5 Fakta Etnis Rohingya: Asal dan Kenapa Mereka Dibenci di Myanmar

Rohingya adalah kelompok etnis yang mayoritas beragama Islam. Mereka telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Saat ini, terdapat sekitar 1,1 juta warga Rohingya di negara Asia Tenggara tersebut.

Orang Rohingya berbicara dalam bahasa Rohingya atau Ruaingga, dialek yang berbeda dengan dialek lain yang digunakan di seluruh Myanmar.

Mereka tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut dan telah ditolak kewarganegaraannya di Myanmar sejak 1982, yang secara efektif menjadikan mereka tidak memiliki kewarganegaraan.

Hampir seluruh warga Rohingya di Myanmar tinggal di negara bagian pesisir barat Rakhine dan tidak diperbolehkan keluar tanpa izin pemerintah. Negara ini merupakan salah satu negara bagian termiskin.

Karena kekerasan dan penganiayaan yang terus berlanjut, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga, baik melalui darat atau perahu selama beberapa dekade. Salah satu tujuannya adalah Indonesia karena mayoritas populasi Indonesia beragama Islam.  

Rohingya telah tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Myanmar sejak awal abad ke-12, menurut banyak sejarawan dan kelompok Rohingya.

Organisasi Nasional Rohingya Arakan mengatakan, Rohingya telah tinggal di Arakan sejak dahulu kala, mengacu pada daerah yang sekarang dikenal sebagai Rakhine.

Selama lebih dari 100 tahun pemerintahan Inggris (1824-1948), terjadi migrasi pekerja dalam jumlah besar ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Myanmar dari India dan Bangladesh. Karena Inggris mengatur Myanmar sebagai provinsi di India, migrasi semacam itu dianggap internal, menurut Human Rights Watch (HRW).

Migrasi buruh dipandang negatif oleh mayoritas penduduk asli.

Setelah kemerdekaan, pemerintah memandang migrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Inggris sebagai ilegal. Atas dasar itulah mereka menolak kewarganegaraan mayoritas Rohingya, kata HRW dalam laporan yang dikeluarkan pada tahun 2000.

Hal ini menyebabkan banyak umat Buddha menganggap Rohingya sebagai orang Bengali, dan menolak istilah Rohingya sebagai penemuan baru-baru ini yang diciptakan karena alasan politik.

Tak lama setelah Myanmar merdeka dari Inggris pada 1948, Undang-Undang Kewarganegaraan menentukan etnis mana yang memperoleh status warga negara.

Menurut laporan HAM Internasional di Yale Law School pada 2015, etnis Rohingya tidak termasuk di dalamnya. Namun, undang-undang tersebut mengizinkan mereka yang keluarganya telah tinggal di Myanmar setidaknya selama dua generasi untuk mengajukan kartu identitas.

Rohingya pada awalnya diberi identifikasi atau bahkan kewarganegaraan berdasarkan ketentuan generasi. Selama ini, beberapa orang Rohingya juga bertugas di parlemen.

Setelah kudeta militer tahun 1962 di Myanmar, banyak hal berubah secara dramatis bagi etnis Rohingya.

Semua warga negara diwajibkan untuk mendapatkan kartu registrasi nasional. Namun, warga Rohingya hanya diberikan kartu identitas asing, sehingga membatasi kesempatan kerja dan pendidikan yang dapat mereka peroleh.

Pada 1982, Undang-Undang Kewarganegaraan baru disahkan, yang secara efektif menjadikan Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Rohingya sekali lagi tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di negara tersebut.

Akibat undang-undang tersebut, hak mereka untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, menjalankan agama, dan mengakses layanan kesehatan telah dan terus dibatasi.

Sejak 1970-an, sejumlah tindakan keras terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke negara tetangga Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Selama tindakan keras tersebut, para pengungsi sering melaporkan pemerkosaan, penyiksaan, pembakaran dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar.

Setelah pembunuhan sembilan polisi perbatasan pada Oktober 2016, pemerintah menyalahkan apa yang mereka klaim sebagai pejuang dari kelompok bersenjata Rohingya dan pasukan mulai berdatangan ke desa-desa di Negara Bagian Rakhine.

Tindakan keras keamanan terhadap tempat tinggal warga Rohingya pun terjadi, di mana pasukan pemerintah dituduh melakukan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia termasuk pembunuhan di luar proses hukum, pemerkosaan dan pembakaran, tuduhan yang dibantah oleh pemerintah

Pada November 2016, seorang pejabat PBB menuduh pemerintah melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Tuduhan seperti itu bukanlah yang pertama kali dilontarkan.

Keselamatan dan kesejahteraan Rohingya menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Melalui Sidang Majelis Umum PBB, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa kudeta politik di Myanmar semakin menyengsarakan etnis  Rohingya yang masih bertahan di Rakhine.

Retno mendesak pemulangan etnis Rohingya yang bermartabat dari berbagai negara, salah satunya Bangladesh. Hanya saja, Retno memahami bahwa mereka enggan kembali ke negaranya selama junta militer Myanmar masih berkuasa, sehingga mereka tidak memiliki kepastian hidup.

Di sisi lain, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Maka dari itu, Indonesia tidak memiliki kewajiban dan kapasitas untuk menampung pengungsi, apalagi memberi solusi permanen bagi mereka.

“Penampungan yang selama ini diberikan semata-mata karena alasan kemanusiaan. Ironisnya banyak negara pihak pada konvensi justru menutup pintu dan bahkan menerapkan kebijakan push back terhadap para pengungsi itu,” Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal.

Iqbal menambahkan, penanganan sementara yang dilakukan oleh Indonesia terhadap etnis Rohingnya malah dimanfaatkan oleh jaringan penyelundupan manusia.

“Mereka malah mencari keuntungan finansial dari para pengungsi tanpa peduli risiko tinggi yang dihadapi oleh mereka, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Bahkan banyak di antara mereka teridentifikasi korban TPPO,” tambah Iqbal.