif, pasien sudah tidak menular lagi, tidak perlu masker, dan bisa kembali bekerja seperti biasa

Nah, selama dua bulan masa pengobatan awal itu, saya mengusulkan agar keluarga pasien dari kelompok ekonomi bawah (desil satu dan dua) bisa mendapat bantuan sosial, seperti beras atau bantuan kebutuhan pokok. Ini menjadi tugas Kementerian Sosial.

Lalu, Menpan RB juga terlibat untuk memastikan ada perlindungan bagi pegawai yang sedang menjalani pengobatan TBC. Jadi kalau dokter menyatakan seseorang perlu istirahat dua minggu atau dua bulan, tolong diberikan izin, jangan justru ditekan.

Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja juga penting, karena melalui mereka kita akan melakukan skrining TBC di tempat-tempat kerja dan pabrik-pabrik. Termasuk nanti, ya, di tempat kalian juga di IDN.

Lalu juga ada kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk apa?

Kita mengusulkan agar Menteri PUPR membantu memperbaiki kondisi rumah-rumah tidak layak huni, terutama bagi keluarga dari desil 1, 2, dan 3. Misalnya, rumah yang tidak memiliki toilet, ventilasinya buruk, atau tidak mendapat cukup cahaya matahari.

Karena kuman TBC itu menyukai tempat yang lembab dan gelap. Kalau rumahnya tertutup rapat, tidak ada jendela, dan sinar matahari tidak masuk, maka kuman TBC bisa bertahan hidup lebih lama.

Sebaliknya, kalau terkena sinar matahari langsung, kuman TBC bisa mati hanya dalam waktu sekitar setengah jam.

Makanya, dulu kan sering kita dengar orang sakit TBC dijemur di bawah sinar matahari bukan tanpa alasan. Karena dengan dijemur, kuman TBC di tubuh atau di udara akan mati terkena sinar matahari.

Nah, sekarang pendekatannya lebih modern. Kita lihat kondisi rumah-rumahnya, dan melalui Kementerian PUPR, akan ada program renovasi rumah agar tidak menjadi sumber infeksi.

Selanjutnya, ada juga peran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk apa? Karena kami butuh dukungan media seperti IDN Times untuk membantu menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kami ingin masyarakat paham bahwa TBC adalah penyakit infeksi yang bisa disembuhkan.

Ini penting, karena banyak orang tidak menyadari bahwa gejala TBC sering kali tidak tampak jelas. Jadi orang bisa sakit TBC tapi tidak sadar, karena gejalanya ringan atau hampir tidak ada.

Tanggal 24 Oktober ini, misalnya, kalau hari ini ada orang yang menularkan TBC, dan kondisi fisik kita sedang lemah, maka kita bisa tertular. Karena TBC mudah menular pada orang dengan daya tahan tubuh lemah atau yang disebut imunokompromais.

Contohnya, orang dengan diabetes yang tidak terkontrol, penderita HIV/AIDS, atau mereka yang memiliki penyakit kronis lain. Itu kelompok yang paling mudah tertular.

Kalau tertular hari ini, gejala TBC baru muncul sekitar 10–12 minggu kemudian, kira-kira bulan Januari nanti. Jadi orang sering tidak sadar, karena batuknya kecil, tidak terasa, dan tidak langsung periksa ke dokter.

Berbeda dengan COVID-19, kalau COVID kan cepat terasa sesak napas, langsung ke dokter. Tapi TBC itu menular lewat saluran napas, dan prosesnya lebih lambat. Begitu kuman masuk ke paru-paru, di situ terjadi “perang” antara kuman dan daya tahan tubuh kita.

Dari paru-paru, kuman TBC bisa menyebar ke organ lain melalui darah atau kelenjar getah bening (limfe).

Saya sendiri pernah menangani kasus TBC otak, TBC mata, TBC payudara, TBC kulit, TBC ginjal, bahkan TBC rahim dan TBC usus. Jadi memang bisa menyebar ke mana saja, tapi titik awalnya selalu dari paru-paru.

