112 Warga Rohingya Dipenjara karena Berusaha Tinggalkan Myanmar

Dilansir dari Al Jazeera, laporan yang dikeluarkan Global New Light of Myanmar mengungkapkan bahwa kelompok tersebut sebelumnya sudah ditangkap pada Desember 2022 lalu. Mereka menjalani proses persidangan di Pengadilan Bogale, Ayeyarwady Selatan, Myanmar pada Jumat (6/1/2023).

Mereka ditangkap setelah ditemukan berada di atas perahu motor tanpa memiliki dokumen resmi. Dari 12 anak yang ditahan, sebanyak 5 anak masih berusia di bawah 13 tahun.

Mereka dikenakan hukuman 2 tahun penjara serta berusia lebih dari itu dihukum 3 tahun penjara. Mereka juga dipindahkan ke "sekolah pelatihan pemuda" pada Senin (9/1) lalu. Semua orang yang berusia dewasa ditahan selama 5 tahun penjara.

Pada 2022 lalu, menurut badan pengungsi PBB, kabar tenggelamnya kapal yang mengangkut sebanyak 180 warga Rohingya akan menjadikan 2022 sebagai salah satu tahun terburuk bagi mereka. Ketika itu, mereka berusaha mencoba melarikan diri dari kondisi putus asa di kamp-kamp di Bangladesh.

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan bahwa pihaknya saat itu khawatir dengan sebuah kapal, yang memulai perjalanannya dari Bangladesh pada akhir November 2022 lalu hilang di laut. UNHCR mengatakan kapal yang tidak layak itu kemungkinan mulai mengalami retak pada awal Desember 2022 lalu sebelum kehilangan kontak.

Selain itu, UNHCR mengatakan jumlah warga Rohingya yang melakukan perjalanan semacam itu meningkat 6 kali lipat pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan pada tahun 2021 lalu. Sementara dua kapal, yang mengangkut sebanyak 200 warga Rohingya, telah mendarat di Aceh, Indonesia, pada Desember 2022 lalu.

Sekitar Maret 2022 lalu, pemerintah AS menyatakan bahwa militer Myanmar dianggap telah melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan AS telah melihat adanya bukti yang jelas untuk menghancurkan Rohingya, dengan berbagai kasus seperti pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran.

Saat itu, Blinken menyebut serangan terhadap Rohingya dinilai meluas dan sistematis. Dia mengatakan keputusan pemerintah didasarkan pada tinjauan oleh Departemen Luar Negeri AS yang mencakup dokumen yang dikumpulkan oleh organisasi seperti Amnesty International dan Human Rights Watch serta penelitian independen oleh AS.

Kaum Rohingya sendiri telah ditolak kewarganegaraannya dan hak-hak dasar lainnya di Myanmar serta pihak Myanmar sendiri menganggap mereka adalah "migran ilegal" dari Asia Selatan. Sebanyak ratusan ribu orang meninggalkan Myanmar ke negara tetangga, Bangladesh, pada 2017 lalu setelah peristiwa penumpasan brutal oleh militer Myanmar.

Kelompok minoritas Rohingya sendiri dinilai sebagai kelompok minoritas paling teraniaya di dunia. Mereka terus mempertaruhkan keselamatan dengan perjalanan laut yang berbahaya dengan melakukan perjalanan ke Malaysia dan Indonesia demi mencari penghidupan yang layak.