TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Rusia Batasi Pejabat Dinas ke Luar Negeri dengan Alasan Keamanan

Takut data rahasia negara bocor

tampak depan gedung Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow (twitter.com/mfa_russia)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Rusia, pada Jumat (19/4/2024), membatasi pejabat di institusi tertentu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kebijakan ini diambil dalam rangka mencegah kebocoran informasi rahasia negara yang dipegang pejabat publik. 

Sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, Kremlin sudah menetapkan sejumlah pembatasan kepada pejabat publik, termasuk anggota parlemen, gubernur, dan manajer senior di perusahaan milik negara untuk pergi ke luar negeri. Langkah ini juga untuk menghindari potensi pengkhianatan. 

1. Pembatasan dilakukan di beberapa institusi negara

Juru bicara Kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa semua institusi punya penilaian tersendiri untuk mengizinkan pejabatnya pergi ke luar negeri. 

"Semua organisasi memiliki perbedaan tersendiri ketika berhadapan dengan tanggung jawab kepada pemerintah dan memperbolehkan pejabat harus sesuai dengan penilaian tersendiri," ungkap Peskov, dikutip Reuters.

"Terdapat departemen di mana perjalanan untuk pegawainya memang diperbolehkan dengan bebas. Namun, ada pula institusi dan departemen tertentu yang memiliki prosedur tersendiri untuk menyetujui perjalanan ke luar negeri," sambungnya. 

Sejumlah institusi pemerintahan diharuskan untuk memberikan notifikasi lebih awal dan menginformasi rencana perjalanan beserta ke mana ia hendak pergi. 

Baca Juga: Pertama Kalinya! Ukraina Klaim Jatuhkan Pesawat Bomber Strategis Rusia

2. Terdapat beberapa langkah pembatasan pejabat ke luar negeri

Seseorang yang membawa paspor Rusia. (unsplash.com/nrjwolf)

Menurut keterangan dari mantan agen Badan Keamanan Federal Rusia (FSB), terdapat beberapa cara yang dilakukan dalam membatasi perjalanan pejabat ke luar negeri. 

Salah satu adalah mengambil paspor asing dari pejabat dan pegawai pemerintahan yang dicurigai oleh FSB. Selain itu, FSB memiliki basis data dari pejabat, gubernur, dan pegawai pemerintahan yang mendapatkan izin ke luar negeri. 

"Basis data tersebut mengandung nama pejabat dan tanda centang. Apabila ingin pergi ke luar negeri, mereka harus membersihkan itu terlebih dahulu sebelum diberikan izin pergi," terang salah satu pejabat pemerintahan, dikutip The Moscow Times.

Sebelum perang Rusia-Ukraina, izin bepergian ke luar negeri hanya diperoleh lewat atasannya di kantor. Kini, izin tersebut diperketat dan tak semuanya mendapat izin ke luar negeri. 

Verified Writer

Brahm

-

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya