Junta Militer Mali Tangguhkan Seluruh Aktivitas Partai Politik
Militer ingin terus berkuasa di Mali
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Junta militer Mali memutuskan untuk menangguhkan aktivitas seluruh partai politik di negaranya pada Rabu (10/4/2024). Keputusan ini diklaim sebagai langkah untuk mengamankan negara dan menjaga ketertiban serta stabilitas di negara Afrika Barat tersebut.
Pekan lalu, sejumlah partai oposisi Mali mendorong agar junta militer bersedia mengadakan pilpres dan mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil. Pasalnya, junta militer Mali sebelumnya menjanjikan masa transisi selama 24 bulan yang berakhir pada Maret lalu.
Baca Juga: Kelompok HAM Tuduh Wagner dan Tentara Mali Bunuh Warga Sipil
1. Aktivitas partai politik ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan
Juru bicara pemerintahan junta militer Mali Kolonel Abdoulaye Maiga mengatakan bahwa penangguhan aktivitas semua partai politik di Mali sudah dimulai sejak Rabu hingga batas waktu yang belum dapat ditentukan.
"Hingga keterangan selanjutnya, demi menegakkan ketertiban, aktivitas partai politik dan aktivitas dari karakter asosiasi politik ditangguhkan di seluruh penjuru negeri. Keputusan ini sudah diputuskan oleh Presiden Kolonel Assimi Goita," ungkapnya, dikutip Punch News.
Selam berada di bawah kekuasaan junta militer, suara partai oposisi sangat jarang didengar. Bahkan, rezim militer juga menangguhkan dialog nasional yang digelar oleh partai oposisi di Mali.
Tak hanya itu, pada Maret lalu, junta militer juga sudah melarang segala aktivitas dari partai koalisi oposisi baru. Mereka selalu memberikan justifikasi bahwa aktivitas oposisi mengancam stabilitas negara.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.