Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
bendera Bangladesh
bendera Bangladesh (pexels.com/Kelly)

Intinya sih...

  • Yunus klaim berhasil pulihkan kedaulatan dan martabat Bangladesh dengan memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara aktif dan tidak lagi tunduk pada negara lain.

  • Laut terbuka Bangladesh dianggap sebagai aset strategis utama yang menciptakan peluang ekonomi besar, serta usulan kerja sama ekonomi subkawasan dengan Nepal, Bhutan, dan India timur laut.

  • Kritik terhadap penanganan keselamatan minoritas selama masa jabatan Yunus, termasuk hubungan luar negeri yang dinilai tidak menunjukkan banyak capaian.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala pemerintahan sementara Bangladesh, Muhammad Yunus menyatakan, selama 18 bulan masa kepemimpinannya, ia berhasil memulihkan tiga pilar utama dalam hubungan luar negeri negaranya: kedaulatan, kepentingan nasional, dan martabat.

Dalam pidato perpisahan yang disiarkan di televisi nasional pada Senin, (16/2/2026), Yunus mengatakan, Bangladesh kini bukan lagi negara dengan kebijakan luar negeri yang tunduk pada pihak lain. Pidato tersebut disampaikan sehari sebelum ia menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan baru hasil pemilu parlemen yang digelar pada 12 Februari lalu.

Yunus mengakhiri masa jabatan interim yang dimulai pada Agustus 2024 dan akan digantikan oleh pemerintahan baru yang dipimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang meraih mayoritas dua pertiga kursi parlemen.

1. Klaim berhasil pulihkan kedaulatan dan martabat

Perdana Menteri sementara Bangladesh, Muhammad Yunus. (x.com/Yunus_Centre)

Dalam pidato perpisahannya, Yunus menegaskan, Bangladesh kini lebih percaya diri dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. “Bangladesh saat ini percaya diri, aktif, dan bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan independennya,” ujarnya, dikutip dari Telegraph, Selasa (17/2/2026).

Ia juga menegaskan, negaranya tidak lagi bersikap pasif dalam kebijakan luar negeri. “Bangladesh bukan lagi negara dengan kebijakan luar negeri yang tunduk atau bergantung pada instruksi dan nasihat negara lain,” kata Yunus.

Menurutnya, selama 18 bulan menjabat, pemerintahannya membangun kembali tiga fondasi mendasar dalam hubungan luar negeri, yakni kedaulatan, kepentingan nasional, dan martabat.

“Saya mengajak semua orang, tanpa memandang partai, keyakinan, agama, kasta, dan gender, untuk melanjutkan perjuangan membangun Bangladesh yang adil, manusiawi, dan demokratis. Dengan seruan ini, saya berpamitan dengan penuh optimisme,” katanya.

2. Laut terbuka aset strategis utama Bangladesh

Dhaka, Bangladesh (unsplash.com/Austin Curtis)

Yunus menyebut, laut terbuka Bangladesh sebagai aset strategis utama bagi negara tersebut. Ia mengatakan, laut tersebut menciptakan peluang ekonomi besar bagi Bangladesh di kawasan Asia Selatan.

“Laut terbuka kita bukan sekadar batas geografis, itu adalah gerbang menuju ekonomi global,” ujarnya. Menurutnya, konektivitas akan menjadi kunci fase pembangunan berikutnya.

Yunus mengusulkan kerja sama ekonomi subkawasan yang lebih dalam dengan Nepal, Bhutan, dan wilayah timur laut India, melalui konektivitas, perjanjian perdagangan, zona ekonomi, dan akses maritim melalui Bangladesh.

Ia juga menyampaikan, pemerintahannya telah merumuskan sekitar 130 undang-undang baru, merevisi undang-undang lain, serta menerbitkan 600 perintah eksekutif, dengan sekitar 84 persen di antaranya telah diimplementasikan. Terkait pengelolaan pelabuhan, Yunus mengatakan kerja sama dengan perusahaan manajemen pelabuhan internasional akan meningkatkan efisiensi.

“Kita telah melangkah jauh dalam menandatangani perjanjian dengan perusahaan manajemen pelabuhan internasional terkemuka untuk membawa efisiensi pelabuhan kita ke standar internasional. Jika kita tidak dapat meningkatkan efisiensi, kita akan tertinggal dalam pencapaian ekonomi,” katanya.

3. Kritik akan penanganan keselamatan minoritas

potret warga Bangladesh (unsplash.com/Bornil Amin)

Pidato perpisahan Yunus disampaikan di tengah kritik terhadap pemerintah interimnya, termasuk terkait penanganan keselamatan minoritas, transisi demokrasi, dan hubungan luar negeri.

Selama masa jabatannya, hubungan Bangladesh dengan India mengalami penurunan signifikan. India sebelumnya menyampaikan kekhawatiran atas serangan terhadap minoritas, terutama komunitas Hindu, di Bangladesh.

Sejumlah analis menilai, hubungan luar negeri Bangladesh selama kepemimpinan Yunus tidak menunjukkan banyak capaian. Direktur Eksekutif lembaga pemikir Centre for Policy Dialogue, Fahmida Khatun mengatakan, ketegangan politik dengan India turut berdampak pada hubungan ekonomi.

“Ketegangan politik dengan India di bawah Yunus merembet ke hubungan ekonomi, sehingga menghambat pelonggaran hambatan tarif dan non-tarif yang dapat meningkatkan perdagangan bilateral,” ujarnya.

Analis hubungan luar negeri Mustafizur Rahman menyebut, hubungan dengan India menjadi tegang, sementara hubungan dengan Pakistan mengalami perkembangan positif secara tiba-tiba tanpa konsensus politik domestik.

Sementara itu, analis keamanan dan politik Nasir Uddin mengatakan, “Apa pun yang ia (Yunus) katakan atau serukan dalam pidato perpisahannya, pemerintahannya, tampaknya dengan upaya yang disengaja, semakin membelah Bangladesh yang sudah terpolarisasi, meninggalkan situasi politik yang rapuh, serta mempromosikan elemen sayap kanan.”

Yunus sendiri pada hari terakhirnya bertemu dengan pejabat birokrasi senior, mengadakan sesi foto bersama staf kantornya, serta menerima kunjungan perpisahan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Waker-Uz-Zaman. Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan angkatan bersenjata selama pemilu berlangsung.

Editorial Team