5 Fakta soal Konflik China-Taiwan yang Tiap Tahun Semakin Memburuk

Dilansir dari BBC, Taiwan pertama kali masuk catatan Tiongkok pada 239 M, ketika seorang kaisar mengirim pasukan ekspedisi untuk menjelajahi daerah tersebut. Beijing kemudian mengklaim kepemilikan teritori tersebut.

Sepanjang 1624-1661, Taiwan sempat berada dalam naungan Belanda. Selepas itu, sepanjang 1683-1985, pulau berjuluk Formosa itu dipimpin Dinasti Qing.

Pada 1985, Jepang yang berhasil memenangkan Perang Sino-Jepang pertama, berhasil merebut Taiwan dari Dinasti Qing. Negeri Sakura menguasai Taiwan hingga 1945.

Setelah Perang Dunia II, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang telah diambilnya dari China. Sebagai anggota sekutu, Amerika Serikat (AS) dan Inggris sepakat menyerahkan Taiwan kepada China.

Beberapa tahun kemudian, terjadi perang saudara di China antara pasukan Partai Kuomintang (KMT) yang dipimpin Chiang Kai-shek melawan tentara Komunis Mao Zedong. Pada 1949, sekitar 1,5 hingga 2 juta pasukan KMT yang kalah perang melarikan diri ke Taiwan. Gerombolan KMT menyumbang sekitar 14 persen dari total populasi Taiwan.

Dilansir ANTARA, Chiang membentuk pemerintahan hingga meninggal dunia pada 1975, dan kepemimpinannya diteruskan putranya Chiang Ching-kuo pada 1978. Pada saat itu pula Ching-kuo mencabut status darurat militer untuk pertama kalinya selama 38 tahun, setelah mendapat tekanan dari gerakan demokrasi..

Pada 1988, Lee Teng-hui menggantikan posisi Ching-kuo. Kemudian, dia tercatat sebagai warga asli Taiwan pertama dan tokoh yang berhasil memenangkan pemilihan presiden secara demokratis pertama pada 1966.

Pada 1991, pemerintahan darurat yang berlangsung selama 43 pun berakhir, dan Taiwan mendeklarasikan telah mengakhiri perang dengan China.

Lee Teng-hui juga dikenal sebagai ‘bapak demokrasi’ Taiwan. Dia merupakan tokoh yang mewujudkan perubahan konstitusional menuju politik yang lebih demokratis. Berkat dia juga, pada 2000 Chen Chui-bian terpilih sebagai Presiden Taiwan, dia juga tercatat sebagai presiden non-Kuo Mintang pertama.

Hubungan China-Taiwan sebenarnya mulai membaik pada 1980-an, ketika China mulai memperkenalkan formula "satu negara, dua sistem". Taiwan sebagai salah satu provinsi China akan memperoleh otonomi khusus, sistem yang sama seperi Hong Kong.

Meski Taiwan menolak gagasan itu, tapi kegiatan ekonomi dan investasi masih berlangsung dengan China. Dialog antara perwakilan resmi kedua belah pihak juga terus berjalan.

Kemenangan Chui-bian dari Partai Progresif Demokrat (DPP) mengubah hubungan dua negara secara dramatis, karena dia terang-terangan mendukung gagasan kemerdekaan Taiwan.

Setahun setelah Chui-bian terpilih kembali sebagai presiden pada 2004, Beijing mengesahkan UU Anti-Pemisahan, yang menyatakan China akan menggunakan ‘cara non-damai’ untuk mencegah Taiwan melepaskan diri dari negeri tirai bambu itu.

Sayangnya, serangkaian skandal dan korupsi yang melibatkan Chui-bian menjatuhkan citra DPP. Alhasil, Ma Ying-jeou dari KMT pada 2008 berhasil merebut kekuasaan. Salah satu kebijakan menonjol Ying-jeou adalah meningkatkan hubungan Taiwan-China melalui perjanjian ekonomi.

Puncak kedekatan China-Taiwan di bawah rezim KMT terjadi pada 2014, ketika ‘Gerakan Bunga Matahari’ lahir sebagai bentuk protes terhadap perjanjian perdagangan yang dianggap menggantungkan ekonomi Taipei kepada Beijing. Pada tahun itu, ratusan mahasiswa dan aktivis menduduki parlemen selama tiga pekan.

Peristiwa itulah yang mengantarkan KMT menuju kekalahan terburuknya pada November 2014, dan terpaksa mengganti calon presidennya pada Oktober 2015 karena dianggap terlalu dekat dengan China.

Pada 2016, DPP berhasil mengambil alih pemerintahan dengan kemenangan Tsai Ing-wen. Perempuan kelahiran 31 Agustus 1956 itu juga tercatat sebagai presiden perempuan Taiwan pertama.

Tsai terpilih sebagai presiden Taiwan selama dua periode. Pada akhir periode pertama, survei menunjukkan dia bukan sosok yang dijagokan. Kemudian, penegasannya soal kemerdekaan Taiwan berhasil mengubah konstelasi pemilihan umum.

“Memilih Tsai Ing-wen berarti kita memilih masa depan kita untuk berdiri dengan demokrasi dan kebebasan,” katanya, sebuah keterangan yang bisa mengalahkan rivalnya Han Kuo-yu dari KMT.

Hal yang menarik adalah kemenangan Tsai dengan 8,2 juta suara pada pemilihan umum 2020 yang dilihat kebanyakan orang sebagai penghinaan terhadap Beijing, karena mampu mengalahkan perwakilan KMT yang ingin membenahi hubungan dengan China.

Tsai adalah sosok yang menjadikan Hong Kong sebagai cerminan Taiwan, apabila mereka tunduk dengan kekuatan China. Dia juga berjanji memodernisasi alutsista demi mempertahankan negaranya, terkhusus setelah hampir 150 jet China menerobos wilayah udara Taiwan pada pekan lalu.

Pada era Tsai, Taiwan semakin getol mencari dukungan internasional. Baru-baru ini, mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan sejumlah anggota parlemen Prancis berkunjung ke Taiwan.
 
Pada tahun lalu, dua menteri AS juga berkunjung ke Taiwan, tercatat sebagai kunjungan yang dilakukan pejabat tinggi sejak Washington memutus hubungan diplomatik pada 1979.

Pada dasarnya, Taiwan telah memenuhi segala syarat untuk mendirikan negara. Mereka memiliki warga atau masyarakat, teritori, dan pemerintahan. Taiwan bahkan memiliki lebih dari 300 ribu pasukan militer aktif. Hanya saja, mereka tidak memiliki pengakuan internasional.

Di bawah rezim one-China policy, China melihat Taiwan sebagai separatis yang ingin memisahkan diri. Rezim itu juga membatasi banyak negara untuk berhubungan dengan Taiwan, sebab China tidak ingin ada satu pun negara mitranya memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Pada 1971, Taiwan kehilangan keanggotaan PBB dan hampir puluhan kali entitas tersebut mengajukan keanggotaan di organisasi internasional tersebut.

Saat ini, hanya segelintir negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, seperti Takhta Agung Vatikan, Kosovo, Nauru, Saint Lucia, dan Tuvalu. Tidak ada satu pun negara besar yang mengakui kedaulatan Taiwan.