Akhirnya! Junta Militer Myanmar Bebaskan Ribuan Tapol

Berdasarkan laporan yang tertera di Reuters, televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pembebasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap 5.600 tahanan politik yang telah ditangkap akibat melakukan protes anti-kudeta. Amnesti tersebut dilakukan menyusul pidato dari pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing yang menekankan jika pemerintahannya akan berkomitmen pada perdamaian dan demokrasi.

Salah satu di antara tahanan politik tersebut ialah juru bicara partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy / NLD), Monywa Aung Shin yang juga telah dibebaskan pada Senin malam.

Monywa Aung Shin menjadi tahanan sejak tanggal 1 Februari dan hal ini berarti ia telah berada dalam penjara selama 8 bulan.

“Mereka datang kepada saya hari ini dan mengatakan bahwa mereka akan membawa saya pulang. Itu saja,” kata Shin kepada Democratic Voice Burma, dikutip dalam Reuters.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) – sebuah kelompok hak asasi manusia – telah melakukan pelacakan terhadap orang-orang Myanmar yang melakukan protes, mengungkapkan jika lebih dari 9.000 orang teah dipenjara dan lebih dari 1.000 lainnya telah tewas.

Sehari sebelum tahanan politik dibebaskan, beberapa orang telah berkumpul di pinggiran jalan untuk menunggu kedatangan keluarga yang telah ditahan.

Melansir CNN News dan Al Jazeera, pembebasan yang dilakukan junta militer terhadap 5.600 tahanan politik ialah tak lain sebagai respon tatkala ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang pihak junta ke konferensi tingkat tinggi ASEAN.

Hal ini karena junta militer dilihat membuat “kemajuan yang tidak memadai” dalam mematuhi konsensus lima poin yang telah disepakati bersama.

Konsensus tersebut berisikan bahwa militer seharusnya mengakhiri kekerasan terhadap mereka yang menentang kudeta dan mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi Myanmar dan melakukan dialog bersama pihak junta militer, dilansir dari Al Jazeera.

Namun, tak berselang lama setelah media setempat mengumumkan pembebasan pada Senin (18/10/2021) dan merilis beberapa gambar saat pembebasan dilakukan, laporan penangkapan kembali kemudian terkuak.

Melansir Reuters, AAPP mengatakan kepada Reuters jika di hari berikutnya, Selasa malam (19/10/2021) sebanyak 40 orang yang sebelumnya telah dibebaskan, kini ditahan kembali.

Hal yang sama juga dilaporkan oleh media lokal seperti Democratic Voice of Burma dan Khit Thit Media, dengan laporan jika sejumlah orang telah ditangkap kembali dengan dakwaan yang berbeda-beda.

Melansir Al Jazeera, Beberapa tokoh internasional merespon tindakan junta militer. Salah satunya datang dari  Pelapor Khusus PBB soal HAM, Tom Andrews yang menyambut baik tindakan tersebut, meskipun apa yang junta militer lakukan sejak awal sangat “keterlaluan” menurutnya.

Andrews juga menekankan jika banyak orang ditangkap hanya karena persoalan bersuara, yang dimana hal ini juga merupakan hak mereka. Parahnya, ia mengungkapkan beberapa tahanan telah disiksa dan diserang secara seksual, sementara beberapa lainnya ada yang tertular COVID-19 dan meninggal.

“Junta membebaskan tahanan politik di Myanmar bukan karena perubahan hati, tetapi karena tekanan,” tulis Andrews melalui akun twitternya.

Lebih lanjut ia juga menggambarkan jika saat ini junta militer sedang mencari tiga hal, yakni uang, senjata dan legitimasi.

“Junta mencari tiga hal dari komunitas internasional, yakni uang, senjata dan legitimasi. Tekanan berkelanjutan di ketiga bidang adalah cara terbaik masyarakat internasional dapat mendukung rakyat Myanmar dalam melindungi hak asasi manusia mereka dan menyelamatkan negaranya. Tindakan junta menunjukkan bahwa, terlepas dari pernyataan mereka yang bertentangan, mereka tidak kebal terhadap tekanan,” tambahnya seperti yang dikutip dari Al Jazeera.

Hal yang sama, sesuai dari laporan yang tertera di reuters, jika pembebasan yang dilakukan junta militer Myanmar ini digambarkan oleh berbagai aktivis HAM sebagai “taktik” untuk kepentingannya dalam memperbaiki citra junta militer di kacamata internasional.

Apalagi setelah ASEAN mengambil langkah dengan tidak mengundang pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing untuk menghadiri acara konferensi tingkat tinggi ASEAN.