Aljazair Memutus Hubungan Diplomatik dengan Maroko

Di ibu kota Aljir, Menlu Aljazair yang bernama Ramdane Lamamra pada hari Selasa melakukan konferensi pers.

Dilansir France24, Lamamra mengatakan "Aljazair telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Maroko mulai hari ini. Sejarah telah menunjukkan. Maroko tidak pernah berhenti melakukan tindakan permusuhan terhadap Aljazair," ujarnya.

Selain tuduhan itu, Lamamra juga berujar bahwa Maroko telah memimpin perang media melawan Aljazair, rakyatnya dan para pemimpinnya.

Dia juga menyinggung normalisasi hubungan Maroko dengan Israel yang dilakukan pada bulan Desember 2020. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Israel yakni Yair Lapid, berkunjung ke ibukota Rabat, Maroko, untuk meresmikan pembukaan Kedutaan Besar Israel.

Dalam kesempatan itu, Lamamra mengatakan bahwa Lapid menyatakan "kekhawatirannya tentang peran Aljazair di wilayah tersebut" yang disebut Menlu Aljazair sebuah "tuduhan tidak masuk akal dan ancaman terselubung."

Meski hubungan diplomatik dua negara putus, namun layanan konsulat tetap dibuka untuk melayani bantuan konsuler kepada warga kedua negara.

Hubungan antara Aljazair dan Maroko memang sudah renggang sejak lama. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kerenggangan itu semakin meningkat dengan beberapa kejadian.

Pertama adalah pernyataan Menlu Israel Yair Lapid ketika membuka kantor Kedubes Israel di Rabat, Maroko, yang juga disinggung pada hari Selasa oleh Menlu Aljazair.

Menurut France24, Yair Lapid khawatir bahwa Aljazair "mendekati Iran." Dia juga menyinggung kecaman Aljazair terhadap Uni Afrika, karena lembaga itu telah memberikan status pengamat untuk Israel.

Kemudian kedua, masih berkaitan dengan Israel, yakni tuduhan "tindakan spionase besar-besaran dan sistematis” oleh Maroko yang menyasar para pejabat Aljazair dan menggunakan spyware Pegasus buatan Israel.

Ketiga, dilansir Al Jazeera, pada pertengahan bulan Juli lali duta besar Maroko untuk PBB, Omar Hilal, menyerukan pada pertemuan Gerakan Non-Blok untuk "hak menentukan nasib sendiri bagi orang-orang yang tinggal di wilayah Kabylie."

Di wilayah Kabylie yang berada di selatan ibukota Aljir, ada kelompok separatis bernama MAK yang dicap teroris oleh Ajazair. Pernyataan dubes Maroko untuk PBB itu telah memicu Aljazair mememanggil pulang dubesnya untuk Maroko.

Kemudian peristiwa keempat, adalah kebakaran hutan yang melanda Aljazair sejak 5 Agustus yang telah menewaskan sekitar 90 orang. Dari jumlah itu, sekitar 30 yang meninggal adalah personel militer.

Pemerintah Aljazair menuduh kebakaran itu disebabkan oleh kelompok MAK, kelompok separatis di wilayah Kabylie, yang menurut pihak berwenang didukung oleh Maroko dan Zionis.

Rangkaian peristiwa inilah yang meningkatkan ketegangan hubungan memuncak antara Aljazair dengan Maroko sehingga Aljir memutus hubungan diplomatik dengan Rabat.

Pada Rabu malam (25/8), dengan cepat pemerintah Maroko memberikan tanggapan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah Aljazair. Kementrian Luar Negeri Maroko menyesali keputusan yang telah dibuat tetangganya itu.

Dilansir Associated Press, "Maroko dengan tegas menolak dalih yang salah, bahkan tidak masuk akal, yang mendasarinya (keputusan Aljazair)" kata Kemenlu Maroko dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Maroko juga menolak tuduhan bahwa mereka memata-matai para petinggi Aljazair menggunakan spyware Pegasus buatan perusahaan Israel.

Keputusan Aljazair tersebut semakin memperumit masalah di kawasan. Hal itu dikarenakan, Aljazair dan Maroko adalah sekutu Barat, terutama Prancis.

Prancis yang pernah berkuasa di Aljazair dan Maroko pada era kolonial, mengatakan "Aljazair dan Maroko adalah dua teman dan dua mitra penting Prancis. Prancis secara alami tetap terikat untuk memperdalam hubungan dan dialog antara negara-negara di kawasan untuk mengkonsolidasikan stabilitas dan kemakmuran," kata Kemenlu Prancis.

Menanggapi peristiwa pemutusan hubungan diplomatik Aljazair terhadap Maroko yang menyinggung Israel, negara itu kemudian memberikan tanggapan balik.

Seperti yang dikabarkan oleh Times of Israel, pada hari Rabu, negara yang kini dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennet itu mengatakan "Aljazair harus fokus pada masalahnya sendiri, terutama masalah ekonomi yang serius."

Sebuah sumber diplomatik Israel mengatakan bahwa "dari pada mencoba menyakiti tetangga dan melibatkan Israel dalam perselisihannya," Aljazair disarankan untuk fokus pada persoalan sendiri sehingga "para penduduknya dapat menjalani kehidupan yang layak mereka dapatkan."