Aksi Mogok Kerja di Prancis, Menara Eiffel Terpaksa Ditutup

Lecornu dilantik sebagai perdana menteri pada 9 September 2025, setelah pendahulunya François Bayrou digulingkan karena kebijakan pemotongan anggaran yang menuai kontroversi. Namun hingga kini, ia belum membentuk kabinet baru, memicu kritik tajam dari oposisi dan serikat pekerja. Ketidakjelasan politik ini menimbulkan kekhawatiran mengenai arah penanganan isu anggaran dan layanan publik.

Lecornu dijadwalkan menyampaikan pidato perdana di parlemen pekan depan. Ia juga berencana mengumumkan susunan kabinet dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, kebuntuan politik makin terasa, seiring defisit anggaran dan utang publik yang terus membengkak.

Situasi diperumit oleh parlemen yang terpecah, karena kelompok sentris Presiden Prancis, Emmanuel Macron, tidak menguasai mayoritas. Pemerintahan Macron harus meraih dukungan dari Les Républicains maupun Partai Sosialis demi mengesahkan undang-undang penting, termasuk rancangan anggaran.

Gelombang aksi dipicu oleh rencana penghematan yang digagas François Bayrou, yakni pemotongan 44 miliar euro (setara Rp858 triliun) untuk anggaran kesehatan dan pemerintah daerah, serta pembekuan belanja publik. Serikat pekerja bersama oposisi menolak kebijakan tersebut, karena dinilai menekan daya beli pekerja bergaji rendah dan kelas menengah. Mereka juga meminta pencabutan reformasi pensiun 2023 yang menaikkan usia pensiun dari 62 ke 64 tahun, dilansir dari Al Jazeera.

Partai Sosialis mengajukan usulan pajak kekayaan sebesar 2 persen untuk 0,01 persen warga terkaya di Prancis, mengacu pada ide ekonom Gabriel Zucman. Manuel Bompard dari La France Insoumise menyebut pemogokan kali ini sebagai mobilisasi yang sangat politik menentang kebijakan Macron. Ia menyoroti tuntutan akan keadilan fiskal supaya beban layanan publik bisa ditanggung secara lebih adil. Sophie Binet, ketua CGT, menyoroti skala kemarahan publik.

“Memang benar, ini adalah pertama kalinya ada tiga hari pemogokan dan protes dalam sebulan tanpa pemerintahan atau anggaran. Ini menunjukkan tingkat kemarahan sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan alasan pemogokan dilakukan sekarang, karena serikat ingin memengaruhi keputusan yang sedang dibahas.

Lecornu berjanji menyusun anggaran 2026 dengan target defisit sekitar 4,7 persen dari PDB, sedikit lebih tinggi dibanding target Bayrou sebesar 4,6 persen. Ia mengakui adanya tuntutan masyarakat atas keadilan pajak yang lebih besar, tetapi meragukan efektivitas pajak kekayaan.

“Ada permintaan politik dan sosial untuk keadilan pajak yang lebih besar, khususnya untuk memulihkan keuangan publik kita. Kita tidak bisa menolak diskusi ini begitu saja. Tapi apakah pajak Zucman adalah jawaban yang tepat? Jawaban satu-satunya? Secara pribadi, saya tidak percaya demikian,” kata Lecornu, dikutip dari The Guardian.

Ia juga mengirim surat ke serikat pekerja dengan janji memperbaiki aturan pensiun bagi perempuan. Namun tawaran ini ditolak, karena serikat menuntut pembatalan penuh reformasi 2023.

“Pekerja yang kami temui mendukung kebutuhan untuk keadilan pajak dan keadilan sosial yang lebih besar dan mengakui perlunya anggaran yang memenuhi kebutuhan sekolah,” kata Aurélie Gagnier dari FSU-SNUipp.

Dilansir dari ABC News, dampak aksi mogok terlihat di berbagai sektor. Layanan kereta cepat SNCF berjalan normal, tetapi beberapa jalur regional dan komuter di Paris beroperasi dengan kapasitas terbatas. Metro Paris tetap ramai, walaupun sejumlah sekolah dan fasilitas kesehatan ikut terdampak. Dibanding pemogokan bulan lalu, jumlah peserta kali ini memang menurun, menandakan sulitnya menjaga momentum di tengah ketidakpastian politik.