YLBHI: Sekarang Kritik Rakyat ke Pejabat Dibalas Somasi

31 Agu 2021, 21:01 WIB

(Ketua Umum YLBHI Asfinawati) ANTARA FOTO/Dyah Dwi

Jakarta, IDN Times - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengatakan sekarang eranya sudah terbalik. Di saat rakyat seharusnya memiliki kuasa mengawasi para pejabat dengan mengkritik, kini kerap berbuah somasi.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Keduanya disomasi karena menuding Luhut ikut bermain dalam bisnis konsesi penambangan emas di Papua. Melalui kuasa hukumnya, Luhut meminta Haris dan Fatia meminta maaf atas pernyataan yang disampaikan di video YouTube Haris.

"Yang saat ini terjadi justru menunjukkan satu relasi terbalik. Dalam demokrasi bagaimana rakyat bisa memegang kekuasaan, karena menurut konstitusi kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana cara rakyat menggunakan kedaulatannya ya dengan menyampaikan kritik dan ikut serta dalam urusan pemerintahan," ujar Asfinawati ketika berbicara dalam diskusi daring dengan topik 'Indikasi Kepentingan Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua dan Jawaban atas Somasi Luhut Binsar Panjaitan ke Koordinator KontraS' pada Selasa (31/8/2021).

Ia mengatakan kritik yang disampaikan Fatia merupakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Ia menegaskan tugas rakyat memang mengawasi pemerintahan yang berkuasa.

"Bukan malah disomasi dan lain-lain. Biasanya kan rakyat yang melayangkan somasi ke pejabat publik dan meminta dia transparan. Lalu, sesuai dengan kewajiban hukumnya memberikan penjelasan apakah betul dia terlibat (dalam proyek ekstraksi tambang emas)," tutur dia.

Apalagi, menurut Asfinawati temuan dari beberapa organisasi seperti WALHI, JATAM, YLBHI, hingga Pusaka jelas menyebut ada dugaan keterlibatan Luhut, meski secara tidak langsung. Apa langkah KontraS dalam menghadapi somasi tersebut?

1. Ketua KontraS soroti dugaan keterlibatan Luhut sebagai pejabat publik

Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar ketika berbicara di program siniar dengan Fatia Maulidiyanti (Tangkapan layar YouTube Haris Azhar)

Sementara, kuasa hukum Fatia, Julius Ibrani mengatakan apa yang disampaikan kliennya di program Siniar bersama Haris Azhar menyangkut tugasnya sebagai Ketua KontraS untuk melakukan advokasi. Fatia pun tidak menyasar Luhut sebagai individu melainkan pejabat publik.

KontraS menilai ada konflik kepentingan yang besar ketika Luhut yang kini masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman Marves dan pemilik saham perusahaan Toba Sejahtera Group. Anak perusahaan Toba Sejahtera Group, yakni Tobacom Del Mandiri, ikut diberi konsesi pengelolaan area penambangan emas di Papua.

"Sehingga, ini hak berdemokrasi dalam konteks pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintaan yang baik, termasuk pemerintahan di Papua. Riset itulah yang menjadi dasar Fatia di dalam akun YouTube Haris Azhar," ujar Julius dalam diskusi virtual yang sama.

Ia mengatakan pernyataan Fatia tidak bisa dikutip hanya kalimat per kalimat dan dipotong-potong begitu saja. Julius juga menegaskan KontraS tidak menyasar individu Luhut, tetapi jabatan publik melekat ke dirinya.

"Bila Luhut bukan pejabat publik maka tidak akan masuk ke dalam kontrol dan pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan karena tidak ada di dalam pemerintahan," kata dia.

2. Luhut seharusnya menjawab riset soal dugaan keterlibatan di penambangan Papua, bukan malah somasi

Julius juga mengatakan siap merespons somasi yang dilayangkan Luhut melalui kantor pengacara Juniver Girsang. Tetapi, alih-alih melayangkan somasi, ia mendorong agar Luhut turut memberikan klarifikasi untuk menjawab riset yang dilakukan oleh sejumlah organisasi.

"Ada ruang klarifikasi kepada publik, ada ruang diskusi kepada publik atau yang lebih detail lagi ada riset yang disusun oleh Pak Luhut sebagai pembanding riset yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil," kata dia.

Sikap Luhut yang merespons riset itu dengan somasi justru bisa dianggap sebagai bentuk represif oleh negara melalui pejabatnya. "Kami menentang keras hal itu. Maka, kami menyayangkan somasi yang diajukan dan bernuansa personal," tutur dia lagi.

Julius menambahkan, bila para pejabat di bawah kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo terkesan antikritik, maka tak sejalan dengan keinginan orang nomor satu di Indonesia itu. Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan rindu untuk dikritik.

3. Riset sejumlah organisasi temukan ada keterlibatan purnawirawan Polri-TNI di perusahaan tambang emas di Papua

Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Di dalam laporan riset sejumlah organisasi mengenai keterlibatan kepentingan ekonomi dalam serangkaian operasi militer di Intan Jaya, Papua, terungkap ada empat perusahaan di sana. Dua di antaranya yakni PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Qurrata’Ain adalah pemilik konsesi tambang emas di Papua.

Fatia mengatakan di atas PT Freeport Indonesia terdapat PT Tobacom Del Mandiri, yang merupakan anak perusahaan Toba Sejahtera.

"Direktur Tobacom Del Mandiri adalah purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Saham Toba Sejahtera Group juga dimiliki oleh salah satu pejabat yaitu Luhut Binsar Pandjaitan, Lord Luhut. Jadi, bisa dikatakan Lord Luhut bermain dalam aktivitas pertambangan di Papua," kata Fatia di tayangan video tersebut.

Selain, PT Toba Sejahtera, ada PT Antam. Fatia mengatakan ada beberapa komisaris yang diisi orang-orang dari latar belakang militer dan kepolisian.

"Tetapi, yang menarik komisaris di PT FI (Freeport Indonesia) diisi oleh Kepala BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) yaitu Hinsa Siburian, bekas Pangdam XVII/Cenderawasih Papua," tutur dia lagi.

Semua perusahaan itu merupakan pemilik saham BUMN Mining Industry Indonesia (MIND ID). Fatia turut menyebut anggota dewan penasihat Badan Intelijen Negara (BIN) turut menjabat sebagai petinggi di MIND ID.

"Di jajaran komisaris PT Antam ada purnawirawan TNI Agus Surya Bakti, ada pula Komjen Bambang Sunarwibowo dan Letjen Doni Monardo (mantan Kepala BNPB)," ungkap dia.

Poin penting lainnya yang disampaikan oleh Fatia yakni nama-nama yang disebut itu pernah masuk ke dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. "Mereka bagian dari BRAVO 5," ujarnya lagi.