Afrika Selatan Tarik Seluruh Pasukan dari Misi PBB di Kongo

Afrika Selatan memutuskan untuk menarik sekitar 700 personel dari misi MONUSCO sebagai bagian dari konsolidasi internal Angkatan Pertahanan Nasional Afrika Selatan (SANDF). Langkah ini bertujuan untuk mengatasi penurunan kualitas infrastruktur militer dan keterbatasan anggaran yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Juru bicara kepresidenan, Vincent Magwenya, menjelaskan bahwa pengalihan sumber daya militer kini diprioritaskan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan memperkuat perlindungan perbatasan nasional.

Menteri Pertahanan dan Veteran Militer Afrika Selatan, Angie Motshekga, memberikan teguran keras terhadap kondisi militer saat ini yang mendasari urgensi penarikan tersebut.

"Kenyataan pahitnya adalah bahwa pasukan pertahanan kita saat ini menderita kombinasi berbahaya dari jangkauan strategis yang berlebihan dan pembusukan sistemik, sehingga melanjutkan jalan ini akan menjadi tindakan yang gegabah bagi keselamatan nasional kita," kata Motshekga, dilansir Channel Africa.

Penataan ulang ini akan difokuskan pada pemulihan kapabilitas udara, dukungan logistik, dan fasilitas evakuasi medis yang selama ini terbengkalai akibat beban biaya operasional misi internasional.

Pemerintah Afrika Selatan memastikan proses penarikan dilakukan secara bertanggung jawab melalui koordinasi ketat dengan markas besar PBB guna menjaga stabilitas regional. Selain melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan, pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan seluruh proses transisi sesuai jadwal.

"Afrika Selatan akan bekerja sama dengan PBB untuk memfinalisasi lini masa dan modalitas penarikan lainnya, yang akan diselesaikan sepenuhnya sebelum akhir tahun 2026," ujar Presiden Cyril Ramaphosa, dilansir Fidelity.

Situasi keamanan di timur Republik Demokratik Kongo kini berada di titik nadir seiring meningkatnya serangan kelompok pemberontak M23 yang didukung kekuatan asing. Penggunaan teknologi militer canggih, seperti serangan drone terhadap infrastruktur vital di bandara Kisangani, telah mengubah peta risiko dan mengancam keselamatan penjaga perdamaian internasional.

"Biaya untuk menjadi penjaga perdamaian PBB tidak boleh setinggi ini, dan Dewan Keamanan harus mengirimkan pesan yang jelas bahwa nyawa para penjaga perdamaian sangatlah berharga dalam menjalankan mandat internasional mereka," kata Duta Besar Mathu Joyini dalam sidang Dewan Keamanan PBB, dilansir BSS News.

Tuntutan penarikan pasukan ini semakin kuat setelah gugurnya 17 prajurit Afrika Selatan dalam misi regional SADC tahun lalu serta kematian dua tentara dalam misi PBB akibat serangan langsung. Pemerintah juga menghadapi tekanan domestik dari partai oposisi Aliansi Demokratik menyusul laporan insiden bendera putih yang memperlihatkan kerentanan pasukan saat terjebak dalam pertempuran tanpa perlindungan memadai.

Meskipun menarik kehadiran militernya dari misi PBB, Afrika Selatan tetap berkomitmen mendukung stabilitas Republik Demokratik Kongo melalui jalur diplomatik bilateral dan kerja sama regional yang berfokus pada pembangunan kapasitas negara. Pretoria berencana mengalihkan fokus pada dukungan terhadap Proses Luanda dan Nairobi, serta memperkuat peran Uni Afrika dalam mencari solusi politik jangka panjang di kawasan Great Lakes.

Strategi penarikan ini merupakan bagian dari transisi tanggung jawab keamanan kepada angkatan bersenjata nasional Kongo (FARDC) yang diharapkan dapat mengambil alih peran perlindungan sipil secara mandiri. Afrika Selatan memandang bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai jika akar konflik, seperti eksploitasi sumber daya alam ilegal dan kelompok bersenjata lintas batas, ditangani melalui dialog inklusif dan penguatan kedaulatan negara.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi historis Afrika Selatan selama 27 tahun dan memastikan bahwa PBB akan bekerja sama dengan Pretoria untuk menjaga transisi yang tertib guna menghindari kekosongan kekuasaan di zona konflik.