Wansus TKN: PDIP Mending Oposisi dari pada Menggunting Dalam Lipatan

27 Apr 2024, 07:00 WIB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kedua kanan) memberikan keterangan disaksikan Presiden Joko Widodo (tengah), bakal Capres Ganjar Pranowo (kanan), Ketua DPP Puan Maharani (kedua kiri) dan Ketua DPP Prananda Prabowo (kiri) saat sesi konferensi pers Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/6/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) hingga saat ini belum memberikan sinyal positif akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo sendiri mengaku menghormati kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyebut tidak akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ganjar hanya menegaskan memilih berada di luar pemerintahan.

Meski dirinya merupakan kader PDIP, Ganjar mengaku tak mengetahui keputusan partai soal pandangan politik ke depan. Ia lantas menyampaikan, jika mendengar sikap dan keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, maka kemungkinan partai berlambang banteng moncong putih itu akan menjadi oposisi.

"Belum memutuskan, tetapi kalau saya lihat statement-nya Bu Mega, saya rasanya iya, di luar pemerintahan," kata Ganjar di Sleman, Yogyakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, PDIP sempat membuat pernyataan mengejutkan karena menegaskan bahwa Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Gibran bukan lagi tercatat sebagai kader PDIP. Partai berhaluan nasionalis itu justru beberapa kali melayangkan kritikan pedas terhadap pemerintahan Jokowi maupun terpilihnya Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Sayangnya, kritikan pedas PDIP tak sejalan dengan sikapnya di pemerintahan Jokowi. Meski berani menyentil Jokowi, namun tercatat sejumlah kadernya masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Lantas bagaimana pandangan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan relawan Jokowi terkait koalisi dengan PDIP? Simak wawancara khusus IDN Times bersama Wakil Ketua TKN sekaligus Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina.

PDIP masih di koalisi pemerintahan tapi di sisi lain mengkritik Jokowi, apakah menteri dari PDIP harus mundur dari kabinet?

Ilustrasi PDI Perjuangan (IDN Times/Aryodamar)

Jadi kan selama ini PDIP adalah partai yang berkoalisi dengan pemerintahnya. Termasuk partai yang berkuasa. Tapi dalam perjalanannya hampir tiap saat PDIP itu selalu membuat gaduh dan menjelekan pemerintahan Presiden Jokowi.

Jadi kan ini suatu ambigu ya, di satu sisi PDIP berkuasa, tapi di sisi lain menghantam pemerintah, gitu loh. Yang selama ini termasuk orang-orang mereka ada di dalam. Menteri-menterinya, kementerian-kementerian, termasuk Kepala BIN dan sebagainya.

Jadi, seperti kita ketahui bahwa hasil pemilu sudah sah oleh putusan dari KPU, termasuk terakhir putusan dari MK. Dan Bawaslu juga, DKPP juga, semua pihak baik pemerintah, TNI, Polri, semua sudah bekerja untuk menunjukkan pemilu yang damai, aman, jujur dan adil.

Semua pihak penyelenggara termasuk pemerinta,h dalam hal ini kan juga ada orang-orang PDIP sendiri. Dan PDIP juga ikut sebagai peserta pemilu. Itu kan ada saksi dari PDIP sendiri caleg-calegnya maupun dari paslon 01, 02, 03. Dan kita tahu memang tidak ada kecurangan seperti yang dituduhkan.

Tapi kenapa PDIP masih saja berusaha untuk melakukan gugatan lagi atas putusan MK itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN. Dan kita ketahui juga bahwa selama ini ada beberapa pihak yang tidak puas dengan keputusan MK dan mengajukan gugatan ke PTUN, itu tidak pernah ada yang berhasil.

Makanya kami mengatakan dari sebagai Wakil Ketua TKN dan juga salah satu ketua relawan militannya Pak Jokowi, lebih baik dan lebih gampang daripada PDIP pusing-pusing dan berhalusinasi terus, menghantam terus pemerintah Jokowi, lebih baik sekalian saja menarik seluruh menterinya. Itu yang menurut logika kami lebih baik dilakukan PDIP daripada tiap hari mengembuskan isu-isu yang negatif, isu-isu bohong juga, dan apalagi mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah bukan anggota PDIP.

Ya kalau begitu mundur saja, jadilah oposisi. Toh oposisi itu kan baik untuk bangsa kita, melakukan check and balances terhadap pemerintahan, apalagi mereka juga mengatakan bahwa selama 10 tahun SBY berkuasa, mereka bahagia sebagai oposisi.

Jadi dilakukan saja, kebahagiaan mereka sebagai oposisi, pemerintah Presiden Jokowi tidak butuh mereka sebagai koalisi, dan juga kami rakyat merasa tidak ada fungsinya PDIP di pemerintahan. Lebih baik pemerintahan ini diisi orang-orang yang benar-benar mau bekerja untuk rakyat memajukan bangsa, dan mempunyai hati sepemikiran dengan Presiden Jokowi.

Apakah lebih baik PDIP jadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran?

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama usai ditetapkan dalam rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Saya pikir, perihal menggugat presiden dan wapres terpilih ya, dan tidak mengakui, lebih baik tidak mengakui saja selamanya begitu. Menjadi oposisi itu adalah sesuatu yang terhormat, dibanding menjadi koalisi tapi menggunting dalam lipatan. Jadi seperti partai yang munafik gitu lho, orang-orang munafik.

Jadi lebih baik secara ksatria menyatakan diri oposisi, karena dari awal kan mereka tidak mengakui, mereka juga intinya kan sampai mau pemakzulan presiden diteruskan. Prabowo-Mas Gibran tidak mereka akui, contohnya mereka kemarin tidak datang ke KPU, waktu itu sidang pleno waktu penetapan capres dan cawapres terpilih, mereka nggak datang. Terus sekarang menggugat ke PTUN. Ya sekarang bagaimana menjadi bagian dari koalisi pemerintahan untuk membangun bangsa, tapi kita sendiri yang menarik istilahnya orang naikkan bendera, tapi mereka yang menarik bendera itu. Makanya lebih kesatria dan jantan, PDIP sebaiknya jadi oposisi, itu juga baik buat bangsa kita.

Dengan banyaknya parpol yang gabung, apakah akan besar pula konflik kepentingan terkait jatah kursi menteri?

Wakil Ketua TKN sekaligus Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina (dok. istimewa)

Kami berharap, kemenangan ini seperti yang dikatakan Pak Prabowo bahwa kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan untuk yang kalah maupun yang menang. Karena Pak Prabowo mau merangkul seluruh elemen bangsa untuk sama-sama membangun bangsa kita.

Jadi, kami sebagai pendukung yang selama ini berjuang memenangkan Prabowo-Gibran, kami ikhlas, kami legowo, apabila benar-benar partainya yang bergabung efektif untuk membangun bangsa, tapi kalau tidak saya pikir tidak usah juga begitu, gak perlu juga. Kami ikhlas saja selama nanti menteri-menteri yang diusulkan mereka adalah menteri-menteri yang benar-benar profesional, amanah, dan efektif membantu kinerja presiden Prabowo dan Wapres Gibran.