Tuai Kritik, UU Militer bagi Warga Sipil Pakistan Didorong Menhan

Ribuan pendukung eks Perdana Menteri Imran Khan yang marah atas penangkapannya dan turun ke jalan pada 9 Mei dan 10 Mei 2023. Sebagian besar kemarahan itu ditujukan kepada militer yang dituduh mendalangi penangkapan Imran Khan. 

Beberapa gedung dan instalasi militer diserang, beberapa dibakar, saat bentrokan dengan aparat keamanan menyebabkan sedikitnya 10 kematian. Sementara partai Imran Khan, Tehreek-e-Insaf (PTI), mengatakan lebih dari 10 ribu orang telah ditangkap dan dipenjara sebagai bagian dari tindakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sedangkan Pemerintah Pakistan mengatakan telah menangkap lebih dari 4 ribu orang yang terlibat dalam kerusuhan dan vandalisme. 

“Orang-orang ini menyerang kantor [militer] mereka. Mereka menyerang rumah-rumah. Mereka menyerang instalasi, seperti pangkalan udara,” kata Asif, dilansir Al Jazeera. “Mereka merencanakannya. Itu tidak spontan. Kalian harus memahami keseriusan pelanggaran, keseriusan peristiwa yang terjadi," tamabhnya. 

Dilansir TRT World, pemerintah Pakistan menerapkan Pasal 245 untuk mengerahkan militer di provinsi Punjab, Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa. Pengerahan militer juga terjadi di ibu kota Islamabad atas kekerasan yang disebabkan oleh penangkapan Imran Khan.

Sejak itu, bentrokan tidak dapat dihindari. Para petugas militer menangkap mereka yang dianggap sebagai perusuh, termasuk para pejabat PTI telah ditahan. Tentara mengatakan akan mengadili para perusuh di bawah undang-undang militer.

Khan, yang menantang pengerahan pasukan di daerah sipil awal pekan ini, juga menyerukan komisi yudisial untuk menyelidiki insiden tersebut.

Di bawah tekanan untuk mengecam kekerasan, beberapa mantan anggota parlemen dan pejabat telah keluar dari partai PTI. Hal ini membuat situasi politik di Pakistan menjadi semakin tidak kondusif.

Asif membela keputusan untuk mengadili warga sipil di pengadilan militer, dengan mengatakan pemerintah akan memastikan transparansi selama persidangan militer. 

"Akan ada transparansi mutlak dalam kasus ini," katanya. “Ada tiga lapis banding yang melalui panglima militer, pengadilan tinggi, dan kemudian Mahkamah Agung," tambahnya. 

Walau begitu, kelompok hak asasi telah menyuarakan keprihatinan. Pekan lalu, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, sebuah kelompok hak sipil independen, sangat menentang penggunaan hukum militer untuk mengadili warga sipil.

"Sementara mereka yang bertanggung jawab atas pembakaran dan perusakan properti publik dan pribadi selama protes baru-baru ini harus dimintai pertanggungjawaban, mereka tetap berhak atas proses hukum," kata kelompok itu, dilansir Al Jazeera. 

Human Rights Watch dan Amnesty International juga mendesak pemerintah Pakistan untuk menghormati hak-hak orang yang ditangkap selama protes berlangsung.