[Wawancara Khusus] Febri Diansyah Jubir KPK Inspirasi Millennials

Awal mulanya gak pengen daftar ke fakultas hukum. Dulu waktu SPMB, aku daftarnya IPC. Pilihan pertama itu Teknik Nuklir UGM, kedua, Teknik Fisika ITB dan pilihan ketiga Manajemen di Universitas Andalas. Setelah dua tahun kuliah di sana dan ikut pers mahasiswa, akhirnya berinteraksi dengan banyak organisasi di dalam dan luar kampus. Dari sana banyak fenomena yang dilihat terkait penegakan hukum. Terkait orang-orang kecil yang gak tahu hukum. Seolah-olah kan orang hukum itu pinter banget, sementara orang-orang kecil gak bisa mendapat akses ke keadilan. 

Apalagi di tahun 2001 itu kan masih awal-awal reformasi. Aku pikir kalau aku menempuh kuliah di manajemen, maka aku gak akan bisa berkontribusi banyak ke masyarakat. Dengan segala kondisi itu, akhirnya aku memutuskan di tahun ketiga kuliah, aku memutuskan ikut SPBM lagi. Pilihan pertama Fakultas Hukum UGM dan pilihan kedua Fakultas Hukum di Universitas Indonesia.

Aku lulus di FH UGM tahun 2002. Setelah pindah ke Yogyakarta, ternyata tambah banyak mengetahui kondisi-kondisi ketimpangan hukum. 

Jadi, aku masuk ICW pada Agustus 2007. Sebenarnya usai lulus, aku gak pengen masuk ICW, tapi mau jadi wartawan Tempo dan meliput politik serta hukum. Karena kan sesuai latar belakang ilmu hukum kan. Kerja di ICW itu dari tahun 2007 - 2013. 

Saat itu, lagi ada peristiwa "Cicak VS Buaya", eskalasi serangan balik ke KPK kan kuat banget waktu itu. Aku banyak berinteraksi dengan teman-teman di KPK. Akhirnya paham bahwa KPK butuh dukungan. Waktu itu, peristiwa "Cicak VS Buaya" bermula dari ada penyidik independen. 

(Note: Istilah "cicak vs buaya" kali pertama dilontarkan oleh mantan Kabareskrim, Komjen (Pol) Susno Duadji pada 2009 lalu. Ia menganalogikan persaingan antara KPK dengan Polri menggunakan dua hewan itu. Maka, tiap kali ada peristiwa persaingan KPK dengan Polri, publik kerap melabeli dengan analogi tersebut. "Cicak VS Buaya" jilid pertama terjadi tahun 2008. Saat itu, KPK melakukan penyidikan terhadap dugaan Susno yang menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna, sebagai imbalan berhasil mencairkan dana nasabah tersebut sebelum banknya ditutup. Lalu, dibalas Polri dengan menetapkan dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibid Waluyo sebagai tersangka dugaan penerimaan uang suap senilai Rp 6 miliar dari tersangka kasus korupsi Anggodo Widjojo. 

"Cicak VS Buaya" jilid kedua bermula pada 2012 ketika KPK menetapkan Irjen (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka korupsi pengadaan simulator SIM. Akibatnya, puluhan personel Polri dan Provost menggeruduk gedung KPK untuk menjemput paksa penyidik mereka yang ditugaskan di lembaga anti rasuah. Salah satunya, penyidik senior Novel Baswedan. "Cicak VS Buaya" jilid ketiga terjadi pada 2015 ketika KPK menetapkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan kepemilikan rekening gendut. Masalahnya, penetapan status tersangka Budi dilakukan sehari sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR sebagai Kapolri)

Ketika itu, ada beberapa penyidik Polri yang alih tugas menjadi penyidik KPK. Waktu itu yang aku tahu prinsip independensi kelembagaan di banyak negara, kalau membandingkan di beberapa negara itu ada independensi kelembagaan, fungsi termasuk independen dalam melaksanakan tugas. Si pelaksana tugas juga harus bersikap independen. 

Waktu itu aku pikir, sudah cukup waktuku di ICW selama 6,5 tahun, kuliah hukum, beracara juga dan ingin jadi penyidik. Makanya daftar ke KPK. Tapi, pas itu gak ada lowongan penyidik di program "Indonesia Memanggil". Alhasil, aku apply penyelidik, karena ku pikir lingkup pekerjaannya mirip. Tapi, ketika itu gak lolos. 

