22 Negara Bagian AS Gugat Kebijakan Kewarganegaraan Trump
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 22 negara bagian dan kota Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Partai Demokrat menggugat kebijakan Presiden Donald Trump soal penghapusan kewarganegaraan otomatis pada Selasa (21/1/2025). Mereka beranggapan perintah eksekutif Trump melanggar Amandemen ke-14 Konstitusi AS yang menjamin hak kewarganegaraan bagi setiap anak yang lahir di wilayah AS.
Kebijakan kontroversial ini akan mulai berlaku pada 19 Februari 2025. Jaksa Agung New Jersey, Matthew Platkin, menyebut presiden tidak bisa menghapus amandemen yang telah eksis berabad-abad hanya melalui perintah eksekutif.
Dilansir Reuters, Kantor Jaksa Agung Massachusetts mencatat sekitar 150 ribu anak setiap tahunnya bakal kehilangan hak kewarganegaraan AS. Mayoritas dari mereka merupakan anak-anak dari ibu yang tinggal secara ilegal maupun sementara di AS dan ayah bukan warga AS.
1. Detail kebijakan kontroversial Trump
Melansir CNN, perintah eksekutif ini melarang seluruh lembaga federal mengeluarkan dokumen kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir dari orang tua tanpa status legal. Keputusan Trump ini ditandatangani beberapa jam setelah pelantikannya sebagai presiden AS pada Senin (20/1/2025).
AS merupakan satu dari 30 negara yang masih menerapkan sistem kewarganegaraan otomatis berdasarkan prinsip tempat kelahiran. Sistem serupa diterapkan negara-negara benua Amerika seperti Kanada dan Meksiko. Mayoritas negara lain mengandalkan prinsip kewarganegaraan berdasarkan status orang tua atau modifikasi dari sistem kewarganegaraan otomatis.
Pemerintahan Trump mengklaim kebijakan ini diperlukan demi mengubah sistem imigrasi AS. Pejabat Gedung Putih, Harrison Fields, menyebut pihaknya siap menghadapi seluruh gugatan.
"Sayap kiri radikal bisa memilih berenang melawan arus dan menolak kemauan luar biasa rakyat, atau bekerja sama dengan Presiden Trump," ujar Fields, dilansir AP.
Keputusan ini telah diantisipasi dan direncanakan Trump sejak masa jabatan pertamanya. Staf khusus pemerintahan Trump telah mempersiapkan proses implementasi kebijakan ini sejak lama.