Amnesty International Lapor Disinformasi Jadi Alat Tekan Pengkritik RI

Amnesty menyebut sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024, Indonesia mengalami sejumlah gelombang demonstrasi terkait korupsi, pemangkasan anggaran, kerusakan lingkungan, hingga perluasan kewenangan militer. Menurut laporan itu, pemerintah dan pejabat senior beberapa kali menuding para pengkritik sebagai pihak yang dibayar dan dikendalikan kepentingan asing. Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi kampanye digital yang menyasar kelompok masyarakat sipil.

“Dengan melabeli demonstran, jurnalis, dan pembela HAM sebagai ‘agen asing’, otoritas Indonesia dan para pendukungnya secara sengaja mengalihkan perhatian dari keluhan sah masyarakat,” kata Callamard.

Amnesty menemukan banyak unggahan yang menuduh organisasi sipil ingin “melemahkan” atau “memecah” Indonesia hanya karena menerima dukungan internasional. Padahal menurut hukum internasional, organisasi masyarakat sipil dan media memiliki hak untuk memperoleh pendanaan dari luar negeri.

Laporan itu juga mengungkap adanya ratusan akun media sosial yang bergerak serempak menyebarkan video, grafis, dan pesan identik dalam waktu berdekatan di berbagai platform digital. “Amnesty dapat menyimpulkan dari sifat kampanye yang terkoordinasi bahwa akun-akun tersebut menyebarkan kebohongan dengan tujuan menipu,” tulis laporan tersebut.

Amnesty menyebut dampak kampanye disinformasi tidak berhenti di ruang digital, tetapi juga memicu ancaman hingga kekerasan fisik terhadap para korban.

Salah satu kasus yang disorot adalah serangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus di Jakarta pada Maret 2026. Amnesty menyebut Andrie sebelumnya menjadi sasaran kampanye daring yang menuduhnya sebagai ‘agen asing’ setelah terlibat dalam aksi damai menolak revisi Undang-Undang TNI.

Puluhan akun yang mengaku bagian dari militer Indonesia bersama ratusan akun anonim disebut ikut menyebarkan narasi tersebut di berbagai media sosial.

Meski empat anggota militer kemudian ditangkap dalam penyelidikan kasus air keras itu, Amnesty menyebut kampanye disinformasi terhadap Andrie tetap berlanjut. Bahkan muncul tuduhan bahwa serangan tersebut direkayasa demi memperoleh pendanaan asing.

Media independen Tempo juga disebut menjadi sasaran intimidasi setelah menerbitkan laporan kritis mengenai kebijakan pemerintah. Amnesty mencatat akun-akun Instagram yang mengatasnamakan unit militer menuduh Tempo dikendalikan donor asing.

Selain serangan digital, redaksi Tempo juga menerima paket berisi kepala babi dan bangkai tikus tanpa kepala. Setelah itu, muncul lagi narasi daring yang menuduh ancaman tersebut sengaja dibuat untuk mencari dukungan internasional.

Amnesty menilai pemerintah Indonesia gagal melindungi korban serangan disinformasi. Bahkan menurut organisasi itu, sejumlah aturan dalam negeri justru berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi kritik.

Laporan tersebut juga menyoroti rancangan undang-undang tentang “Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing” yang dinilai dapat memperdalam kecenderungan otoritarianisme di Indonesia.

“Alih-alih menjunjung hak fundamental atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, otoritas Indonesia gagal di setiap level,” kata Callamard.

Ia menilai negara justru ikut terlibat dalam serangan terhadap masyarakat sipil. “Aktor negara ikut berpartisipasi dalam serangan, korban tidak mendapat perlindungan, dan iklim intimidasi dibiarkan tumbuh,” ujarnya.

Amnesty juga mengkritik perusahaan teknologi besar karena dinilai gagal menangani penyebaran disinformasi di Indonesia. Organisasi itu menyebut algoritma media sosial yang mengejar keterlibatan pengguna membuat konten bohong lebih cepat menyebar dibanding fakta.

“Kegagalan perusahaan teknologi besar telah berkontribusi terhadap pelanggaran HAM yang didokumentasikan dalam laporan ini, dengan kebohongan menyebar lebih cepat daripada fakta,” kata Callamard.

Menurut Amnesty, sebagian besar unggahan yang didokumentasikan tetap berada di platform media sosial selama berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun. Hanya TikTok yang merespons surat Amnesty dan berjanji melakukan pemantauan tambahan terkait isu tersebut.

Callamard menegaskan Meta, TikTok, X, dan YouTube harus segera memperkuat moderasi konten dan melakukan evaluasi risiko HAM khusus di Indonesia.

“Meta, TikTok, X, dan YouTube harus menghentikan disinformasi, memperkuat moderasi konten, melakukan uji tuntas HAM khusus Indonesia, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang dirugikan akibat kegagalan mereka,” katanya.