Tahu, karena kerja penyelidik itu tertutup. Bertolak belakang dengan pekerjaan di ICW yang mengharuskan terbuka, sehingga dapat membahayakan kalau dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Lagipula kan dilakukan background check juga. Itu kan gak lolos di tes terakhir. 

Sama saja, karena kan tujuan yang ingin dicapai sama. Perbedaannya tempat kerjanya yang berbeda. Kalau di ICW lebih bebas berbicara sepanjang itu hal-hal yang diteliti dan terkait tugas yang dilaksanakannya. Kalau di KPK dibedakan penugasannya, masing-masing pekerjaannya melakukan pekerjaan berbeda. Penyidik melakukan tugas yang berbeda, peneliti berbeda, dan yang menyampaikan juga berbeda. 

Lalu, dari kewajiban menjaga omongan juga berbeda, karena saat ini yang dibawa adalah personifikasi lembaga. Ada ruang-ruang yang sulit dimasuki, misalnya pendapat-pendapat yang terlalu pribadi. Waktu untuk keluarga juga berbeda. 

Hal lainnya, kalau waktu di ICW aku boleh bekerja dengan celana jeans. Sementara, kalau di KPK berpakaian kan harus lebih formal, jadi pake celana bahan. 

Pertama, itu mengenai KTP Elektronik, kasusnya ya. Kedua, mengenai pembentukan panitia hak angket. 

Melihara ikan salah satunya. Aku kan punya akuarium di rumah. Dulu gak punya akuarium. Tapi awal mulanya, anak ku menemukan ikan sapu-sapu di depan rumah, karena saluran air di depan rumah itu kan melimpah pas hujan. Lalu, mereka selamatkan ikan sapu-sapu itu dan ditaruh di dalam ember. 

Nah, mulai dari sana deh, setiap pagi mereka selalu ngeliatin ikan sapu-sapu di dalam ember itu. Akhirnya, aku beliin akuarium dan diisi ikan mas koki, tapi ngerawatnya susah. Aku kan tugas selama lima hari ke daerah kan. Airnya kan harus rutin diganti. Setelah balik dari dinas luar kota itu, tiba-tiba ikan mas kokinya udah kebalik semua alias mati. Akhirnya beli ikan yang lain yang kecil-kecil itu. 

Yang milih ikannya itu aku sama anak-anak. Ikan kecil-kecil itu lho. Aku gak mau isi dengan ikan clown fish atau nemo karena susah kan ngerawatnya. Jadi, aku taruh ikan Retnus. 

Setiap Minggu biasanya kami ke toko buku untuk membeli buku. Yang mereka beli ada buku mendongeng, cerita dan menggambar. Mereka juga biasanya berenang dan main air. 

Aku suka bercocok tanam di depan rumah. Aku punya pot-pot kecil. Ada juga tanaman Anggrek yang diikat di pohon mangga.

Sebenarnya sama aja. Tapi, kadang-kadang ketika kita akan mengargumentasikan sesuatu, itu harus dilihat di mana posisi kita. Kalau posisi kita sebagai antitesa atau oposan dari lawan bicara, posisi masyarakat sipil itu kan memang diposisikan sebagai pengawas, jadi harus kritis.

Senjata yang kita miliki kan ruang publik itu, tentu berbeda dengan apa yang dikerjakan di mana institusi tempat aku bekerja sekarang. Misalnya di KPK, aku menjelaskan apa yang dikerjakan di KPK, menerima kritik sebagai institusi publik, harus bersikap lebih terbuka, sedangkan di waktu yang sama ruang privat itu kecil. 

Belajar dari Mas Johan (jubir KPK sebelumnya yang bertugas di posisi itu selama sekitar delapan tahun). Dari dulu cara bicaraku memang sudah begini. Lagipula dengan bicara yang tenang, maka penyampaian pesan akan lebih maksimal. 

Aku tadinya hanya punya kemeja batik lengan panjang satu buah. Itu pun lebih sering dipakai untuk kondangan. Sisanya adalah kemeja batik lengan pendek. Jadi, itu memang kebutuhan pekerjaan. Aku pun baru tahu kalau ada aturan-aturan tersebut setelah jadi jubir dan diingetin oleh anak-anak media televisi terutama. 

