Yusril: Revisi RUU Wantimpres Tempatkan DPA Sejajar dengan Presiden

Lebih lanjut, Yusril sepakat dengan pandangan sejumlah pakar hukum tata negara bahwa di dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen, bab IV yang khusus membahas Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sudah dihapus. Tetapi, pasal 16 yang mengatur tentang DPA dan berada di bawah bab itu tetap ada. Namun, isinya diubah sehingga berbunyi 'presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dengan undang-undang.'

Dewan pertimbangan yang dibentuk oleh presiden kala itu tidak tercantum nomenklaturnya di dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen. Itu sebabnya, di dalam UU nomor 19 tahun 2006, institusi itu diberi nama Dewan Pertimbangan Presiden. 

"Lembaga itu di dalam undang-undang ditempatkan di bawah presiden. Itu tafsir yang berkembang saat itu. Pemikirannya didorong oleh fakta bahwa DPA sebagai lembaga negara dihapus. Maka, kedudukan Wantimpres ditempatkan berada di bawah presiden sebagai lembaga pemerintah," ujar mantan Ketua Umum Partai Bulan dan Bintang (PBB) itu. 

Sementara, DPA yang akan dibahas di dalam revisi UU Wantimpres nanti akan ditempatkan sejajar dengan lembaga negara. Artinya, DPA bakal sejajar kedudukannya dengan presiden. 

"Sehingga, menurut hemat saya tidak ada persoalan mendasar yang kita hadapi dari perspektif hukum tata negara mengenai kedudukan Wantimpres yang semula adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah presiden kemudian menjadi sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain," katanya. 

Namun, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari tidak sepakat dengan pandangan Yusril Ihza Mahendra. Bahkan, ia menduga revisi UU Wantimpres di penghujung masa kerja parlemen periode 2019-2024 demi kepentingan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Sebab, revisi undang-undang itu tidak pernah dimasukan ke dalam daftar program legislasi nasional 2020-2024.

"Revisi UU Wantimpres itu mengandung muatan politis yang kental. Sebab, ngapain juga pemerintahan mau berakhir pada Oktober 2024, tiba-tiba dibahas sebuah undang-undang yang urgensinya tidak berkaitan dengan kepentingan publik luas?" ujar Feri ketika dihubungi pada 16 Juli 2024 lalu.

"Sehingga, wajar saja pembahasan undang-undang ini hendak dijadikan jembatan transisi pemerintahan Presiden Jokowi menuju ke pemerintahan Prabowo. Sayangnya, karena ini melanggar konstitusi keberadaan DPA ke depan tentu inkonstitusional dan lebih ke arah akomodasi ruang politik," katanya.

Ia menggarisbawahi, apabila Jokowi dijadikan Ketua Wantimpres usai lengser, maka situasinya berbeda. Di dalam UU Nomor 19 Tahun 2006, posisi Wantimpres berada di bawah presiden.

"Artinya, wantimpres akan menjadi bawahan presiden. Sementara, bila dibentuk lembaga baru, maka mungkin marwah politiknya bisa lebih tinggi karena posisinya DPA mau tidak mau disejajarkan dengan Presiden," ujarnya. 

Feri tak menampik bahwa perubahan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung tidak lebih dari bagi-bagi jabatan politik. Meskipun hal itu dibantah oleh anggota parlemen, termasuk Wakil Ketua Komisi VII, Eddy Soeparno.

"Bagi saya ini jelas bancakan politik. Konsekuensi dari pergantian wantimpres menjadi DPA tentu kebutuhan anggaran negara akan jauh lebih besar. Penggunaan anggarannya akan terletak di bawah lembaga baru itu," ujar Feri.

 Posisi DPA menjadi lebih tinggi dari wantimpres lantaran di dalam undang-undang yang direvisi menempatkan DPA sebagai lembaga negara dan sejajar dengan presiden. Meski tugasnya sama-sama memberikan masukan bagi presiden yang tengah berkuasa. 

"Sementara, Wantimpres karena berada di bawah presiden, sepanjang anggaran itu tidak akan bertabrakan dengan kepentingan presiden, tentu akan diberikan. Tapi, sudah pasti nominalnya tidak akan besar," kata pemeran film dokumenter 'Dirty Vote' itu. 

Dalam pandangannya, perubahan nomenklatur dari wantimpres ke DPA hanya sekedar kebutuhan politik dan anggaran yang akan digunakan.