William Diduga Melanggar Etik karena Unggah Anggaran Beli Lem Aibon

29 Nov 2019, 12:15 WIB

(Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana) IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Jakarta, IDN Times - Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta telah mengirim surat rekomendasi pada pimpinan DPRD terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. Setelah itu, pimpinan dewan yang akan memutuskan apakah William bersalah atau tidak.

Ketua BK DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menjelaskan William dinilai tak proposional untuk mengunggah RAPBD DKI Tahun Anggaran 2020 yang janggal ke media sosial karena ia masuk ke dalam anggota komisi A. Padahal yang diunggahnya terkait Komisi E.

"Toh orang PSI kan ada yang di komisi E bahkan wakil ketua komisinya kan orang PSI. Kenapa harus William (yang mengunggah ke media sosial)?" kata Nawawi saat dihubungi pada Kamis (28/11).

Lalu, bagaimana sikap William sambil menunggu putusan dari pimpinan BK DPRD DKI?

1. Badan Kehormatan sepakat menyebut ada kekeliruan yang dilakukan William

(Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi) IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Usai melakukan klarifikasi ke William dan menggelar rapat dengan anggota, Badan Kehormatan sepakat memutuskan ada kekeliruan dengan yang telah dilakukan oleh anggota DPRD berusia 23 tahun itu.

"Ada kekeliruan kecil karena (William) dianggap tidak proposional aja mungkin. Laporan yang kami buat seperti itu. Soal nanti sanksinya dalam bentuk apa itu teguran, tertulis atau lisan itu urusan pimpinan (DPRD)," kata dia lagi.

2. Anggota dewan mengapresiasi kritik yang dilakukan William

Politikus PSI William Aditya Sarana (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Meski demikian, anggota dewan mengapresiasi kritik yang dilakukan William. Terlebih anggota dewan memang diwajibkan kritis bila ada kebijakan gubernur yang tidak pro rakyat dan membuang-buang anggaran. Namun, menurut Nawawi, William harus menyadari anggota legislatif di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota tidak sama cara kerjanya seperti DPR pusat.

"Kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan anggota pusat, tapi kalau DPRD kan gak. Setelah dilantik Gubernur/walikota/bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," ujar politikus Partai Demokrat itu.

3. Selama proses klarifikasi, Badan Kehormatan menyebut William bersikap kooperatif

IDN Times/Gregorius Aryodamar P

Menurut Nawawi, selama proses klarifikasi William bersikap kooperatif terhadap anggota badan kehormatan. Ia juga menjelaskan kronologi lengkap dari saat ia memperoleh data hingga mengunggah anggaran ke media sosial. Kata Nawawi, William mengunggah anggaran itu karena sudah empat kali bersurat ke Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta namun tak berbalas. Akhirnya ia mengunggah anggaran itu ke media sosial atas dasar transparansi dan sudah mendapat persetujuan fraksi PSI.

"Iya, saya pikir bagus. Saya juga senang, jangan sampai kecolongan. Kalau kecolongan nanti disalahkan semua," ungkapnya.

Atas apa yang dilakukan William, Nawawi memperkirakan pimpinan dewan hanya memberi sanksi teguran tertulis pada anggota dewan termuda di Jakarta itu.