Kalau di ICW, justru lebih bebas. Aku waktu itu bahkan bisa menggelar jumpa pers pakai kaos. Kalau jadi tamu di stasiun televisi, malah dipinjamkan jas. Bacaan juga berbeda. Sekarang, aku aktif mencari informasi mengenai komunikasi.

Gak lah. Untuk apa terbawa perasaan? Orang-orang yang mengkritik KPK itu ketika ketemu off camera, gak ada yang pernah berbicara seperti itu lho. 

Iya. Kan kami sering ketemu di acara televisi. Bisa aku yang mendatangi dia duluan atau sebaliknya. Kami bicara seperti biasa aja. 

Aku gak pernah ngitungin sih. Mungkin sekitar 600 ya. Tapi, kan ada juga pesan yang aku terima dari grup alumni.

Jadi, kami punya kode etik, misalnya soal penerimaan gratifikasi, itu sangat ketat. Itu kalau terkait jabatan. Tapi, kalau itu berlaku sama dalam sebuah acara, itu gak apa-apa. Cuma, kalau aku misalnya diberikan sesuatu dalam konteks hubungan pertemanan, maka aku juga harus memberikan hal yang sama sebagai imbal balik. Itu yang dinamakan saling memberi dan menerima tidak terkait jabatan. 

Kami juga dilarang untuk memasuki tempat-tempat tertentu seperti tempat hiburan, diskotik, atau tempat lainnya yang berisiko membahayakan kredibilitas lembaga. Kecuali memang dalam tugas. Kalau ketahuan akan dikenai sanksi etik. Larangan lainnya, kami juga gak boleh kalau jadi pengurus yayasan. Ada ancaman pidananya. 

Ada. Dua kali, kalau tidak salah. Ditemukan di pemeriksaan internal. Itu diketahui karena ada investigasi yang berjalan di sini. Individu-individu itu kemudian diserahkan ke polisi, supaya gak ada konflik kepentingan. Cuma kalau pegawai KPK yang melakukan korupsi, maka hukumannya nambah sepertiganya. 

Ada survei dari BPS yang bisa kita pegang, bahwa masyarakat termasuk anak muda sudah mulai aware terhadap korupsi. Tapi, bagi KPK untuk bisa masuk ke dalam rentang usia itu, terutama SMA merupakan tantangan yang cukup berat, karena kami harus menyampaikan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, karena di usia yang berbeda mungkin ada keengganan ya untuk masuk ke frekuensi yang dituju. Kalau yang usianya gak terlalu jauh berbeda kan secara sadar memang masuk. 

Meskipun kita tidak akan pernah benar-benar memahami cara mereka bersikap seperti apa. Akhirnya KPK yang hadir di sana atau kami undang mereka kemari. Kalau misalnya kami mengundang YouTuber datang ke KPK, itu karena mereka memiliki pengaruh yang cukup besar ke anak-anak generasi itu.

Terbukti, di lingkungan humas KPK, ada adik pegawai yang duduk di kelas enam SD dan SMP tahu dengan Youtuber yang pernah berkunjung ke sana. Mereka berbicara tentang itu, misal "takut ya kalau ditangkap". Memang pemahamannya masih yang korupsi mencuri uang. 

Tapi, tantangan mendalam bagaimana mengenalkan pendidikan anti korupsi tanpa menyebut kata korupsi. Misalnya dengan sistem nilai jujur dengan membangun kejujuran dimulai dari rumah, itu merupakan pondasi paling penting. Karena itu kami memiliki pendekatan dua, ada program "Aku Anak Jujur" atau "Sahabat Pemberani". Bagi yang sudah berkeluarga, KPK juga membuat modul pencegahan korupsi berbasis keluarga. 

Korupsi itu tidak selalu mengenai perilaku. Ada orang yang baik tapi kemudian berubah menjadi korup karena diletakan di sistem yang buruk. Waktu itu aku pernah berkesempatan mengunjungi Crime and Corruption Comission (CCC) di Queensland, Australia. Pemerintah di sana telah memberlakukan identitas tunggal dan disimpan di satu data base.

