YLA: Target Pemerintah Turunkan Jumlah Perokok Anak Gagal

19 Sep 2022, 13:16 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Ketua Yayasan Lentera Anak (YLA), Lisda Sundari, mengatakan, pemerintah telah gagal menurunkan jumlah perokok anak.

Hal tersebut terlihat dari jumlah prevalensi perokok anak yang malah meningkat dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Dalam RPJMN 2014-2019, pemerintah menargetkan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun turun menjadi 5,4 persen dari semula 7,2 persen pada tahun 2013.

"Ternyata data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 hasilnya bukan turun, tapi malah naik jadi 9,1 persen atau menjadi 3,2 juta anak. Artinya, target RPJMN 2019 5,4 persen gagal total," kata dia saat media visit ke IDN Times, baru-baru ini.

1. Pemerintah dinilai tak serius turunkan jumlah perokok

Default Image IDN

Pada tahun 2021, ujar Lisda, data Global Adults Tobacco Survei oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk usia 15-65 tahun, menunjukkan jumlah perokok di Indonesia pun tidak turun dan malah mengalami peningkatan.

"Jadi secara data tidak ada penurunan. Pemerintah kemudian RPJMN-nya 2019 gagal, buat yang baru dari 2020-2024, targetnya 8,7 persen. Jadi dari 9,1 maunya 8,7. Itu cuma 0,4 nya, 0,1 setahun itu gak sampe ratus ribu. Hanya 50 ribu sekian dari 4 tahun seluruh Indonesia. Itu gak serius," kata dia.

2. Dorong pemerintah perkuat regulasi

Ilustrasi. Rokok ilegal yang dimusnahkan oleh Bea Cukai (IDN Times/Larasati Rey)

Pihaknya pun mendorong pemerintah untuk segera memperkuat payung hukum dalam rangka menurunkan jumlah prevalensi perokok anak.

Antara lain dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Lisda mengatakan, pihaknya sudah melakukan advokasi penguatan regulasi untuk melindungi anak-anak Indonesia dari zat adiktif rokok.

"Sejak tahun 2018 kami advokasi untuk menurunkan perokok anak, tidak cukup edukasi tetapi harus ada kebijakan yang melindungi mereka," kata Lisda.

Pihaknya melakukan advokasi regulasi tersebut agar ada regulasi yang kuat untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok

3. Jenis regulasi bisa bermacam-macam

Ilustrasi Minimarket (IDN Times/Besse Fadhilah)

Menurut Lisda, pemerintah bisa mengeluarkan regulasi tersebut dengan jenis yang bermacam-macam.

Contohnya di negara-negara lain, kata Lisda, ada aturan bahwa yang membeli rokok harus berusia di atas 21 tahun dan menunjukkan KTP.

"Lalu harga rokok dibuat mahal, tidak dijual batangan. Tidak boleh ada iklan, karena iklan promosi untuk mempromosikan kepada anak-anak muda. Itu jadi konsern kami," ujar dia.