Makanya TBC menularnya lewat udara saat orang yang sakit TBC batuk sembarangan, kumannya bisa terbang dan menular ke orang di sekitarnya.

Nah, di sinilah peran Kementerian Komunikasi dan Informatika penting, untuk membantu menyampaikan edukasi bahwa TBC adalah penyakit infeksi yang bisa disembuhkan.

Kemudian, Kementerian Desa juga berperan besar, karena melalui kepala desa, kita bisa melakukan edukasi masyarakat hingga ke pelosok-pelosok.

Ada juga Badan Gizi Nasional, supaya program makan bergizi tepat sasaran. BPJS Kesehatan membantu dari sisi diagnostik dan pembiayaan pasien.

Kementerian Agama berperan agar edukasi TBC bisa masuk ke pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga penting, supaya edukasi TBC masuk ke sekolah-sekolah dan program UKS.

Kemudian Kementerian Riset dan Teknologi untuk mendukung penelitian dan inovasi pengobatan TBC. Kementerian Hukum dan HAM, terutama Direktorat Jenderal Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan, juga terlibat karena banyak kasus TBC di lapas akibat kepadatan hunian. Kita sudah berkomunikasi dengan mereka agar dilakukan skrining di seluruh lapas di Indonesia. Selain itu, Kepala Badan POM, dan lembaga-lembaga lain juga kita libatkan.

Bayangkan, semua ini adalah kerja lintas sektor besar-besaran. Kita juga membutuhkan dukungan TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, BRIN, Kementerian Luar Negeri, BKKBN, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Kepala Staf Kepresidenan.Termasuk juga Badan Pengatur BUMN, karena seluruh sektor harus berperan.

Minggu depan, atau paling lambat dua minggu lagi, kami akan menggelar rapat koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga untuk membagi peran masing-masing, agar program percepatan eliminasi TBC ini bisa berjalan maksimal.

Ini sebagian sudah jalan yang saya usulkan. Sebagian tadi sudah jalan di Menteri Dalam Negeri mimpin tiap saat. Ini saya mau memperluas lagi karena perintah dari Presiden. Maka kami sedang menyusun strategi ini bersama.

Itulah perlunya komunikasi. Mungkin ada kekurangan di masa lalu, kita perbaiki. Kita datang ke Menteri Tenaga Kerja. Tadi Mbak lihat loh. Tolong dong, ini sebetulnya gini loh, karena informasi yang kurang terjadi hal itu.

Nah, tapi kalau kita nanti memperbaiki Kementerian Tenaga Kerja, jadi kalau ada yang positif (TBC), orangnya lemah, tolong diistirahatkan dulu.

Iya, nanti kalau sudah negatif. Saya dokter ahli paru. Saya biasa bikin surat ke perusahaan hampir rutin loh. Tolong sekarang dia sudah boleh kerja. "Oh, boleh, Dok?" ya? Boleh, sudah negatif. "Loh kok baru 2 bulan?" Negatif, boleh kerja.

Jadi, kemarin kami sedang menyusun ini. Mungkin butuh beberapa minggu ke depan baru angka (keluar) melibatkan berbagai Kementerian dan organisasi kami sedang atur, rupiahnya sedang disusun sama dirjen terkait.

Untuk tahun ini, untuk tahun ini anggaran untuk TBC kita masih cukup sampai Desember. Kemarin kita melakukan skrining kita bisa lakukan percepatan, kita lakukan.

Untuk tahun ini, anggaran untuk TBC masih cukup sampai Desember. Kemarin kita melakukan skrining, kita bisa lakukan percepatan, dan itu sudah berjalan.

Yang saya usulkan adalah kolaborasi dengan 29 badan dan kementerian untuk anggaran tahun 2026. Kalau bisa, usulan ini selesai dalam bulan ini, sehingga di awal tahun 2026 sudah bisa dijalankan. Program ini merupakan quick win Presiden, seperti halnya Badan Gizi Nasional (BGN).

