Pemerintah Turki Pecat Lebih dari 10.000 Orang dan Tutup 160 Media

Pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan telah menjadi sebuah rezim otoriter.

Dikutip dari Reuters (30/10), Erdoğan menjadi perdana menteri selama sebelas tahun sebelum akhirnya menjadi presiden di tahun 2014. Dia mulai memperluas kekuasaan bahkan mengarah ke pembentukan sebuah rezim otoriter. Dalam sistem pemerintahan Turki, kedudukan presiden adalah sebagai simbol, yang berarti perdana menteri yang menjalankan pemerintahan. Namun, Erdoğan nyatanya jauh lebih kuat dari Ahmet Davutoğlu (perdana menteri sebelumnya) dan Binali Yıldırım (perdana menteri saat ini).

Baik sebagai perdana menteri maupun presiden, Erdoğan sudah berkali-kali menangkap masyarakat sipil yang melakukan protes kepada pemerintah dan para jurnalis yang dia anggap menghinanya. Selain itu, dia juga tercatat pernah memberi denda kepada para pelaku bisnis yang tidak mendukung partainya, AKP. Media sosial seperti Twitter dan Facebook juga menjadi korban dengan dipaksa untuk membuka data-data pribadi pengguna. Tujuannya adalah untuk mencari dan menangkap rakyat Turki yang berkata negatif tentang dirinya, partainya, atau pemerintah Turki secara keseluruhan.

Sejak upaya kudeta yang berhasil digagalkan oleh pemerintah berkuasa pada Juli lalu, presiden yang berusia 62 tahun itu semakin gencar menjalankan perburuan besar-besaran terhadap siapa-siapa saja yang dianggap terlibat di dalam tindakan makar tersebut. Pemilihan rektor universitas pun kini harus berdasarkan persetujuannya. Sejak Juli, ada lebih dari 100.000 orang yang dipecat dari pekerjaannya dan 37.000 orang sisanya dipenjarakan. Erdoğan pun mengeluarkan dekrit untuk memerintahkan penutupan total 160 media massa, mulai dari koran, majalah, hingga digital.