Warga Dimintai KTP saat Prabowo Blusukan, TNI: Untuk Program Bedah Rumah

03 Jan 2024, 20:02 WIB

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto ketika memasak bersama dengan YouTuber Bobon Santoso. (www.instagram.com/@prabowo)

Jakarta, IDN Times - Video pengakuan seorang warga Cilincing soal di balik layar aksi blusukan Prabowo Subianto pada 30 Desember 2023 lalu berbuntut panjang. Dalam video berdurasi 1 menit dan 48 detik itu, perempuan yang mengaku sempat melihat kunjungan Prabowo tersebut ikut dimintai dokumen pribadi berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP oleh personel babinsa.

Sorotan publik pun tertuju kepada aksi babinsa tersebut. Sebab, mereka adalah para prajurit TNI aktif dari matra Angkatan Darat (AD). Netralitas TNI pun kembali diragukan oleh publik lantaran ikut dalam rombongan blusukan Prabowo.

Keberadaan Ketua Umum Partai Gerindra itu pun ikut dipertanyakan dalam kunjungan tersebut. Apakah ia menemui warga Cilincing dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan atau capres yang sedang berkampanye.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar mengatakan Prabowo berkunjung ke sana dalam kapasitas sebagai Menhan. "Beliau mampir melihat rumah yang akan dibedah sebagai Menhan," ujar Nugraha kepada media pada Rabu (3/1/2024).

Namun, ia tak menampik sebelumnya di hari yang sama, Prabowo berkampanye lebih dulu di Lapangan Rawamalang, Cilincing. Ia terlihat memasak bersama YouTuber Bobon Santosa dan warga sekitar.

"Pada hari Sabtu 30 Desember 2023. Paslon nomor 2 kampanye di Lapangan Rawamalang, giat temu warga dengan memasak bareng. Sekembali dari kampanye, mampir untuk melihat rumah yang akan dibedah," tutur dia lagi.

Lalu, untuk apa personel Babinsa mengambil dokumen berupa KK dan KTP milik warga?

1. KTP dan KK warga didata Babinsa untuk program bedah rumah

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Nugraha Gumilar. (www.instagram.com/@nugraha.gumilar)

Lebih lanjut, Brigjen Nugraha menjelaskan KTP dan KK diambil oleh Babinsa untuk mendata rumah warga yang akan dibedah. Pendataan itu, kata Nugraha, untuk mencegah agar tidak ada masalah di kemudian hari.

"Ini merupakan bagian dari bentuk kegiatan tri dharma perguruan tinggi (pengabdian kepada masyarakat). Bapak Menhan dalam video tersebut mengecek rumah yang akan dibedah," ujar Nugraha kepada IDN Times melalui pesan pendek pada hari ini.

Ia pun menambahkan bahwa sasaran dari program bedah rumah itu ada 10 unit. Menurutnya, rumah tersebut bisa dibedah bila dianggap sudah tidak layak huni.

"Tapi, kan perlu dicek pemiliknya siapa? Apakah betul yang menempati warga sekitar? Apakah ada sertifikat hak milik sehingga perlu dicek semua. Salah satunya dengan mengecek KTP dan KK," tutur dia lagi.

Ia mengatakan ini bukan kali pertama Unhan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan membedah rumah. "Unhan juga sudah pernah membuat sumur pompa air di beberapa daerah," ujarnya.

2. Imparsial sentil Prabowo lakukan kampanye terselubung

Cuitan Sufmi Dasco Ahmad soal aksi blusukan Prabowo Subianto ke Cilincing, Jakarta Utara. (www.twitter.com/@bang_dasco)

Sementara, dalam pandangan Direktur Imparsial, Gufron Mabruri, yang dilakukan oleh Prabowo merupakan kampanye terselubung menggunakan anggaran negara. Sebab, Prabowo yang notabene capres ikut melakukan bedah rumah warga di Cilincing. Program bedah rumah yang merupakan ide dari Universitas Pertahanan, katanya, jelas dibiayai oleh APBN.

"Itu bisa dikatakan kampanye terselubung karena menjalankan proyek-proyek yang dilakukan oleh Unhan (Universitas Pertahanan). Atau bisa juga ini kampanye yang nyata-nyata menggunakan anggaran lewat Unhan. Ini bukan terselubung lagi. Kalau memang itu jadwal kampanye Prabowo dan lokasinya di Cilincing, maka jelas ia menggunakan anggaran negara untuk kampanye," kata dia.

Ia juga menyoroti aksi Babinsa yang meminta dokumen KTP dan KK. Menurutnya, Babinsa merupakan bagian dari struktur Angkatan Darat (AD), pasti mereka dari Koramil setempat. Nah, tugas mereka kan bukan itu (data KK dan KTP)," Kalau dibaca di UU TNI, fungsinya kan pembinaan teritorial untuk kepentingan pertahanan," tutur dia.

3. Bawaslu diminta selidiki dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye Prabowo

Direktur IMPARSIAL, Gufron Mabruri saat hadir di program Gen Z Memilih. (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Lebih lanjut, ia pun mendorong agar Badan Pengawas Pemilu maju dan menyelidiki dugaan penggunaan uang negara dalam kampanye Prabowo. Namun, ia ragu apakah Bawaslu punya keberanian untuk mengusut hal tersebut. Di sisi lain, Gufron juga makin meragukan netralitas TNI menghadapi pemilu 2024.

"Itu kan omongan di panggung (bakal netral). Dan gak ada jaminan bahwa realitanya mereka benar-benar netral. Ada beberapa kasus yang menunjukkan ketidaknetralan," kata Gufron.

Namun, menurutnya hal tersebut tidak bisa terlepas dari fenomena negara yang diduga kuat memihak salah satu paslon di pemilu 2024. "Alhasil, itu mempengaruhi dinamika aparat di bawahnya lah. Akhirnya menarik aparatur-aparatur di bawahnya untuk melakukan penyimpangan," tutur dia lagi.