Jadi data soal kepemilikan tanah, transaksi perbankan, dan kepemilikan aset saling terkoneksi di data base tersebut. Jadi, kalau ada satu saja transaksi mencurigakan itu langsung terbaca. Pemahamannya sudah ada di dalam pemikiran warganya. Kecuali memang sudah ada niat untuk mengakali itu. 

Hal itu menyebabkan potensi orang-orang ingin berbuat menyimpang menjadi kecil, karena mereka tahu kalau tiba-tiba membeli aset pasti akan ditanya dapat dana dari mana. Kedua, ada satu pemahaman di sana setiap orang yang bersalah maka akan tersentuh hukum.

Dampaknya, bisa mencegah ke orang-orang di sana dan penting untuk sektor bisnis. Bagi bisnis, dengan adanya kepastian hukum, mereka dapat memprediksi berbagai biaya yang tidak terduga yang memang harus dikeluarkan. Makanya, bagi mereka dengan dapat melakukan hal itu, berdampak satu lompatan besar. Indonesia juga bisa melakukan hal itu. 

Sayangnya, Indonesia belum bisa. Pertama, saat mau diwujudkan malah ada kasus korupsi e-KTP, kedua, itu tergambar dalam laporan CPI (Corruption Perception Index), di mana poin Indonesia malah turun enam angka. 

Tapi, harus dibedakan antara korupsi dengan kasus korupsi. Ada juga persepsi yang mengatakan kayaknya kasus korupsi tambah banyak. Pertanyannya sekarang, yang tambah banyak itu korupsi atau kasus korupsi? Itu dua hal yang berbeda. Korupsi itu bisa saja tetap atau turun. Tapi, kasus korupsi ini kan yang terungkap.

Penegak hukumnya tambah kuat, persnya semakin bebas dan orang-orang semakin sadar untuk melapor. Dengan kombinasi tiga hal tadi, kasus korupsi akan semakin banyak terungkap. Maka, kita harus hati-hati membaca itu. 

Kasus korupsi ini bisa dilihat dari dua wajah, optimistis bahwa kita dapat membongkar kasus besar lainnya atau wajah pesimistis di mana seperti pandangan beberapa orang yang bilang: "mengapa korupsinya tambah banyak?" Nah, soal korupsi yang tambah banyak itu kan metodologinya beda lagi. 

Misalnya, aku mengurus sendiri akte kelahiran untuk dua dari tiga anakku di kelurahan. Yang satu lagi dibantu diurus oleh keluarga karena aku sedang sibuk pelatihan jadi pegawai baru di KPK. Sebelumnya, kan aku pelajari dulu gimana cara untuk mengurus akte kelahiran. Terus, aku dimintai uang. Lalu, aku tanya itu uang apa dan dasar untuk memungut uang itu apa?

Aku bilang gak akan mau memberikan uang itu kalau tidak ada dasar hukumnya. Akhirnya, aku dibawa ke atasannya. Ke atasannya, aku katakan kalau tidak boleh memungut biaya pembuatan akte seperti itu. Aku diminta untuk datang lagi satu bulan kemudian. Ya sudah, aku datang kembali satu bulan lagi. Padahal, waktu itu aku cuma diminta membayar Rp 45 ribu. 

Sebenarnya pertama, itu bertentangan dengan prinsip. Kedua, saat di sana, aku sempat ngobrol dengan sopir ojek. Tahu gak dalam sehari ia hanya bawa pulang uang berapa? Rp 50 ribu. Sekarang, dia harus urus akte kelahiran anaknya dan harus bayar Rp 45 ribu. Terus, anak dan isterinya makan pake apa? 

Contoh lain, aku urus KTP ke kantor Walikota juga sendiri. Padahal, menurut orang kelurahan bisa nitip sama mereka. Maksud kata "nitip" itu biar nanti mereka yang mengurus ke kantor walikota, tapi perlu ongkos tambahan. Ya, akhirnya aku ambil cuti untuk mengurus itu. Ini hanya contoh korupsi kecil. Tapi kalau mau masyarakat bisa kok melawan. 

Birokrasi memang harus dibenahi agar bisa cepat dan praktis. Tapi, kalau pun belum sampai ke tahap itu, jangan sampai kondisi tersebut menjadi alasan untuk korupsi.