Waspada, Ini 15 Bentuk Eksploitasi Anak dalam Pemilu Menurut KPAI

Ai menjelaskan 15 bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan pemilu. Hal ini merupakan kasus penyalahgunaan anak dalam politik yang diidentifikasi KPAI sejak 2014-2019.

Berikut bentuk penyalahgunaan anak tersebut:

1. Memanipulasi data anak yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah agar bisa terdaftar sebagai pemilih serta daftar pemilih tetap
2. Menggunakan tempat bermain anak, tempat penitipan anak, atau tempat pendidikan anak untuk kegiatan kampanye
3. Memobilisasi massa anak oleh partai politik atau calon kepala daerah
4. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih partai atau caleg tertentu
5. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari suatu iklan politik
6. Menampilkan anak di atas panggung kampanye parpol dalam bentuk hiburan
7. Menggunakan anak untuk memakai dan memasang atribut-atribut partai politik
8. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh parpol atau calon kepala daerah
9. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain
10. Memaksa, membujuk atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara
11. Membawa bayi atau anak yang berusia di bawah 7 tahun ke arena kampanye terbuka yang membahayakan anak
12. Melakukan tindakan kekerasan atau yang dapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara (seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat)
13. Melakukan pengucilan, penghinaan, intimidasi atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orangtua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya
14. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon kepala daerah atau parpol tertentu
15. Melibatkan anak dalam sengketa hasil penghitungan suara.

Ai mengajak semua pihak mencegah mobilisasi atau pemanfaatan anak-anak. Menurutnya, pihak yang membawa anak-anak ke area kampanye bisa saja terancam pidana.

"Anak-anak jadi kelompok mudah dimobilisaasi termasuk saat penolakan hasil Pilpres, mereka dipersenjatai, ada yg meninggal. Ini jadi PR besar yang harus diwaspadai atas munculnya kekecewaan dan friksi politik yang bisa terjadi di manapun dalam kontes politik," kata Ai.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan jangan sampai anak digunakan sebagai peserta kampanye. Bawaslu dan KPAI akan menyepakati prosedur penegakan hukum (gakkum) karena selama ini problematik.

"Anak sebenarnya terkena pidana, maka yang membawanya bisa kena pidana. Ini jadi persoalan. Apakah gakkum hanya kejar pidananya atau bagaimana. Ini jadi latar belakang kerja sama. Pidana terhadap pelibatan jadi upaya hukum terakhir bukan di depan, penyadaran terhadap ketikdakbolehan pelibatan anak yang perlu disebarkan ke parpol dan masyarakat. Jangan sampai anak-anal terlibat polarisasi, jangan sampai orangtua debat sama tetangga, anak malah terlibat," katanya.