Majelis Rendah Spanyol Tolak RUU Amnesti bagi Separatis Catalan
Pemerintah butuh dukungan partai Catalan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Rancangan Undang-Undang (RUU) yang memberi amnesti bagi nasionalis Catalonia yang terlibat dalam kegiatan separatis ditolak majelis rendah spanyol pada Selasa (30/1/2024). RUU ini mendapat 171 suara, kurang lima suara dari mayoritas yang dibutuhkan untuk lolos.
Pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez mengajukan RUU tersebut dalam kesepakatan mendapat dukungan dari dua partai kecil separatis Catalan, termasuk Partai Bersama untuk Catalonia (Junts), yang menentang RUU tersebut. Sanchez butuh dukungan dari partai separatis Catalan untuk membentuk pemerintahan sayap kiri minoritas baru pada akhir tahun lalu.
1. Partai oposisi berusaha menentang RUU di parlemen dan pengadilan
Dilansir Associated Press, Junts memberikan suara menentangnya karena menganggap RUU tidak cukup untuk melindungi pemimpin mereka Carles Puigdemont. Partai itu mendorong klausul yang akan melindungi Puigdemont dari semua kemungkinan tantangan hukum jika ia kembali ke Spanyol.
“Kami akan terus bernegosiasi dengan selisih waktu 15 hari lagi. Tidak ada alasan untuk menyetujui undang-undang amnesti yang berlubang,” kata Miriam Nogueras, anggota junts.
Dia mengatakan, Sosialis memperingatkan mereka bahwa usulan amandemen tersebut dapat berarti bahwa undang-undang amnesti akan menimbulkan masalah di Eropa, tapi mengatakan mereka siap menghadapi hal tersebut.
Menteri Kehakiman Spanyol Felix Bolanos, politikus dari Partai Sosialis yang dipimpin Sanchez, mengatakan sama sekali tidak dapat dipahami bahwa Junts harus memberikan suara menentang undang-undang yang telah disepakati dan melakukan hal yang sama terhadap partai-partai sayap kanan yang ingin mereka dipenjara.
Partai Puigdemont sejak awal telah memberitahu Sanchez bahwa mereka akan sulit untuk menyenangkan hati jika mereka mendukung pemerintahannya, tapi hanya sedikit analis yang memperkirakan Junts akan mengambil risiko menggagalkan amnesti yang dirancang untuk membantu para pendukung mereka.
RUU tersebut harus diserahkan kembali ke komisi parlemen untuk disusun kembali dalam waktu dua minggu. Meski aturan itu akhirnya disetujui di majelis rendah, tapi masih membutuhkan persetujuan dari senat sebelum diterapkan.
Namun, upaya untuk itu akan mendapat hambatan karena oposisi terkemuka yang sangat konservatif, Partai Populer, mempunyai mayoritas absolut. Partai tersebut telah berjanji untuk melakukan segala upaya untuk menunda RUU tersebut di senat dan menantangnya di pengadilan.
Baca Juga: Spanyol Umumkan Kebijakan Bebas Visa bagi Warga Kosovo
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.