Profil Sébastien Lecornu, Loyalis Macron yang Jadi PM Baru Prancis
- Lecornu bergabung ke barisan Macron pada 2017, berasal dari keluarga kelas pekerja, dan memiliki pengalaman politik lokal.
- Lecornu menggenjot modernisasi militer Prancis, menjadi wajah utama dalam peningkatan anggaran pertahanan dan dikenal sebagai negosiator terampil.
- Lecornu harus memutar otak untuk meloloskan anggaran 2026 di Majelis Nasional tanpa mayoritas absolut, di tengah reaksi beragam dari faksi politik.
Jakarta, IDN Times- Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menunjuk Sébastien Lecornu sebagai perdana menteri (PM) baru negara itu. Penunjukan ini terjadi setelah PM sebelumnya, François Bayrou, lengser akibat mosi tidak percaya di parlemen. Lecornu, yang berusia 39 tahun, dianggap sebagai salah satu sekutu paling setia Macron.
Ia menjadi satu-satunya menteri yang terus menjabat di pemerintahan sejak Macron pertama kali terpilih pada 2017. Sebelum diangkat menjadi PM, Lecornu memegang posisi strategis sebagai Menteri Angkatan Bersenjata. Sebagai PM, tugas pertamanya adalah menghadapi parlemen yang terpecah untuk mengesahkan anggaran 2026.
1. Bergabung ke barisan Macron pada 2017
Lecornu memulai karier politiknya di usia muda, yakni 19 tahun. Ia tercatat sebagai asisten parlemen termuda di Prancis pada masanya. Lecornu sendiri tumbuh dari keluarga kelas pekerja, di mana ayahnya adalah seorang pekerja pabrik dan ibunya seorang sekretaris medis.
Awalnya, ia merupakan kader dari partai konservatif Les Républicains sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan gerakan sentris La République En Marche! yang dipimpin Macron pada 2017. Keputusan ini diambil bersama politisi konservatif lain seperti Menteri Kehakiman Prancis, Gérald Darmanin, yang kini menjadi teman dekatnya, dilansir Politico.
Sebelum masuk ke kabinet nasional, Lecornu memiliki rekam jejak di politik lokal. Ia pernah menjabat sebagai walikota Vernon dan anggota dewan di Normandia. Pengalamannya di daerah membuatnya dikenal sebagai politikus yang membumi.
Lecornu juga pernah dipercaya untuk mengelola dialog nasional "grand debate". Dialog ini digelar untuk meredam gelombang protes besar "Rompi Kuning" yang melanda Prancis.
2. Lecornu menggenjot modernisasi militer Prancis
Sebagai Menteri Angkatan Bersenjata sejak 2022, Lecornu menjadi wajah utama dari upaya mempersenjatai kembali militer Prancis. Ia mengawasi peningkatan anggaran pertahanan bersejarah sebesar 413 miliar euro (sekitar Rp7,9 kuadriliun) untuk periode 2024-2030. Kebijakan ini merupakan respons atas eskalasi konflik di Eropa, terutama invasi Rusia ke Ukraina.
Di kalangan politik, Lecornu dikenal sebagai seorang negosiator dan orator yang terampil. Ia dinilai cakap dalam bermanuver politik serta lihai dalam setiap perdebatan parlemen. Ia juga menjaga hubungan baik dengan politisi dari berbagai spektrum, termasuk saat menggelar makan malam dengan pemimpin sayap kanan Marine Le Pen untuk membahas isu Ukraina.
Lecornu juga memiliki latar belakang militer sebagai seorang kolonel cadangan di Gendarmerie Nasional. Ia memiliki ketertarikan pada sejarah dan dunia militer, yang tercermin dalam bukunya "Toward War?". Buku tersebut menguraikan posisi strategis Prancis dan militernya di tengah tatanan dunia yang berubah, dilansir NYT.
Lecornu juga pernah menjabat sebagai menteri untuk urusan teritori seberang laut Prancis. Dalam posisi tersebut, ia menghadapi tantangan besar seperti menangani protes terkait kebijakan COVID-19 di Guadeloupe.
Ia cenderung menjaga profil publik yang tidak terlalu menonjol dan jarang membahas kehidupan pribadinya. Sikapnya yang berhati-hati dianggap sebagai kunci umur panjangnya di berbagai pos kementerian.
3. Lecornu harus memutar otak untuk meloloskan anggaran 2026
Penunjukan Lecornu sebagai PM menuai reaksi yang beragam dari berbagai faksi politik. Kelompok sentris menyambut baik penunjukannya, sementara politisi dari sayap kiri dan kanan mengkritiknya. Marine Le Pen bahkan menyebut penunjukan ini sebagai "peluru terakhir Macronisme".
Salah satu tantangan terberat Lecornu adalah meloloskan anggaran negara 2026 di Majelis Nasional tanpa mayoritas absolut. Kalangan oposisi, seperti pemimpin sayap kiri Olivier Faure, telah menantangnya untuk tidak menggunakan Pasal 49.3 Konstitusi Prancis. Pasal tersebut memungkinkan pemerintah meloloskan RUU tanpa melalui pemungutan suara parlemen, dilansir Time.
Di hari pertamanya menjabat, pemerintahan Lecornu langsung disambut oleh gelombang protes massa "Block Everything". Menurut pengamat Valérie Gas, Lecornu kini harus menjadi tameng Macron untuk melindunginya dari tekanan parlemen dan publik yang semakin meningkat. Berbeda dari beberapa pendahulunya, ia tidak dianggap memiliki ambisi atau karisma untuk menjadi calon presiden pengganti Macron, dilansir RFI.
