Jakarta, IDN Times - Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pada 2017 berjumlah 9,25 juta orang, meningkat 25,68% dibanding tahun sebelumnya. Kunjungan wisatawan mancanegara tersebut berkontribusi terhadap pemasukan negara 11 juta USD.
Namun, dalam konteks perlindungan anak, sektor pariwisata juga bisa berdampak negatif terhadap munculnya kekerasan dan eksploitasi seksual anak.
"Praktik kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang dilakukan sejumlah wisatawan berlangsung di destinasi wisata, dengan memanfaatkan fasilitas pariwisata," ujar Koordinator ECPAT Indonesia Ahmad Sofian saat diskusi bertema Situasi Terkini Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Destinasi Pariwisata di Jakarta, Kamis 28 Desember 2017.
ECPAT Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan assesment pada 2016-2017 di 10 kabupaten/kota sebagai sampel, yakni Pulau Seribu, Jakarta Barat, Karang Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Lombok, Kefamenahu, Garut (Jawa Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Toba Samosir, dan Teluk Dalam (Sumatera Utara).
Assesment dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FDG). Hasil assesment, di seluruh destinasi wisata tersebut ditemukan praktik kekerasan dan eksploitasi anak yang dilakukan sejumlah wisatawan. Dari 10 tempat tersebut, hanya Gunung Kudul yang terbilang aman. Sementara, Jakarta Barat, Garut, Lombok, dan Teluk Dalam, mendapatkan catatan merah alias waspada.
Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Oneng Setya Harini mengakui, sektor pariwisata rentan disalahgunakan untuk eksploitasi anak. Kendati mampu mendatangkan devisa negara hingga Rp240 triliun, namun indikator keamanan masih rendah. Keamanan di Indonesia masih menduduki peringkat ke-89 dari 141 negara.
"Kementerian Pariwisata belum maksimal, kami akui itu. Memang ada kendala di ranah kewenangan. Saat ini kita telah memasuki era desentralisasi, di mana kewenangan daerah ada pada Pemda," ujar Oneng.
Oneng berpendapat, keamanan dan kenyamanan bersama harus dilakukan lintas sektor, guna menciptakan destinasi bebas eksploitasi. Sebab, pariwisata punya nilai positif dalam mendukung devisa negara meski ada praktik-praktik eksploitasi yang terselubung.
"Sektor pariwisata sangat menjanjikan, tak hanya meningkatkan devisa tapi juga produk domestik bruto (PDB) dan lapangan pekerjaan. Kesejahteraan masyarakat bisa naik dan tumbuh dari sektor pariwisata. Sebab itu, akademisi, pelaku industri bisnis, community, government, dan media massa perlu bersinergi," tutur Oneng.
Tak hanya kekerasan dan eksploitasi anak, masuknya sejumlah pedofil ke destinasi wisata Indonesia juga patut diwaspadai. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi RI sampai September 2017, 107 orang diduga pedofil dari berbagai negara telah dideportasi.
Mereka dideportasi berkat informasi dari interpol dan negara-negara asal yang mencatat gerak-geriknya. Dari para deportan tersebut, ECPAT Indonesia melakukan analisis terhadap 13 WNA. Hasilnya, sebagian besar berasal dari Australia.
Pulau Bali menjadi tujuan destinasi wisata terbanyak pedofil. Fakta lainnya, para deportan tersebut rata-rata menggunakan maskapai low budget untuk menuju Indonesia.
"Penerbangan murah dimanfaatkan untuk masuk ke Indonesia dan melancarkan aksi. Berdasarkan laporan berbagai media internasional, Indonesia menjadi salah satu plihan destinasi para pedofil. Mereka menyaru sebagai wisatawan," ungkap Koordinator ECPAT Indonesia Ahmad Sofian pada kesempatan yang sama.
Menurut Sofian, dari data yang dihimpun menunjukkan bahwa destinasi wisata Indonesia sangat rawan berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak-anak. Sebab itu, pemerintah dan stakeholder pariwisata harus segera melakukan langkah-langkah pencegahan, perlindungan, dan penyelamatan destinasi wisata Indonesia dari oknum wisatawan yang merusak reputasi.
"Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) perlu berkolaborasi dalam menyelamatkan destinasi wisata dari para wisatawan tak bertanggung jawab. Selama ini kedua kementerian tersebut belum menunjukkan kolaborasi konkrit dalam mencegah dan melindungi destinasi wisata dari praktik kekerasan dan eksploitasi seksual anak," kata Sofian.
Asisten Deputi Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Oneng Setya Harini mengatakan, pihaknya saat ini masih fokus pada 10 destinasi wisata prioritas yang dicanangkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ke-10 destinasi wisata tersebut adalah Borobudur, Danau Toba, Bromo Tengger Semeru, Pulau Komodo, Pulau Serib, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Morotai dan Tanjung Lesung. Selain itu, Kemenpar juga fokus pada 3 jalur masuk wisatawan asing yang dinilai rawan, yakni Jakarta, Batam, dan Bali.
Meskipun demikian, Oneng mengatakan, pihaknya tak lantas melupakan wilayah-wilayah lainnya. Menurut Oneng, Kemenpar lebih banyak melakukan aksi pencegahan dan program sadar wisata, meliputi kegiatan pencegahan eksploitasi seksual anak, narkoba, HIV/AIDS.
"Kami juga menyebarkan leaflet dan stiker 'Jadikan pariwisata bebas penularan HIV/AIDS'. Kami ingin menciptakan destinasi bebas trafficking. Ini salah satu upaya untuk mensosialisaikan ke pelaku usaha yang berkaitan dengan pariwisata," jelas Oneng.