Parlemen Gambia Bahas RUU yang Hapus Larangan Sunat Perempuan

1. Larangan dianggap melanggar hak budaya dan agama

Dilansir France 24, RUU yang dianggap kontroversial ini diajukan anggota parlemen bernama Almameh Gibba. Dia menganggap larangan tersebut melanggar hak terkait budaya dan agama.

“RUU ini bertujuan menjunjung tinggi kesetiaan beragama dan menjaga norma-norma dan nilai-nilai budaya. Penggunaan larangan sunat perempuan merupakan pelanggaran langsung terhadap hak warga negara untuk menjalankan budaya dan agamanya,” kata Gibba.

Dewan Islam, organisasi Muslim utama di Gambia, mengatakan praktik tersebut bukan hanya sekedar adat istiadat yang diwariskan. Tapi salah satu keutamaan dalam Islam. Mayoritas penduduk Gambia beragama Islam.

Namun, RUU tersebut jika disetujui dikhawatirkan dapat membalikkan kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun dan berisiko merusak catatan hak asasi manusia Gambia.

“Ada risiko yang melekat bahwa ini hanyalah langkah pertama dan dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak lain seperti undang-undang tentang pernikahan anak dan tidak hanya di Gambia, tetapi di kawasan secara keseluruhan,” kata Divya Srinivasan dari organisasi Equality Now, yang memperjuangkan hak-hak perempuan.

Jika RUU ini disahkan, maka Gambia akan menjadi negara pertama yang mencabut aturan larangan sunat perempuan.

Baca Juga: Kesaksian Gambia Takut Mati di Pesawat Jelang Piala Afrika