Mahkamah Agung India Batalkan Pendanaan Pemilu secara Anonim

2. Sistem pendanaan dianggap mendorong korupsi

Gopal Krishna Agarwal, juru bicara Partai Bharatiya Janata (BJP), mengatakan partainya berkomitmen untuk terus melakukan reformasi pendanaan pemilu dan akan mematuhi keputusan tersebut.

Pemerintahan Modi membela kebijakan tersebut, dengan mengatakan kebijakan itu mengurangi penggunaan uang tunai dalam pendanaan politik. Para pendukung juga berpendapat sistem itu membuat pendanaan partai politik dapat dilacak dan transparan sekaligus melindungi identitas kontributor.

Namun, para kritikus mengatakan bahwa obligasi tersebut tidak sepenuhnya anonim karena bank milik negara tersebut memiliki catatan mengenai donor dan penerima, sehingga memudahkan pemerintah yang berkuasa untuk mengakses rincian dan “menggunakan” informasi tersebut untuk mempengaruhi donor.

Mereka yang menentang pendanaan itu mengatakan tidak ada catatan publik tentang siapa yang membeli setiap obligasi dan ke partai mana sumbangan diberikan. Hal itu membuat publik tetap tidak mengetahui sumber sumbangan tersebut. Di pengadilan para pemohon berpendapat skema tersebut melanggar hak masyarakat untuk mengetahui pendanaan partai politik dan mendorong korupsi.

Pemerintah membantah tuduhan tersebut dan berpendapat bahwa identitas para donor perlu dirahasiakan, sehingga mereka tidak menghadapi balas dendam apa pun dari partai politik.

Baca Juga: Nyaris Dihukum Mati, 8 Eks Perwira AL India Dibebaskan Qatar