Oposisi Togo Tolak Perubahan ke Sistem Parlementer
Disebut akan menguntungkan Gnassingbe
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemimpin oposisi dan aktivis di Togo menyerukan penolakan terhadap perubahan sistem negara dari presidensial ke parlementer. Mereka bahkan mengajak warga untuk mengadakan demonstrasi menolak keputusan ini.
Dalam sistem baru ini, anggota parlemen yang akan menetapkan presiden dan tidak ada lagi pemilihan langsung presiden di negara Afrika Barat itu. Undang-Undang (UU) ini akan resmi menjadi dasar hukum jika Presiden Togo Faure Gnassingbé menandatanganinya.
Baca Juga: Togo Hukum Kelompok Bajak Laut untuk Pertama Kali
1. Dituding sebagai cara Gnassingbe terus berkuasa
Sejumlah partai oposisi di Togo menyebut bahwa UU tersebut adalah upaya dari Gnassingbe untuk memperpanjang masa jabatannya. Beberapa pihak berjanji akan melakukan protes besar-besaran agar UU tersebut tidak disahkan.
"Kami tahu perjuangan ini akan panjang dan sulit, tapi bersama dengan rakyat Togo, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk mencegah kudeta konstitusional ini," ungkap juru bicara Partai Aliansi Nasional untuk Perubahan Eric Dupuy pada Rabu (27/3/2024), dikutip Associated Press.
"Kami menyerukan kepada seluruh warga bersama-sama untuk menolak UU ini dan menolaknya secara masif," tambahnya.
Pada hari yang sama, aparat kepolisian Togo sudah membubarkan sebuah acara konferensi pers yang diadakan oleh partai oposisi. Bahkan, polisi menyuruh pemimpin partai dan jurnalis untuk keluar dari acara tersebut.
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.