Bangladesh Dituntut Tambah Kursi Parlemen untuk Perempuan

Aksi pawai obor berlangsung di pusat kota Dhaka pada Senin dini hari sebagai simbol perlawanan terhadap budaya patriarki dalam institusi politik Bangladesh. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di depan gedung parlemen untuk menuntut pembagian ruang yang adil bagi keterwakilan gender dalam pemilihan umum 2026. Massa menegaskan bahwa tanpa keterlibatan perempuan yang signifikan, hasil dari pesta demokrasi tersebut akan kehilangan legitimasi moral serta sosial di mata masyarakat.

Priya Ahsan Chowdhury, seorang pengacara Mahkamah Agung yang turut serta dalam aksi tersebut, menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan terus muncul dalam berbagai bentuk tanpa memandang rezim yang berkuasa.

"Di beberapa wilayah, kita tidak melihat adanya representasi perempuan sama sekali, melainkan hanya laki-laki, dan hal inilah yang mendorong kami untuk keluar dan bersuara," katanya, dilansir Indopremier.

Sejarah mencatat bahwa perempuan Bangladesh selalu berada di garis depan perjuangan nasional, mulai dari Perang Kemerdekaan 1971 hingga revolusi mahasiswa Juli 2024. Namun, pimpinan Tech Global Institute, Sabhanaz Rashid Diya, menilai bahwa aspirasi untuk membangun negara yang adil kini terancam oleh penghapusan peran perempuan di ruang publik.

"Saat kita bermimpi membangun negara baru, partai politik yang dulunya memiliki peran kunci perempuan justru kini meminggirkan mereka dalam perlombaan pemilihan," ujarnya, dilansir The Guardian.

Kesenjangan antara kontribusi besar perempuan di jalanan dan minimnya representasi mereka di kotak suara menjadi poin utama dalam protes ini. Para aktivis mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan kehadiran semua segmen masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, para demonstran mendesak pemerintah interim dan Komisi Pemilihan Umum untuk mengambil langkah konkret dalam menjamin keamanan serta aksesibilitas bagi kandidat perempuan guna mengakhiri diskriminasi gender di tanah Bangladesh.

Data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum Bangladesh (BEC) menunjukkan ketimpangan statistik yang signifikan antara jumlah kandidat laki-laki dan perempuan pada pemilihan parlemen ke-13. Dari total 2.568 berkas nominasi yang diajukan, hanya 109 berkas atau sekitar 4,24 persen yang berasal dari kandidat perempuan. Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi ketat, jumlah kandidat perempuan yang dinyatakan sah menyusut drastis menjadi hanya 63 orang, atau setara dengan 3,4 persen dari total kandidat yang tervalidasi.

Ketimpangan ini diperburuk oleh kebijakan internal partai-partai politik besar yang enggan memberikan tiket pencalonan kepada kader perempuan. Tercatat lebih dari 30 partai politik, termasuk partai dengan basis massa besar, sama sekali tidak mengajukan kandidat perempuan dalam daftar pemilihan mereka. Partai Jamaat-e-Islami tidak mencalonkan satu pun perempuan, sementara Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) hanya mencalonkan 10 perempuan yang sebagian besar memiliki hubungan kekeluargaan dengan elit partai laki-laki. Kondisi ini membuat pemilih di banyak daerah tidak memiliki opsi untuk memilih pemimpin perempuan.

Sistem pemilihan first-past-the-post di 300 kursi pemilihan langsung dinilai merugikan perempuan yang sering kali tidak memiliki dukungan finansial sebesar kandidat laki-laki. Meskipun terdapat 50 kursi cadangan khusus perempuan, kursi tersebut diisi melalui penunjukan proporsional oleh partai pemenang, bukan melalui mandat langsung dari rakyat. Para aktivis menilai bahwa sistem kursi cadangan ini sering kali digunakan sebagai alat politik untuk menempatkan loyalis partai daripada pejuang hak perempuan yang vokal.

Krisis representasi ini dikhawatirkan akan menurunkan minat 62,8 juta pemilih perempuan untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 12 Februari mendatang. Umama Fatema, seorang koordinator gerakan mahasiswa, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan seharusnya tidak hanya bersifat simbolis.

"Tanpa perempuan, tidak ada satu pun dari revolusi ini yang mungkin terjadi, namun kini kami kembali dianggap sebagai warga kelas dua dalam struktur kekuasaan," kata Fatema, dilansir Indian Express.

Pemilihan umum tahun 2026 menjadi ujian krusial bagi pemerintah interim di bawah kepemimpinan peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Setelah hampir dua dekade berada dalam bayang-bayang pemerintahan otoriter, rakyat Bangladesh berharap pemilu kali ini dapat berjalan jujur, adil, dan transparan melalui lembaga negara yang independen. Bersamaan dengan pemilihan anggota parlemen, para pemilih juga akan mengikuti referendum nasional mengenai Piagam Nasional Juli yang bertujuan untuk memperkuat hak dasar warga negara serta meletakkan fondasi konstitusi yang lebih inklusif.

Muhammad Yunus menegaskan bahwa proses politik ini akan menjadi standar bagi pemilihan umum di masa depan, dengan dukungan pengamat dari Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk menjaga akuntabilitas. Meskipun demikian, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan tuntutan reformasi dengan kebutuhan menjaga stabilitas sosial di tengah lonjakan harga pangan serta inflasi yang tinggi. Banyak pihak khawatir bahwa tanpa jaminan keterwakilan perempuan yang nyata, perubahan konstitusi tersebut hanya akan menjadi perbaikan formalitas yang tidak menyentuh akar permasalahan kaum hawa.

Shompa Akhter, seorang buruh garmen dan aktivis hak pekerja, menekankan bahwa perubahan nyata hanya akan terwujud jika perempuan dilibatkan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan strategis.

"Mimpi saya adalah agar putri-putri saya tumbuh di negara di mana mereka tidak perlu berjuang hanya untuk didengar oleh pemerintah," ujar Akhter, dilansir The Guardian.

Bagi jutaan perempuan di sektor industri garmen, keterwakilan politik dianggap sebagai kunci utama untuk mendapatkan kebijakan upah dan kondisi kerja yang lebih layak bagi kesejahteraan mereka.