Jakarta, IDN Times - Pendeta sekaligus Wakil Ketua Sinode Jaya Wijaya, Erson Wenda, meminta pemerintah segera menuntaskan dugaan kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Nduga, Papua. Dugaan pelanggaran HAM terjadi sejak kasus pembunuhan terhadap pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018.
Pembunuhan tersebut direspons oleh TNI/Polri dengan menggelar operasi keamanan di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga.
Erson Wenda mengatakan bila pemerintah tidak segera mengusut kasus dugaan pelanggaran HAM, maka warga Nduga akan memboikot pemilhan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada 17 April mendatang.
"Jika Presiden tidak ada atensi soal kasus ini, warga Nduga akan boikot pemilu di sana. Tidak akan ada penggunaan hak suara,” kata Erson di Kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Jumat (29/3.)
Erson mengatakan gereja-gereja di Nduga meminta pemerintah turun langsung ke Nduga. Pemerintah juga diminta melakukan dialog terkait masa depan warga yang tengah mengungsi.
"Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan Bapak Presiden Joko Widodo atau presiden yang nanti akan terpilih, dapat melakukan pendekatan dialog," jelasnya.
Erson juga meminta pemerintah menarik beberapa aparat TNI yang berada di sana. Bagi mereka.
“Jadi ada banyak orang-orang di Nduga yang ditembak, meskipun mereka masyarakat sipil, bukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kami juga mengimbau agar pemerintah segera membuat pemisahan pengungsi dibuatkan tempat sendiri agar tidak salah sasaran tembak," kata Erson.
Selain itu, Erson berharap kedua pasangan calon presiden Indonesia yang akan dipilih menjadi presiden nantinya, berkomitmen memastikan pendekatan keamanan yang berbasis HAM di Papua.
Juru Bicara Tim Investigasi Kasus Nduga Papua, Theo Hasegem, berharap Tim Independen Komnas HAM dibentuk untuk menginvestigasi dugaan kasus pelanggaran HAM di Kabupaten Nduga.
"Kami mendesak Pemerintah dan DPR memberikan akses kebebasan kepada jurnalis dan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya, termasuk tim pencari fakta dari Komnas HAM atau tim pelapor khusus dari badan-badan PBB yang membidangi urusan hak-hak asasi manusia," kata Theo.
Theo mengatakan setidaknya ada puluhan ribu masyarakat Nduga terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal akibat operasi aparat keamanan yang digelar Polri dan TNI.
Masyarakat yang mengungsi tersebar di sepuluh distrik di Kabupaten Nduga. Di antaranya di Distrik Mapenduma sebanyak 4.276 jiwa, Distrik Mugi 4.369 jiwa, Distrik Jigi 5.056 jiwa, dan Distrik Yal 5.021 jiwa.
Kemudian, Distrik Mbulmu Yalma 3.775 jiwa, Distrik Kagayem 4.238 jiwa, Distrik Nirkuri 2.982 jiwa, Distrik Inikgal 4.001 jiwa, Distrik Mbua 2.021 jiwa, dan Distrik Dal 1.704 jiwa.
Theo juga menjelaskan, anak-anak banyak yang mengungsi ke Kabupaten Wamena. Di Wamena, lanjut Theo, tersedia sekolah darurat yang dibangun menggunakan tenda. Tenda itu kata Theo dibangun di halaman Gereja Kingmi Weneroma.
"Proses belajar mengajar baru berlangsung 3 bulan sejak Januari 2019 lalu. Ada 697 siswa dari SD hingga SMA yang bersekolah di lokasi tersebut. Namun, jumlahnya diperkirakan masih akan terus bertambah," jelas Theo.
Alasan Anak-anak melanjutkan sekolah di halaman Gereja Kingmi Weneroma itu disebabkan, sejumlah sekolah di ibu kota Kabupaten Kenyam ditutup usai insiden Istaka Karya.
"Padahal, terdapat 22 sekolah di Kabupaten Nduga, yang terdiri dari 16 unit SD, 5 unit SMP, dan 1 unit SMA," ucapnya.
Theo menegaskan, persoalan di Papua tidak akan dapat diselesaikan melalui operasi militer. Menurutnya, apabila pendekatan kemanan itu terus dilakukan, justru berpotensi melahirkan kasus-kasus pelanggaran HAM baru dan menjadi sorotan internasional.
"Karena itu, kami memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR mengutamakan pendekatan dialogis berbasis kemanusiaan. Bukan pendekatan militer dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Karena pendekatan militer bukan solusi penyelesaian masalah papua," tegasnya.