Wapres: MUI Gunakan Pola Pikir Moderat dalam Fatwa Vaksin COVID-19

Ia mengatakan MUI tidak pernah memukul rata sesuatu halal atau haram terhadap produk-produk atau fatwa, melainkan memisahkannya sesuai konteks yang ada.

Menurutnya, MUI memisahkan antara halal dan raham yaitu apabila sesuatu bersifat halal, tetap halal dan hasilnya menjadi halal. Sedangkan sesuatu yang sifatnya haram, akan tetap haram dan hasilnya pun demikian.

"Begitu juga dalam hal vaksin. MUI menghalalkan vaksin yang tidak mengandung unsur-unsur yang haram, kecuali dalam keadaan darurat karena ada kaidah yang mengatakan kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang," katanya.

Sebelumnya Ma'ruf Amin mengatakan penerapan pola pikirwasathy atau moderat ini penting di negara majemuk seperti Indonesia. Menurutnya, agar toleransi antarumat beragama tetap terjaga dan meminimalisasi pengaruh paham radikal.

"Intinya, pertama tentang cara berpikir MUI ini apa? Kriteria yang kita pakai, kita sudah sepakat menggunakan cara berpikir wasathy. Tidak terlalu lemah, tidak terlalu berlebihan, tetapi di tengah, wasathy," ujarnya, seperti dikutip dari ANTARA, Senin (29/3/2021).

Wapres mengajak para akademisi dan cendekiawan muslim untuk menyumbangkan pemikiran dan solusi atas segala permasalahan melalui pola pikir moderat.

Menurutnya, mengutamakan pola pikir moderat dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan terhindar dari konflik atau perpecahan.

Sementara itu, Ma'ruf menegaskan ketentuan terkait vaksin COVID-19 bukan terletak pada persoalan kehalalan, melainkan kebolehannya.

"Kalau masalah halal atau tidak halal, saya kira yang sekarang dipersoalkan seharusnya pada boleh atau tidak boleh, bukan pada halal atau tidak halal," ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (4/5/2021) Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Hasanuddin membenarkan bahwa vaksin Sinopharm haram, namun boleh digunakan dalam kondisi darurat.

Hal itu ditegaskan kembali oleh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Muhyidin Junaidi. Ia menyebut dalam kaidah fiqih, sesuatu yang haram dapat menjadi halal jika ditemukan alasan kedaruratan, terutama untuk menyelamatkan nyawa manusia.

"Jika dinilai sangat urgent dan super darurat maka diperbolehkan," ujarnya dalam pesan yang diterima IDN Times.