Kenapa BGN mendapat alokasi anggaran besar? Karena ada perintah Presiden untuk mengatasi stunting. Tidak ada cara lain, harus dilakukan dari hulu. Jika sejak ibu hamil sudah mendapat asupan makanan bergizi hingga anak berusia dua tahun, maka pembentukan otak anak sudah mencapai 80–85 persen pada periode itu. Setelah usia dua tahun hingga lima tahun, dampaknya tinggal sekitar 15 persen.

Jadi, upaya mengatasi stunting dimulai sejak masa kehamilan. Asupan protein ibu harus cukup, disertai pemeriksaan kehamilan atau antenatal care yang benar. Di Indonesia, pemeriksaan ibu hamil kini dilakukan enam kali meningkat dari sebelumnya empat kali meskipun di beberapa negara sudah delapan kali.

Dengan begitu, ibu hamil dapat mengetahui lebih dini jika ada risiko gizi buruk, sehingga bisa segera diperbaiki agar anak tidak lahir stunting. Semua program ini saling terikat. Karena itu, rincian anggarannya baru akan muncul pada tahun 2026 dan saat ini masih dalam proses penyusunan, mengingat program ini merupakan tugas khusus.

Bisa dibilang saya agak kaget karena anda cukup ngerti persoalan. Itu masalah. Karena di TB RO ya, TB kan ada yang resisten sama yang sensitif obat. Untuk TB resisten obat ada anggaran untuk pasien yang tidak mampu untuk transportasi dan kader yang mengurusin dikasih insentif karena TB RO itu berbahaya sekali.

Sekarang sekitar 5 persen kasus TB di Indonesia ada yang resisten. Ini enggak gampang karena akibat minum obatnya enggak teratur, juga dari pasien yang resisten nularin orang sehat, kena yang langsung resisten.

Nah, tadi pertanyaannya benar. Jadi, kami sedang menghitung, karena. Saya setuju bahwa kader yang bekerja dalam program TBC ini karena ini pekerjaan yang berat, mereka juga harus dihargai. Itu sedang kita hitung, kita rancang.

Makanya hari ini saya belum bisa muncul angkanya, karena teman-teman sedang bekerja. Saya kan diperintahkan baru nih, baru 2 minggu. Jadi kami sedang menghitung, ini kan lintas sektoral, 29 badan dan kementerian.

Kami juga mau belajar, di Surabaya itu. Setiap kader, memegang 20 rumah. Saya pingin tahu kok bisa 1 kader memegang 20 rumah. Jadi bukan mengurus TBC, tapi juga gizi, imunisasi apapun, 1 kader itu mungkin bisa diimplementasikan di daerah-daerah padat penduduk kota kayak yang di Surabaya diimplementasikan di Jakarta, Bandung, kota-kota besar.

Tapi mungkin kalau daerah-daerah yang pedalaman mungkin agak berbeda. Kita lagi susun strategi. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, dengan kementerian-kementerian yang lain, sudah berjalan, hanya kami mau lakukan akselerasi.

Penyakit tuberkulosis itu dapat disembuhkan. Ada obatnya dan disiapkan negara gratis, kita lagi kejar lewat cek kesehatan gratis, kita lagi dengan cara bagaimanapun menemukan kasus TBC.

Kalau TBC sudah diobatin, sembuh, Indonesia bebas TBC, kita enggak usah takut lagi. Enggak ada kumannya, ya pasti TBC enggak ada dong. Kayak di negara-negara maju, kasus TBC sudah enggak ada, karena kumannya sudah enggak ada di negara itu. Yang enggak, enggak nularin orang.

Jadi pemberantasan TBC sulitnya ya saat ini, pada saat kita membersihkan kasus TBC di tanah air kita Indonesia, ini yang tersulit. Selesai kumannya enggak ada di Indonesia, ya sudah bebas TBC Indonesia.

Itulah yang kita cita-citakan, namanya eliminasi tuberkulosis yang diminta oleh dunia, WHO, supaya jangan dari Indonesia nularin negara lain.