Yahya Waloni Ajukan Surat Pencabutan Permohonan Praperadilan

20 Sep 2021, 16:40 WIB

Jakarta, IDN Times - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Anry Widyo Laksono membacakan surat permohonan pencabutan praperadilan dari Yahya Waloni, tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penodaan agama di Jakarta pada sidang perdananya, Senin (20/9/2021).

“Di sini ada surat yang ditandatangani beliau. Intinya ingin mencabut permohonan praperadilan. Kami selaku hakim hanya memeriksa praperadilan, dan tidak terlibat pada hubungan prinsipal (pemohon) dan kuasa hukum,” kata Hakim Anry, dikutip dari ANTARA, Senin (20/9/2021).

Yahya Waloni pada surat tertanggal 13 September 2021 memohon kepada Ketua PN Jakarta Selatan agar mencabut permohonan praperadilan No. 85/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

1. Yahya Waloni tidak mengetahui permohonan praperadilan tersebut

Ustaz Yahya Waloni. (youtube.com/Masjid Bukit Indah Sukajadi)

Dalam surat permohonan tersebut, Yahya Waloni menjelaskan tidak mengetahui permohonan praperadilan itu. Dia juga menyampaikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya Abdullah Al Katiri telah dicabut.

”Permohonan praperadilan didaftarkan oleh mantan kuasa hukum saya pada 7 September, saya sudah mencabut kuasa sejak 6 September 2021. Surat pencabutan kuasa terlampir,” kata Hakim Anry membacakan surat Yahya Waloni.

Yahya mengetahui adanya pormohonan praperadilan terkait dirinya dari keluarganya. Dia juga merasa keberatan atas permohonan terebut.

“Adapun permohonan praperadilan saya tidak pernah diberitahu. Saya baru tahu (permohonan praperadilan) 8 September dari keluarga. Saya sangat keberatan atas permohonan praperadilan yang diajukan mantan kuasa hukum atas nama saya,” kata Yahya dalam surat.

2. Penasihat hukum Yahya menilai Yahya Waloni mencabut surat kuasa pendampingan, bukan surat kuasa praperadilan

Ustaz Yahya Waloni. (youtube.com/Dakwah Media)

Mendengar hal tersebut, Koordinator Tim Pengacara yang mewakili total 30 penasihat hukum dari Ikatan Advokat Muslim Indonesia, Abdullah Al Katiri merasa keberatan.

Sehingga, hakim memberi waktu bagi penasihat hukum untuk menghubungi Yahya dan memastikan kebenaran surat pencabutan itu.

“Karena kami menganggap perlu legal standing (kedudukan hukum) dipenuhi, kami minta pengacara ini langsung (menghubungi via) Zoom dengan yang bersangkutan,” jelas Anry.

Abdullah menilai Yahya Waloni mencabut surat kuasa pendampingan, bukan surat kuasa praperadilan, sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

3. Tim penasihat hukum kesulitan menghubungi Yahya sejak ditangkap

Ustaz Yahya Waloni. (youtube.com/Masjid Bukit Indah Sukajadi)

Abdullah menilai adanya kejanggalan pada surat tersebut, karena timnya mengalami kesulitan menghubungi Yahya sejak ia ditahan di Bareskrim Polri dan meminta Yahya Waloni untuk dihadirkan dalam persidangan.

“Sejak beliau ditangkap, kami tidak pernah difasilitasi untuk dipertemukan. Kami tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan beliau. Kami khawatir dugaan adanya tekanan-tekanan. Kami meminta beliau dihadirkan secara offline (langsung),” kata Abdullah.

Hakim menerima penjelasan Abdullah soal pencabutan surat kuasa pendampingan. Ia kemudian menjatuhkan skors untuk sidang praperadilan selama satu jam untuk istirahat dan menghubungi Bareskrim Polri.