TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Nama Jenderal yang Dikirim RI ke Myanmar, Kemlu: Tunggu Aja

Kemlu RI belum mau membeberkan siapa nama jenderal tersebut

Demo menentang kudeta junta militer di negara bagian Kayin, Myanmar, pada 9 Februari 2021. (Wikimedia Commons/ninjastrikers)

Jakarta, IDN Times - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, Indonesia telah mengusulkan dan merundingkan rencana implementasi Lima Poin Konsensus (5PC) untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.

“Dukungan luas diterima dari semua negara anggota untuk rencana ini. Rencana ini sangat penting bagi ASEAN, khususnya ketua, sebagai pedoman untuk mengatasi situasi di Myanmar secara bersama,” kata Retno dalam konferensi pers di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Sabtu (4/2/2023).

Namun, Retno sama sekali tidak menyinggung soal isu pengiriman utusan jenderal yang sempat disebutkan Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo.

Baca Juga: Diplomasi Batik Indonesia di ASEAN Foreign Minister Retreat

1. Akan diumumkan ketika waktunya tiba

Staf Ahli Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya. (IDN Times/Sonya Michaella)

Senada dengan Retno, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Diplomasi Kawasan Kementerian Luar Negeri RI Ngurah Swajaya menegaskan, hal yang paling penting adalah berkomunikasi dengan semua pihak.

“ASEAN bersatu dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini untuk progres yang signifikan dan solusinya,” ucap Ngurah.

Ngurah juga tidak menjawab terkait isu siapa jenderal yang akan ditunjuk Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah Myanmar.

“Namanya, stay tuned, tunggu saja,” ucap Ngurah.

2. Kursi Myanmar kosong di rangkaian pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta

Kursi Myanmar kosong di AMM Retreat 2023. (IDN Times/Sonya Michaella)

Dalam rangkaian pertemuan ASEAN Foreign Minister Retreat yang digelar selama dua hari, 3-4 Februari 2023, kursi Myanmar terlihat kosong. Hingga, Retno membuka pertemuan, kursi Myanmar pun tetap kosong.

Sebelumnya, Retno telah menegaskan bahwa Indonesia tetap mengundang Myanmar, namun bukan dari level politik.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya